Pendidikan Kebencanaan Bagi Semua Orang, disaster  education  for all (DEFA), perlu dijadikan blueprint bagi pemerintah dalam meningkatkan  kewaspadaan masyarakat  di tengah-tengah daerah rawan bencana.  Pendidikan kebencanaan, bukan sekedar untuk rakyat, tetapi untuk semua pihak,  tanpa melihat umur, dan status social, atau tempat tinggal. Karena bencana, bisa terjadi di mana saja dan kapan saja.

Kang Wawan,  seorang guru geografi SMP di Kota Bandung, mengajukan pertanyaan, “peraturan perundangan sudah ada, ahli kebencanaan sudah banyak, mengapa pembangunan di daerah hijau dan rawan gempa terus terjadi ? lagi pula, bangunan itu, bukan saja bangunan rakyat, tetapi juga apartemen atau vila yang notabene  harus menyertakan surat izin membangun ?”

Pertanyaan ini menarik, dan juga sangat factual. Pertanyaan yang diajukan hari kamis lalu, dan kemudian ternyata bersamaan dan bertepatan dengan gerakan pemerintah daerah, yang  melakukan penertiban terhadap sejumlah villa di kawasan Puncak Bogor. Pemerintah, melakukan penertiban, dengan alasan tanpa izin bangunan.

Hal menariknya lagi, penertiban vila di Puncak Bogor itu, bukan saja mendapat dukungan dari Pemerintah  Propinsi Jawa Barat,[1] tetapi juga mendapat dukungan dari  Pemerintah DKI. Bahkan,  sebagaimana diberitakan media  masa, pihak satpol PP  Bogor mengakui, bahwa penertiban itu, pun mendapat kontribusi dari Pemerintah DKI Jakarta.[2]

Mengapa hal itu menjadi menarik bagi kita ?

Sekedar melanjutkan pemikiran yang sudah pernah dikemukakan sebelumnya, pendidikan kebencanaan (disaster education) bukan sekedar wajib bagi rakyat atau peserta didik. Selama ini, kita kerap melihat kerusakan lingkungan disebabkan oleh ulah rakyat. Pemukiman liar, penebangan hutan secara liar,   penggalian barang tambang liar dan sebagainya. Padahal, perilaku rakyat itu, relative kecil dan  bersifat sporadic.

Hal yang jauh lebih membahayakan lagi, justru yang dilakukan oleh pengusaha atau pemerintah. Mengapa kedua kelompok ini, menjadi perlu diperhatikan ?

Perubahan tata guna lahan, dan juga pemanfaatan sumberdaya alam, jauh lebih sistematis dan meluas, lebih disebabkan karena ketidaktegasan pemerintah dalam memberlakukan peraturan perundangan terkait dengan pemanfaatan sumberdaya lahan. Izin mendirikan bangunan, seolah mati dihadapan pemilik modal. Idealisme elit politik atau pemerintah daerah, terkesan mati kutu dihadapan pengusaha (dalam maupun asing).  Padahal, bila dicermati dengan seksama, karena ulah seperti itulah, kerusahan dan bencana alam, terjadi jauh lebih luas dan  sistematis, dan bahkan massif.

Sehubungan hal itu, maka pendidikan kebencanaan, tidak melulu harus dilakukan kepada masyarakat  kecil atau peserta didik di sekolah. Pendidikan kebencanaan, perlu dilakukan pula kepada semua orang, termasuk pemerintah dan pengusaha. Bahkan, kelompok pemangku kepentingan itulah, yang menjadi kelompok penting dan strategis dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Pada konteks itulah, disaster  education  for all (DEFA), perlu dijadikan blueprint bagi pemerintah dalam meningkatkan  kewaspadaan masyarakat  di tengah-tengah daerah rawan bencana. [3]


[3]  tulisan ini, adalah bagian dari materi yang disampaikan dalam Seminar “ Peningkatan Kapasitas Pendidik di Bidang Kebencanaan Geologi,” yang diselenggarakan  Pusat Vullkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi – Badan Geologi. Bandung, 12 Desember 2013.

Advertisements