Untuk memahami peran nyata geografi, dan atau merumuskan fungsi geografi dalam mendukung pendidikan nasional, kita perlu memperhatikan dulu mengenai makna pendidikan secara formal. Rujukan utama yang perlu diperhatikan itu, adalah definisi pendidikan dalam pengertian hukum positif, yaitu sebagai mana yang tercantum pada Bab I, pasal 1, Sistem Pendidikan Nasional.[1] Peraturan perundangan itu, tertera pernyataaan bahwa :

pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Definisi yang diajukan itu, merupakan definisi umum yang perlu dijadikan acuan oleh setiap pemangku kebijakan, dan juga pelaksana  pendidikan di Indonesia. Siapapun dan dimanapun kita berada, makna pendidikan tersebut, merupakan acuan pertama dalam  menjalankan pelayanan pendidikan, termasuk pelayanan pendidikan dalam  materi ajar Geografi. Kemudian, secara spesifik, fungsi pendidikan nasional, tercantum pada pasal 3, UU Sistem Pendidikan Nasional. Dalam pasal itu tertulis :

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Mungkin ada yang belum merasakan, relevansi peraturan itu dengan tujuan pembelajaran geografi. Banyak yang menganggap bahwa pengertian pendidikan dan tujuan pendidikan itu masih bersifat umum. Tetapi, bila kemudian orang membicarakan masalah keterampilan hidup yang diperlukan sebagai warga negara, dan sebagai bangsa yang demokratis serta bertanggungjawab, maka persoalan cinta tanah air dan pengelolaan sumberdaya bangsa dan negara menjadi tidak boleh diabaikan.

Tidak mungkin kita mampu mengembangkan keterampilan hidup berbangsa dan bernegara, bila kita tidak belajar geografi. Akan sulit diwujudkan pengembangan sikap warga negara demokratis, kalau tidak memahami karakter bangsa dan negaranya. Dalam fungsi pendidikan, pada UU Sisdiknas (Pasal 4, Bab III) dicantumkan bahwa salah satu prinsip penyelenggaraan pendidikan di Indonesia itu adalah Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Prinsip ini, tidak mungkin terwujud, bila tidak pembelajaran mengenai hakikat bangsa dan negara Indonesia, serta hakikat tanah air Indonesia.

Pendidikan Nasional pun, memberikan perhatian nyata terhadap kesadaran ruang dan pembelajaran kesadaran ruang. Pengakuan terhadap karakter geografik itu, dapat terlihat pula pada Bab VII Pasal 33, mengenai penggunaan bahasa pengantar pembelajaran. Pada pasal itu, dicantumkan :

(1)    Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara menjadi bahasa pengantar dalam pendidikan nasional.

(2)    Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan apabila diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu.

(3)    Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik.

Kehadiran pasal ini, sejatinya merupakan sebuah pengakuan bahwa kesadaran regional itu, harus terus dipupukkembangkan melalui sistem pendidikan. Pendidikan Indonesia, memiliki kewajiban moral untuk membangun kesadran spasial warga negara, bahwa setiap individu itu, berada pada tiga ruang hidup, yaitu ruang daerah, ruang nasional dan ruang global. Karena itu pula, antara satu dengan yang lainnya, tidak boleh saling berbenturan, dan saling meniadakan.

Kemudian dalam aspek kurikulum, pada BAB X, Pasal 36, tercantum pernyataan bahwa, “Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik.” Bahkan pengelolaan dan pengembangannya pun, memberi ruang terbuka bagi daerah untuk memberikan ‘corak kedaerahannya’ masing-masing.

Simpul telaahan ini, kesadaran geografi sesungguhnya sudah menjadi bagian penting dalam sistem pendidikan nasional. Dalam UU Sistem Pendidikan Nasional, secara eksplisit maupun implisit, pemerintah berkehendak untuk membangun sistem pendidikan yang peka ruang, dan peduli pada usaha pembangunan kesadaran ruang, yaitu ruang Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana yang juga ditekankan oleh generasi muda di tahun 1928, yaitu “Satu bangsa, satu tanah air”, yaitu Indonesia.

Bila kesadaran “satu bangsa”, banyak yang memandang sebagai ideologi yang cenderung ke ranah politik, maka kesadaran “satu tanah air” adalah wilayah geografi atau geopolitik. Sekali lagi, sulit diwujudkan kesadaran satu bangsa dan satu tanah air, bila tidak ada pendidikan geografi di Indonesia.


[1] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Thun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Advertisements