Image result for UNBKPelaksanaan UNBK, dan keragaman respon sekolah di berbagai daerah di Indonesia, menunjukkan adanya perbedaan kesiapan dan prasarana sekolah dalam melaksanakan UNBK. Fakta ini pun, bisa diartikan keragamanan dan/atau kesenjangan layanan pendidikan !

“bagaimana pelaksanaan Ujian Nasional di sekolahmu sekarang ?”

“wah, masih UNBL..?” jawabnya, polos.

“masih UNBK, atau sudah UNBK?” Tanya teman yang lainnya lagi. Dia menanyakan hal itu, karena untuk tahun 2017, sebagian kecil sekolah di Indonesia umumnya, dan khususnya di Jawa Barat, sudah UNBK (Ujian Nasional berbasis Komputer). Sementara, sejumlah sekolah yang lainnya, baik negeri ataupun swasta, masih ada yang belum berbasis computer.

Selidik punya selidik, ternyata disamping ujian berbasis computer, banyak juga sekolah yang  lainnya yang masih UNBK (ujian nasional berbasis kertas). “sama-sama UNBK, kan?” tuturnya sedikit bercanda. Mendengar komentar itu, orang yang hadir hanya bisa tersenyum, atas ulah rekan yang bermain joke ini.

Fenomena terbelahnya kelompok sekolah dalam pelaksanaan ujian nasional ini, menarik untuk dicermati. Khususnya dari sisi konteks, kesenjangan kesiapan sekolah dalam menghadapi perkembangan, pembaharuan, atau perbaikan layanan pendidikan di Negara kita.

Pertama,  harus diakui,  dengan fakta serupa ini, terdapat keragaman kesiapan sekolah dalam menghadapi ujian Nasional. Ada sekolah yang siap dengan UNBK, dan ada sekolah yang belum siap. Kesiapan pelaksanaan UNBK ini, bukan sekedar berkaitan dengan kemampuan intelektual peserta didik, atau manajerial sekolahnya, melainkan disisi kesiapan untuk menyediakan sarana dan prasarana penyelenggaraan ujian.

Kedua,  lanjutan dari fakta itu, adalah nyata, bahwa layanan pendidikan di Indonesia masih menyisakan mengenai keragaman sarana dan prasarana pendidikan. Untuk sekedar contoh, respon terhadap UNBK saja, masih direspon ragam dengan penolakan akan ketidaksiapannya.

Gambaran ini, hendaknya dapat dijadikan cermin oleh pemerintah, bahwa penyeragaman perlakuan, adalah bentuk ketidaktepatan sikap dalam merespon layanan pendidikan di Indonesia. Fakta ini, memberikan gambaran bahwa terdapat keanekaragaman kemampuan, dan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan di Indonesia.

Ketiga, sikap kritis yang bisa diajukan, adalah ketidaksiapan sekolah dalam menghadapi UNBK, berkaitan dengan ketidaksiapan sekolah dalam menghadapi transparansi dan objektivikasi.

Penilaian ini, memang tidak seluruhnya  tepat. Tidak semua sekolah yang tidak menyelenggarakan UNBK, sebagai sekolah  yang tidak siap dengan keterbukaan dan keobjektifan dalam penilaian UN. Tidak. Bukan seperti itu. Karena, ada sejumlah sekolah yang siap terbuka dan transaparan, atau jujur dalam Ujian, namun tidak siap dalam menyediakan infrastruktur pelaksanaan UNBK.

Namun demikian, disamping kelompok yang satu ini, disebagian nurani pimpinan sekolah, ada yang miris dengan UNBK, dengan alasan, khawatir dengan hasil akhir dari UN itu sendiri. Oleh karena itu, dengan memanfaatkan alasan ketersediaan sarana ujian yang terbatas, mereka mengambil langkah mundur  dalam pelaksanaan UNBK.

Terakhir, adalah hal yang unik, beberapa pemerintah daerah, mengeluarkan kewajiban untuk ‘melaksanakan UNBK’ kepada sekolah-sekolah yang ada di daerah perkotaan. Pimpinan sekolah yang ‘kerap sowan’ dengan pejabat Negara, risih dan kikuk dengan perintah ini.  Jika menolak, takut disebut membangkang, dan bila mengikutinya, dihadapkan pada tantangan yang cukup berat dibuatnya.

Tetapi, tidak ada jalan lain, untuk menyelamatkan jabatan dan reputasi sosialnya dihadapan pimpinan atau pejabat Negara, sejumlah sekolah berusaha keras untuk bisa melaksanakan UNBK. Dengan kata lain, pelaksanaan UNBK, bagi beberapa sekolah, malah tidak dilandasi oleh kepentingan pendidikan, tetapi lebih disebabkan kepentingan politis atau social.

Di luar persoalan itu, muncul selentingan, pelaksanaan UNBK kali ini, sangat menguntungkan bisnis computer, dan merontokkan bisnis kertas. Siapa yang diuntungkan ?!

 

 

 

Advertisements