Menyandang gelar profesionalis, seorang guru memiliki peran dan fungsi nyata sesuai peraturan perundangan. bagaimana bila mereka tidak melaksakan tuga sesuai profesionalismenya itu ? inilah yang saya sebut, sebuah kezaliman profesi yang potensial terjadi pada seorang guru penyandang profesional.

Tahun ini, saya memang belum disertifikasi. Banyak orang menduga-duga, mungkin tahun ini ke panggil, mungkin tahun ini melakukan pemberkasan. Mungkin tahun ini mengikuti PPLG (Pendidikan Profesi dan Latihan Keguruan). Bahkan, mungkin tahun ini akan menjadi salah satu peserta Pendidikan Profesi selama satu tahun.

Tetapi semua itu hanyalah kemungkinan, dan kemungkinan semata. Berbagai kemungkinan itu, sempat pula terjadi dalam beberapa tahun sebelumnya. Berulang ulang, berkali-kali. Namun ujungnya, sampai tahun ini, belum juga tersertifikasi.

Di balik kelambanannya sertifikasi profesi ini, muncul sebuah kesadaran dalam diri sendiri, atau sekali lagi, mungkin sekedar usaha meredam kegojal kecemburuan, dari orang yang belum sertifikasi, bisa jadi saya memang belum siap dan belum mampu menyandang gelar profesional dalam dunia pendidikan. Atau, ah, setidaknya, belum beruntung terpanggil untuk sertifikasi. Berbagai kemungkinan itu terus hadir dan berkembang berkali-kali, sehingga secara pribadi melakukan kritik dan koreksi terhadap diri sendiri.

Dalam perjalanan memahami diri dan memahami progesi sendiri inilah, kemudian saya melihat, merasakan dan tertuntun pada satu titik pertanyaan yang menyentuh nurani profesionalitasku sendiri. Pertanyaan ini langsung menghantam nurani profesionalitas sebagai seorang tenaga pendidik (guru/dosen), pertanyaan ini yakni apakah tidak zalim bila seorang tenaga pendidik guru/dosen bertunjangan profesi tidak melaksanakan tugas profesinya ?

Pada halaman 1821 Kamus Bahasa Indonesia (Pusat Bahasa, 2008), kata zalim dirujukkan pada istilah lalim dalam bahasa Indonesia. Kemudian pada halaman 863, kita menemukan istilah lalim. Dalam Kamus Bahasa Indonesia tersebut diterakan pada kata lalim mengandung arti (a) bengis; tidak menaruh belas kasihan; tidak adil; kejam, kemudian kalau kata melalimi berarti (b) mengandung pengertian menindas; menganiaya; berbuat sewenang-wenang terhadap. Sementara istilah kelaliman, (c) bisa mengandung kebengisan; kekejaman; ketidakadilan.

Walaupun terlalu disederhanakan, dan atau hanya menggunakan makna umum dari konsep kezaliman itu sendiri, perjalanan pertanyaan itu kemudian menyentuhkan pemikiran ini sampai pada satu kesimpulan bahwa seorang guru/dosen bertunjangan profesi, terancam dan terjebak pada tindaan kezaliman, bila melakukan salah satu atau seluruh tindakan berikut ini.

Pertama, dia sudah zalim kepada profesinya sendiri. Mau tidak mau, hakikat sertifikasi profesi adalah untuk membangun dan mewibawakan citra profesi keguruan. Tenaga pendidik selama ini, masih banyak dicitrakan sebagai umar bakri yang tidak berwibawa dihadapan profesi-profesi yang lainnya. Profesi kedokteran, advokat, insinyur dan atau yang lainnya, telah memiliki wibaca profesi yang luhung dan mendapat tempat dihati masyarakat. Sementara profesi keguruan, masih berkutat dalam ketidaksejahteraan, ketidakprofesionalan, dan ketidakberfungsiannya dalam menunjang tujuan pendidikan atau pembangunan nasional secara makro.

