Dalam tahun-tahun terakhir, nasib dan posisi guru terus diguncang. Bukan hanya oleh kebijakan negara yang berubah-ubah, atau menganggu kestabilan status profesi guru, tetapi juga karena respon atau reaksi masyarakat yang tidak proporsional.

Dari unsur kebijakan, kepastian tunjang profesi guru (TPG), hingga saat ini, belumlah dikatakan sebagai penghargaan negara kepada guru yang ‘meyakinka’. Pasalnya, isu penghapusan TPG, pencairan yang tidak tepat waktu, atau pencairan yang tidak utuh, atau pencairan yang tidak tiap bulan, masih banyak dirasakan guru diberbagai belahan bumi Indonesia.

Itu semua, perlu disikapi, sebagai bentuk perlindungan negara terhadap kepastian penghargaan kepada guru, belum ‘utuh’ atau belum ajeg.

Cerita yang baru saja terjadi, khususnya yang terjadi di Kota Bandung, seorang guru olahraga menjadi korban tindakan anarkis dari preman jalanan. Kasus penganiayaan terhadap guru, tidak hanya itu, dan bukan hanya satu kali. Pelaku kekerasan bukan saja oleh preman, tetapi juga oleh orangtua siswa, atau yang mengatasnamakan siswa.

Fenomena ini pun, menunjukkan bahwa perlindungan guru terhadap keamanan dan kenyamanan dalam menjalankan profesinya, belum utuh. Negara belum hadir dalam menjaga dan melindungi profesi guru.

Unik memang. Jika seorang wartawan dianiaya, media menyerukan kritik, demo dan solidaritas yang luar biasa. tetapi, jika yang menjadi korbannya adalah guru, hampir banyak media ‘ membisu’.

Lain cerita, kalau ada guru yang melakukan tindakan pidana, atau asusila, media rajin melakukan kritik terhadap kesakralan profesi yang satu ini. Kesalahan satu orang, diserednya kepada pengkerdilan kesejahteraan dan kebebasan profesi. Ada saja, yang mengusung gagasan TPG harus dicabutlah, atau harus diini dan diitukan !

Masyarakat harus peka dan proporsional. Guru itu manusia, dan bukan malaikat. Memiliki hak  yang sama untuk mendapat perlindungan dan  penghargaan !

Advertisements