Hasil gambar untuk skala prioritaskesalahan menentukan akar masalah, dan prioritas penegakan hukum, akan menjadi akar dari ketidakadilan dan ketidaktegakkan hukum di negara kita !

Sebagai bagian dari proses pendidikan hukum, atau penyadaran kepada masyarakat, pemerintah hendaknya memberikan penjelasan mengenai standar pemrosesan hukum. Hal ini, perlu dilakukan, dengan maksud, supaya warga negara dan aparat penegak hukum, bisa bertindak transparan dan adil.

Dalam kaitan ini, misalnya, warga negara berhak tahu, mengenai skala prioritas pemrosesan kasus hukum. Standar ini, yakni skala prioritas ini, perlu dikemukakan dengan harapan, setiap warga dan penegak hukum bisa berlaku adil dan proporsional.

Misalnya, dalam kasus keluhan konsumen. Kita tahu, konsumen memiliki hak untuk mendapatkan layanan yang prima dari penyedia jasa atau produsen.  Tetapi, jika kemudian, keluhan itu disampaikan pada media elektronik, maka muncul masalah hukum. Masalahnya adalah (1) mana yang lebih utama, memproses keluhan konsumen terhadap layanan ekonomi, atau (2) pencemaran nama baik oleh konsumen itu sendiri !

Sayangnya, ini adalah kelemahannya,  pencemaran nama baik sudah masuk delik hukum. Sedangkan, keluhan konsumen belum dimasukkan kategori delik hukum. Sehingga, aparat penegak hukum, lebih ‘senang’ memroses aduan pencemaran nama baik, daripada keluhan konsumen itu sendiri. Itulah, yang terjadi pada Prita dalam kasus RS Omni Internasional ataupun kasus Acho dengan tempat penginapannya kali ini.

Contoh yang lainnya, yaitu pada kasus pengunggahan video yang berisi ujaran seorang elit. Dalam kasus di negeri kita, pidato pejabat kerap mendapat sorotan dan liputan warga.  Masalahnya adalah jika ada ide atau pandangan yang kontroversial, dan kemudian dianggap memiliki muatan ujaran kebencian atau pelecehan terhadap satu kelompok warga negara. Manakah yang harus lebih dulu diproses ? pelaku yang ada dalam video, atau pengunggah berita itu ?

Sekali lagi. Jika mengguunakan masalah delik hukum, pengunggah video bisa dijerat  pasal penyebar keresahan sosial, dan masuk ranah hukum lebih dulu, daripada pelaku penyebar ujaran kebencian dalam videonya itu sendiri.

Sampai di sini, kita mengajukan pertanyaan, kesalahan menentukan akar masalah, dan prioritas penegakan hukum, akan menjadi akar dari ketidakadilan dan ketidaktegakkan hukum di negara kita !

 

Advertisements