Pejabat marah, akibat taman kota rusak oleh warganya. Sekelompok warga kota, di hari minggu itu bersuka ria di taman kota, dengan maksud untuk menyaksikan dan berpartisipasi dalam kegiatan es krim gratis yang disediakan panitia kegiatan saat itu.

Sayangnya, karena mengambil tempat di taman kota, maka ratusan ribu warga kumpul dan berdesakan, yang kemudian menyebabkan taman kota dengan segala keasriannya, kini sirna. Hal yang tertinggal, tinggal puing-puing sampah, dan reruntuhan tanaman di taman kota.Rusak sudah taman kota yamg sebelumnya di banggakan.

Lain dengan walikota Risma, dari Surabaya. Walikota Bandung, Ridwan Kamil langsung mengeluarkan kebijakan untuk tidak (akan) mengizinkan lagi kegiatan di Balai Kota. Karena, dalam hematnya, kegiatan tersebeut menyebabkan kemacetan yang luar biasa pada ruas-ruas jalan yang melewati Balai Kota Bandung.

Ada yang salah, dengan kemacetan Bandung akibat tumpahnya warga kota pada satu titik pusat kegiatan ? rasanya wajar !

Ada yang salah dengan kerusakan taman kota, akibat tumpahnya warga kota pada satu pusat kegiatan ? rasanya wajar !

Maksud wajar di sini, bukan dimaksudkan untuk memaklumkan perilaku itu. Perilaku perusakan tetaplah perusakan, dan perlu dihindari. Tetapi, munculnya sikap warga itu seperti itu, adalah sesuatu yang wajar, sesuai dengan karakter kerumunan itu sendiri.

Karena itu, maka kewajaran yang dimaksudkan di sini, bisa berkaitan erat dengan bebrapa hal pokok dalam masalah sosiologis. Pertama, kekurang cermat paniti penyelenggara dalam menyelenggarakan pesta massal. Kegiatan massal, yang melibatkan kerumunan, tanpa pengaturan dan control yang tegas dari pihak penyelenggara atau keamanan, akan menyebabkan kemacetan dan kerusakan arena kegiatan atau fasilitas umum. Aspek kedua, secara sosiologis, adanya pengabaian terhadap karakter kerumunan. Maksud dari pengabaian ini, yaitu adanya penyamarataan sikap terhadap karakter kerumunan, padahal kerumunan massa itu memiliki karakter tersendiri, dan membutuhkan penanganan khusus.

Tiga karakter kerumunan

Dalam konteks ini, dan juga belajar dari kasus-kasus yang pernah terjadi di tengah kehidupan kita saat ini, setidaknya kita bisa mengelompokkan karakter kerumunan dalam tiga kategori besar.

Pertama, kerumunan massa yang terpecah (segmented). Mereka berkumpul, ya, tetapi emosi atau perilakunya tidak menyatu. Emosi satu orang dengan orang lainnya, ada dalam kondisi masing-masing. Seorang penumpang bis, asik dengan emosi dan lakunya sendiri, dan akan berbeda suasana dengan penumpang lainnya. Bahkan, mereka cenderung cuek. Seorang penonton bioskop, akan asik dengan kebutuhannya sendiri, dan bahkan cenderung cuek dengan orang yang ada disampingnya

Kedua, ada kerumunan yang emosional, seperti penonton sepakbola atau massa kampanye. Karakter kerumunan yang kedua ini, berbeda dengan yang pertama. Antara satu dengan yang lainnya, dia merasa ada ikatan emosional tertenttu. Bila ada sesuatu yang melecutnya, atau kalau ada pimpinan yang menggerakkannya dia akan bergerak serentak.

Gerakan massa dalam kelompok emosional ini, sifatnya massal dan terjadi bila ada pelecut atau katalis. Sementara, bila tidak ada katalisnya, maka massa tersebut relative akan berada dalam kondisi kerumunan belaka.

Ketiga, ada kerumunan yang agresif. Labih eksposif dibandingkan dengan dua kelompok kerumunan sebelumnya. Pada kerumunan yang satu ini, setiap orang memiliki hasrat untuk bergerak, dan bahkan bersaing. Setiap orang memiliki naluri untuk menguasai atau merebut.

Fenomena yang tepat untuk kasus yang satu ini, yaitu kerusuhan pada pembagian zakat dan atau pembagian ang pau, atau es krim gratis, seperti yang terjadi di Kota Surabat dan Bandung. Setiap warga yang datang ke lokasi tersebut, memiliki hasrat dan naluri yang sama, yaitu naluri berjuang untuk meraih kebutuhannya. Naluri inilah yang potensial melahirkan tindakan yang tidak diinginkan.

Perbedaan karakter kerumunan tersebut, nyata-nyata membutuhkan pola penanganan yang berbeda. Kita, Negara ini, sering abai terhadap karakter kerumunan yang agresif. Korban dalam kasus pembagian zakat kerap terjadi, dan penanganan belum juga maksimal. Sering tejadi, tetapi sering pula lupa untuk menanganinya.

Penutup

Berdasarkan pertimbangan itu, hal pokok yang perlu dicermati di sini, bahwa pemerintah, aparatur keamanan dan penyelenggara kegiatan, perlu cermat dalam menyelenggarakan kegiatan, khususnya dengan potensi kehadiran kerumunan dengan karakter yang tertentu.

Karakter kerumunan itu, hadir dan muncul secara ekspresif, sebagai sebuah karakter social yang genuin muncul dalam sebuah komunitas. Apakah memang hal itu bisa dibina dan dikendalikan ? butuh waktu untuk melakukannya. Hal pokok yang perlu dilakukan, hendaknya para penyelenggara mengubah pola, dari mendatangkan kerumunan yang agresif, ke kerumunan yang sistematis terstruktur. Mekanisme pemanfaatan voucher dengan jadwal kehadiran tertentu, akan jauh lebih menertibkan kehadiran kerumunan agresif terrsebut.

Perubahan pola penghadiran kerumunan itu, satu sisi merupakan bentuk pembelajaran dan pembinana kepada masyarakat, tetapi juga mengubah karakter kerumunan pada masyarakat kita. Hanya saja, untuk konteks terakhir ini, siapapun kita, bahwa perbedaan karakter kerumunan tersebut, merupakan fenomena social yang perlu disikapi oleh para penyelenggara termasuk pemerintah saat ini.

Advertisements