profesi guru“Dengan berbagai modus, guru-guru tersebut ingin pensiun dini supaya lebih leluasa mencari duit dan di saat yang sama tetap menerima pensiun dan tunjangan dari negara….”

“Sulit diterima, mengapa mental aji mumpung yang penting untung juga harus menyerang dunia pendidikan kita?….Miris dan sangat mencekam akal sehat”“,…

Pernyataan itu, dikemukakan oleh Wiwin Luqna Hunaida. Mengapa dia mengatakan hal itu, dan apakah pernyataan itu, ada rujukannya dalam kehidupan profesional seorang tenaga pendidik ?

Ada yang salah tafsir, atau terlalu mengada-ada, menafsirkan sikap sejumlah guru yang hendak pensiun dini. Saya termasuk tidak paham, ada beberapa ungkapan, yang memiliki tendensi yang kurang menguntungkan, dan tidak bijak dalam mengartikan kondisi riil tenaga pendidik di lapangan.

Wiwin Luqna Hunaida (20015) yang menyebut diri sebagai pengamat pendidikan, memberikan analisis mengenai fenomena eksodud guru untuk pensiun dini, dia mengatakan  :[1]

Dengan berbagai modus, guru-guru tersebut ingin pensiun dini supaya lebih leluasa mencari duit dan di saat yang sama tetap menerima pensiun dan tunjangan dari negara.

Mental guru kita sedemikian bobrok. Jika ingin benar-benar mencari uang, mengapa tak mengundurkan diri sebagai PNS saja, supaya negara tak terbebani dengan dana pensiun dan tunjangan lain untuk mereka, yang nilainya tak kurang dari Rp 80 Triliun setahun. Ibarat dagang, negara sudah keluar modal besar, untung tak kunjung datang.

Di bagian lain, dia mengatakan, “Sulit diterima, mengapa mental aji mumpung yang penting untung juga harus menyerang dunia pendidikan kita?….Miris dan sangat mencekam akal sehat”“,…

Kemudian, diparagraf selanjutnya, dia pun mengutarakan simpul penilaiannya terhadap perilaku para guru tersebut, dengan mengatakan,

Benteng moral itu rupanya telah jebol, untuk tidak mengatakan ambruk…

Fulus rupanya sangat korosif menggerogoti sakralitas guru, Kita semua tahu saat ini manajemen pendidikan banyak dipegang oleh orang-orang yang sakit jiwa, cukup mengagetkan jika gurunya juga demikian.”

Sebagai seorang guru, dengan pengalaman kerja kurang dari 10 tahun, merasa bahwa pandangan itu, tidaklah menunjukkan gambaran yang ril di lembaga pendidikan. Setidaknya, saya dan juga sejumlah guru yang ada di sekitar saja, tidak merasakan apa yang dinilai oleh Wiwin Luqna Hunaida tersebut.

Pertama, gelombang eksodus guru untuk pension dini, bukan karena sudah dimanjakan oleh sertifikasi. Justru sebaliknya, sejumlah guru, mengalami kesulitan untuk memenuhi sertifikasi. Realitas yang ada, dan ini bukan kesalahan-murni guru, jumlah rombel tidak berimbang dengan jumlah tenaga pendidik, dan akibatnya banyak guru tidak mampu memenuhi beban mengajar minimal, 24 jam tatap muka. Angka itu, saya sudah komentari dalam buku saya, Profesi Guru, sebagai sebuah beban mengajar yang tidak realistis dengan beban profesi guru itu sendiri.

Secara sederhananya, bukan karena dimanja dengan sertifikasi, tetapi justru karena tidak mampu memenuhi standar minimal beban mengajar. Sementara kekurangan itu, bersifat permanen, karena rombel minim, jumlah sekolah terbatas, sementara fakta yang ada di lapangan jumlah guru terlampau banyak, khususnya di sekolah sekitarku. Apakah masalah ini, menjadi tanggungjawab guru ?

Justru, saya melihatnya guru hanya menerima akibat dari kebijakan pemerintah yang tidak realistis, dan tidak berpihak pada guru. Itulah yang dirasakan !