Sehubungan hal itu, dengan adanya penguatan pada profesionalisme guru dimaksud, pada dasarnya adalah untuk mengangkat, menguatkan, dan mengokohkan kewibawaan citra profesi guru, baik dalam konteks relasi dengan profesi-profesi yang lainnya, maupun dalam konteks pembangunan nasional. Melalui pemikiran seperti ini, maka disaat para pelaku profesi pendidikan itu tidak melaukan tupoksinya dengan baik, pada dasarnya dia sudah melakukan penzaliman terhadap profesinya sendiri. Dia sudah berbuat tidak adil, dan berbuat lalim pada profesinya sendiri.

Kedua, dia zalim kepada peserta didik. Seorang guru bertunjangan profesi di kategorikan zalim kepada peserta didik, bila dia menunjukkan sikap tidak sungguh-sungguh dalam mengajar, mendidik, dan melatih. Tradisi mengajar yang leha-leha, asal-asalan atau mengajar dengan seenak sendiri sebagaimana sebelum dia mendapat tunjangan profesi, adalah satu kezaliman yang disengaja dan disadari terhadap peserta didik.

Tidakkah guru bertunjangan profesi sadar, bahwa tunjangan profesi itu adalah dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja dan keprofesionalannya dalam melakukan tugas pokok dan fungsi sebagai tenaga pendidik ? bila khilaf terhadap tujuan dasar ini, maka dia benar-benar sudah melakukan kezaliman terhadap tupoksi terserbut.

Ketiga, dia sudah melakukan penzaliman terhadap satuan pendidikan (sekolah/madrasah). Diakui atau tidak, pemikiran dan pemandangan Marxis tengah tumbuh kembang dalam diri seorang tenaga profesi pendidikan. Dalam teori ini, dikemukakan bahwa faktor ekonomi memberikan pengaruh nyata pada perubahan sikap manusia. Karena adanya peningkaan pendapatan aau sumber ekonomi, manusia mengalami perubahan mental dan perilaku.

Sayangnya perubahan mental dan perilakunya ini, tidak mengacu pada hakikat dikembangkannya kebijakan tunjangan profesi guru. Karena, fenomena yang muncul itu, adalah keangkuhan individu terhadap kemandirian ekonomi yang disebabkan tunjangan profesi.

Ada beberapa indikasi yang mengarah pada kecenderungan tersebut, diantaranya (1) seorang guru sudah tidak peduli dengan honor-honor puluhan ribu, (2) guru-guru sudah tidak peduli lagi untuk mengikuti program kegiatan sekolah yang hanya berhonorkan puluhan atau ratusan ribu, (3) guru-guru sudah merasa cukup puas, dengan sekedar mengajar 24-27 jam Tatap Muka. Semua itu, muncul dan berkembang, karena sudah merasa disertifikasi. Untuk apa capai-capai datang tiap minggu, setiap bulan, hanya untuk mendapatkan honor seratus ribu rupiah ? untuk apa, capai-capai jadi wali kelas, hanya untuk memperjuangkan honor Rp. 200.000/bulan ? di saat sudah mendapatkan tunjangan profesi sebesar satu kali gaji, maka honor yang dulu pernah didambakannya tersebut, kini diposisikan sebagai uang recehan yang sudah tidak menarik lagi.

Kondisi ini sudah tentu sangat memprihatinkan. Karena bila sudah terjadi seperti ini, maka individu tersebut sudah tidak memedulikan lagi program sekolah/madrasah, dan apa lagi memikirkan mengenai pengembangan satuan pendidikan. Individu-individu bertunjangan profesi tersebut, sejatinya telah melakukan penzaliman kepada satuan pendidikan yang telah memfasilitasinya untuk bisa meraih tunjangan profesi. Individu tersebut, satu sisi butuh satuan pendidikan untuk mendapatkan tunjangan profesi, pada sisi lain tidak memikirkan nasib dan pengembangan madrasah/sekolahnya, ini adalah paradoks sekaligus kezaliman yang dilakukan oleh guru-guru bertunjangan profesi.

