Michael F.D.Young (1998:9-21) berkata, bahwa the Curriculum as Socially Organized Knowledge.[1] Kurikulum adalah pengetahuan yang dikonstruksi oleh masyarakat. Sebagai sebuah konstruksi, maka dalam kurikulum itu terdapat kepentingan dari kelompok masyarakat tersebut. Resikonya, jika kelompok masyarakat itu memiliki kepentingan yang berbeda, dan sulit didamaikan, maka akan terjadi konfrontasi atau konflik kepentingan dalam sebuah kurikulum.

Belumlah pupus kontroversi Ujian Nasional, kontroversi UKG dan dapodik (data pokok pendidikan) bagi tenaga kependidikan. Isu perubahan kurikulum ini menyulut reaksi dan aksi, serta refleksi pemikiran dari berbagai pihak.

Cermati dengan seksama.  Semarak dan gaduhnya pembahasan kurikulum 2013, bisa jadi, bukan karena masalah substansinya. Kegaduhan itu terjadi, lebih disebabkan karena beraduhadapannya kepentingan dari sejumlah kelompok dalam kurikulum kali ini. Dalam sebuah kurikulum, ada kepentingan birokrat, ada kepentingan pengusaha, dan ada kepentingan guru.

Sebagian guru, memandang bahwa andai kurikulum 2013 diberlakukan, akan menyebabkan jam tatap muka di dalam kelas berkurang. Bila hal itu terjadi, akan berdampak pada nasib tunjangan sertifikasinya itu sendiri. Bukan hanya mereka yang masih  berstatus honorer, tetapi juga bagi  mereka yang berstatus PNS. Karena itu, kelompok ini pun, turut meramaikan kegaduhan kurikulum dimaksud.

Kurikulum diganti, akan berimbas pada buku teks yang beredar di masyarakat. Penerbit tertentu, yang sudah terlanjur mencetak buku paket, atau stok buku paket lama yang belum terjual, akan ‘menjerit’ dengan adanya kebijakan tersebut. Kelompok ini pun, tidak ketinggalan untuk turut terlibat di dalamnya.

Elit politik dan atau birokrasi, yang “haus” akan projek pun, akan membutuhkan pekerjaan. Kurikulum 2013 ini, bukan saja, masalah kredit poin bagi dirinya, tetapi juga sumber koin bagi dirinya. Karena itu, mereka akan berusaha melakukan dan menyampaikan rasionalisasi mengenai pentingnya perubahan kurikulum.

Bagi Siswa, merasa dibingungkan dengan perubahan kurikulum. Siswa dengan asupan pemikiran dari orangtua atau pihak lainnya, merasa sebagai kelompok yang menjadi korban. Korban perubahan kurikulum. Atau lebih ekstrimnya lagi, dianggapnya sebagai kelinci percobaan.

Cukup banyak bila di rinci satu persatu mengenai pihak-pihak terkait dengan  kurikulum ini. Inti persoalannya, konflik kepentingan, dan tarik ulur kurikulum 2013 ini, memberikan bukti nyata bahwa di dalam kurikulum itu terdapat konflik kepentingan. Hadirnya konflik kepentingan itu, jelas-jelas merupakan wujud pembuktian terhadap gagasan Michael F.D.Young, yang menyatakan bahwa kurikulum itu adalah pengetahuan yang terstruktur oleh  masyarakat. Kurikulum adalah ‘kesepakatan kolektif komponen terkait dalam mempersiapkan generasi untuk masa depan bangsa’. Dengan kata lain pula, dapat dikatakan bahwa kurikulum adalah kontrak sosial-politik kebangsaan, mengenai kualitas masa depan generasi muda Indonesia.


[1]Michael F.D.Young. 1998.  The Curriculum of the FutureFrom the ‘New Sociology ofEducation’ to a CriticalTheory of Learning. Philadelphia : Falmer Press, Taylor & Francis Inc.

Advertisements