Kedua, darimana pengajuan pension dini, bisa diartikan sebagai aji mumpung ? gerakan guru itu, adalah gerakan positif dari para guru, untuk bersifat fair terhadap realitas. Bukankah, pemerintah sendiri yang bermaksud untuk melakukan rasionalisasi tenaga pendidik ? bukankah pemerintah juga yang tidak hendak untuk menghamburkan biaya Negara untuk hal yang tidak semestinya ?

Saya melihat, mestinya Wiwin Luqna Hunaida (20015), melihat hal ini, secara positif. Gerakan pension dini, adalah bentuk kesadaran guru, untuk menyelamatkan masa depan pendidikan, dan juga anggaran Negara. Kalau memang selama ini, dianggap sebagai adanya ketidakrasionalan jumlah guru di lembaga pendidikan !

Terakhir, penilaian Dosen UIN Surabaya ini, saya pikir terlalu emosional. Pernyataan-pernyataan lebih banyak menggunakan konsep afektif, dibandingkan konsep kognisi atau penalaran. Istilah miris, sakit jiwa, sulit diterima, bobrok, benteng mental sudah jebol…” dan sejenisnya. Semua itu termasuk argumentasi yang cenderung emosional, dibanding sebagai argumentasi rasional. Mengapa ? (1) kasus, adalah kasus, dan bukan fakta universal, (2)  tidak semua motif eksodus, sebagai keinginan untuk mendapatkan keuntungan pribadi, (3) tetapi, sebagian diantara motif itu adalah frustasi dalam mengiuti irama kebijakan yang tidak realistis. Bayangkan, wajib kerja adalah 24-40 Jam tatap muka, artinya, kalau dalam satu hari kerja itu ada 8 jam, berarti guru ada di kelas setiap saat dalam satu minggu, sementara pada sisi lain, katanya guru itu harus mengikuti program pengembangan diri, seperti menulis buku,  PTK, atau kegiatan ilmiah di luar dan lain sebagainya. Bagaimana caranya ? hanya sekelompok kecil saja, yang bisa melakukan itu, tetapi itu pun cenderung ‘mengorbankan kelas..”.

Tetapi, sebagai sebuah opini, sebagaimana yang juga telah saya tuliskan di “Profesi Guru”, yang biasa dicaci, dikritisi dan dipuji, saya merasakannya, penilaian itu adalah penilaian biasa. Kritikan pedas, keras dan mengarah pada emosi-para tenaga pendidikn, padahal beliau pun adalah pengajar (guru juga), tetapi penilaian itu perlu dijadikan sebagai bagian dari koreksi terhadap dunia pendidikan di negeri ini !

Sebagai sebuah pembelaan diri, percayalah, masih banyak guru yang berkualitas dan loyal terhadap dunia pendidikan. Kemudian disamping itu, pemerintah pun hendaknya mau ngerti, termasuk juga para pengamat dan peneliti, bahwa kebijakan sertifikasi itu, khususnya dari beban-kerja, masih perlu dibicarakan lebih lanjut, setidaknya dari rasionalisasi jumlah beban kerja formal, dengan beban kerja normatif.

Contoh sederhana, Wiwin Luqna Hunaida, saya yakin sudah tahu, bahwa seorang guru (catat guru, bukan dosen), saat mengajukan kenaikan pangkat, harus melakukan PTK (penelitian tindakan kelas). Kapan PTK itu dilakukan ? kebijakan ini, menjadi sarat profesi kenaikan pangkat, tetapi tidak dianggap sebagai beban kerja, beda kan dengan DOSEN yang ada penilaian untuk Darma Penelitian (tridharma perguruan tinggi) ? Mengapa ? jadi tugas, tetapi tidak dihitung sebagai beban kerja ?!

[1] http://budaya.rimanews.com/pendidikan/read/20150320/202555/Borok-Pendidikan-Eksodus-Guru-PNS-setelah-Terima-Sertifikasi

Advertisements