Hasil gambar untuk simpang jalanDengan mulai diberlakukannya tunjangan kinerja di lingkungan Kementerian Agama, status dan keberadaan tunjangan profesi guru menjadi kurang jelas, atau sumir (kembali). Hal ini, bukan karena ada upaya peniadaan, atau penghapusa, tetapi adanya kebijakan yang kurang proporsional, dan bahkan cenderung tumpah tindih, sehingga mengaburkan posisi dan status TPG.

Pertama, sertifikasi profesi memiliki status wajib. Hal ini, jika dan hanya jika untuk seorang guru yang bukan PNS (Pegawai Negeri Sipil). Kewajiban untuk mengikuti sertifikasi profesi bagi non-PNS menjadi sebuah keharusan, khususnya guna mendapatkan tunjangan dari Negara.

Kedua, sertifikasi profesi guru bagi seorang PNS, justru menjadi tidak wajib.  Hal itu terjadi, jika dan hanya jika, kita semua berorientasi secara ekonomi. Seorang guru PNS bersertifikasi, khususnya sekitar golongan III, akan mendapatkan TPG sebesar tukin sebagaimana yang diisyaratkan dalam PMA 51/2014, atau PMA 29/2016. Oleh karena itu, kehadiran TPG menjadi sesuatu yang tidak perlu. Sedangkan untuk golongan II, tukin yang dibayarkan 100 %.

Untuk kasus yang ini, PNS golongan II, diuntungkan dengan tukin, sedangkan golongan III, cenderung tidak mendapatkan efek yang signifikans.  Untuk golongan III ini, tidak terkurangi tetapi tidak tertambahi oleh adanya tukin.

Ketiga, sekali lagi, jika kita berorientasi untuk mendapatkan tunjangan kinerja dengan harga TPG golongan III, maka sesungguhnya guru PNS yang tidak bersertifikasi pun sudah bisa mendapatkan tunjangan tambahan sebesar guru bersertifikasi dalam golongan itu. Bahkan, untuk kelompok guru PNS yang belum disertifikasi ini, menurut PMA 29.2016, akan bisa mendapatkan tukin 100 %. Oleh karena itu, serifikasi profesi menjadi tidak perlu !

PMA 29/2016 (Pasal 10, ayat 4), menyatakan “Tunjangan Kinerja bagi dosen dan guru PNS yang belum bersertifikat pendidik dibayarkan sebesar 100% (seratus persen) dari kelas jabatannya.”

Keempat, sertifikasi profesi menjadi kurang bermakna, jika kita memiliki tukin lebih besar dari TPG. Karena TPG  berstatus menjadi pengurang terhadap Tukin itu sendiri. Dalam PMA tersebut, pada ayat 6, tertuang pernyataan “Tunjangan Kinerja Pegawai Kementerian Agama yang diangkat sebagai pejabat fungsional tertentu dan mendapatkan tunjangan profesi, dibayarkan sebesar selisih antara tunjangan kinerja kelas jabatannya dengan tunjangan profesi pacta jenjangnya.”

Kelima, memang ada ayat (PMA 29/2016, pasal 10 ayat 7) yang berbunyi, “Apabila tunjangan profesi yang diterima sebagaimana dimaksud pacta ayat (6) lebih besar daripada tunjangan kinerja pacta kelas jabatannya atau sebaliknya, yang dibayar tunjangan profesi pada jenjangnya.”. Tetapi, bila demikian adanya, maka guru tersebut, tidak mendapatkan tukin.  Tunjangan yang diterimanya, adalah haknya sebagai tenaga professional, yang berhak mendapatkan TPG dengan pernak-pernih jerih payahnya dan pendidikan yang dimilikinya. Penghargaan Negara terhadap kinerjanya, dalam bentuk tukinnya dimana  ?

Terakhir, kalau kita menjadi pegawai negeri dengan gelar akademik tinggi, dan kemudian memiliki kelas jabatan tinggi, maka sertifikasi profesi menjadi tidak perlu, karena Tukin akan dibayarkan sangat tinggi.

Hal mendasar, yang perlu dipahami, diajukan, apakah tugas profesi itu kinerja atau kinerja itu tunjangan profesi ? mengapa, kalau TPG harus diacu kependidikan profesi, sedangkan tukin lebih ke arah administrasi, seperti kehadiran ?

Advertisements