Hasil gambar untuk hukumSudah dua hari terakhir, saya merasa kehilangan arah untuk menulis. Ada pertanyaan pokok, yang kini menjadi momok dalam pikiran ini. Apa yang mau ditulis, dan mengapa menulis hal tersebut ?

Dengan munculnya, penangkapan para penulis, oleh aparat penegak hokum, pikiran dan rasa ini mulai bertanya-tanya, dan mempertanyakan mengenai apa yang harus ditulis.

Curahan karena mendapatkan ketidakadilan dari para pelayan public, takut diancam dengan tindakan UU informasi dan transaksi elektronik. Masyarakat kita, masih ingat dan akan senantiasa ingat, dengan kasus Koin Prita (Prita Mulyasari), terkait dengan keluhannya terhadap pelayanan yang diberikan RS Omni Internasional. Ujung-ujungnya, malahan Mba Prita pun bolak-balik berurusan dengan kepolisian, dan sempat ditahan.

Mengunggah peristiwa yang kita anggap sebagai sesuatu yang aneh, dan atau melanggar norma, aturan dan hokum, belum tentu kita dibenarkan.  Tuduhan pencemaran dan penyebaran informasi yang membuat keresahan public dan pencemaran nama baik pun bisa terjadi. Kasus Buni Yani yang mengunggah videa Ahok, adalah contoh terbaru terkait dengan hal serupa itu.

Menulis buku, pun, bisa terancam pidana. Penulis Jokowi Undercover, Bambang, adalah contoh terbaru, yang berhadapan dengan masalah hokum.

Belum lagi, aparat hokum sekarang, dibawah paying hukumnya, mengenai ITE, secara gencar melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan media social, web atau sasarana teknologi informasi dan komunikasi.

Untuk konteks di lembaga pendidikan, seorang guru pun, bisa berhadapan dengan kamera peserta didik. Peserta didik, dengan imunitasnya sebagai penerima jasa layanan pendidikan, seolah memiliki hak imunitas untuk menyebar dokumen yang terjadi di lembaga pendidikan.

Memang menarik. Kalau pejabat Negara yang direkam, maka si penyebarnya akan dicari, dikejar dan dijerat dengan peraturan yang ‘memungkinkan’ si pelaku bisa masuk ke ranah hokum. Entah pencemaran nama baik, atau pelanggaran pidana karena tidak ada hak menyebarkan informasi dan document, atau entah alasan yang  lainnya. Tetapi, kalau rakyat (seperti guru), yang difotonya, bukan si penyebarnya yang ditangkap, malah pelakunya yang ditangkap.

Mengapa ? entahlah.

Kendati demikian, saya merasa yakin, maraknya masalah-masalah serupa tadi, dan semangatnya aparat penegak hokum, membereskan masalah media social, atau media elektronik, tidak akan menyurutkan orang untuk terus menulis. Dan, malah dalam konteks ini, saya memandang bahwa guru pun, harus melek hokum. Seorang guru geografi pun, harus melek hokum. Literasi hokum menjadi hak setiap orang, sehingga bisa melangkah dengan tepat, dibawah payung hokum dan untuk penegakkan hokum !

Advertisements