Keempat, khusus pada sekolah/madrasah yang masih kedapatan ada tenaga honorer, maka kebanggaan terhadap tunjangan profesi itu, memberikan peluang melahirkan adanya kezaliman terhadap sesama profesi, khususnya yang belum disertifikasi. Saya punya pengalaman, tinggal di sekolah/madrasah yang mayoritas sudah disertifikasi, dan ada beberapa guru PNS dan honorer yang belum disertifikasi.

Mari kita renungkan. Setiap minggu pertama, guru bertunjangan profesi itu, dengan bangga dan penuh keceriaan berbicara mengenai pencairan tunjangan profesi. Bersuka ria dan bernostalgia sambil menceritakan mengenai enaknya sertifikasi sudah cair. Mereka khilaf, bahkan di kanan kirinya itu ada sejumlah honorer yang hanya berhonorkan RP. 300 Rb / bulan.

Satu sisi dengan sedang berceria ria sendiri, dan pada sisi lain, dia sesungguhnya sedang menangiskan saudaranya sendiri. Pada satu sisi dia sedang bahagia, tetapi pada sisi lain dia sedang menyiksa batin saudaranya sendiri. Satu sisi dia sedang mengunyah manisnya sertifikasi, pada sisi lain dia menularkan pahitnya sertifikasi.
Pada konteks inilah, dia saat orang-orang bertunjangan profesi tidak peka pada lingkungan, akan mudah terjebak menjadi kelompok tajir (kaya baru) yang hilang kepekaannya terhadap lingkungan. Kelompok tersebut, nyata-nyata akan mudah terjebak pada kelompok orang kaya yang sudah tidak peduli kepada orang-orang yang kurang beruntung, kurang mampu, atau kaum dhuafa. Bila kondisi ini dibiarkan, maka kategori keempat ini, akan mudah menjebaknya menjadikan dirinya zalim kepada sesama profesi.

Terakhir, individu bertunjangan profesi, terancam mudah melakukan kezaliman kepada nikmat Allah Swt. Dia akan mudah terjebak kufur nikmat, karena dirinya akan mudah terjebak tidak syukur terhadap tunjangan profesi itu sendiri. Di sadari atau tidak, tunjangan profesi itu bukanlah hadiah, dan bukan hibah. Tunjangan profesi itu, harus dibeli dengan pengorbanannya dalam bentuk meningkatkan kinerja dan profesionalismenya dalam menjalankan tugasnya sebagai tenaga profesional. Artinya, bila syarat-syarat ini tidak dijalankan dengan sebaik-baiknya, sesungguhnya kita terjebak pada ruang kufur nikmat. Kita tidak mensyukuri nikmat Allah dalam bentuk sertifikasi profesi, dengan cara melaksanakan tugas-tugas pokok sebagai tenaga profesional.

Inilah, perjalanan perenunganku selama ini. Kesadaran ini muncul, di saat, saudara-saudaraku mengajakku berbicara mengenai kondisi terakhir profesi tenaga pendidikan di negeri ini, dan fenomena di sejumlah satuan pendidikan. Namun demikian, kendati ada lima kezaliman yang potensial kita lakukan, namun sejatinya, bila kita melaksanakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sebagai guru dijalankan dengan baik, insya allah kita tidak akan terjebak pada tindakan kezaliman ini. Indikasi sangat jelas, yaitu adanya peningkatan kualitas pelayanan dan prestasi belajar pada peserta didik. Artinya, citraan buruk mengenai ketiadaan korelasi antara tunjangan profesi dengan layanan pendidikan, sejatinya dapat dihapus bila kita melakukan pembenahan diri dalam kinerja profesionalisme ini.

Advertisements