Di setiap tutup akhir, banyak orang melakukan refleksi. Terhadap berbagai hal yang terkait dengan persoalan bangsa ini, termasuk di dalamnya adalah melakukan refleksi terhadap agenda (perjalanan) reformasi birokrasi di Indonesia. Terkait dengan persoalan ini, banyak kalangan masih melihat wajah birokrasi secara skeptik. Wajah birokrasi masih memancarkan aroma yang kurang membanggakan. Berbagai isu yang terkait dengan tuntutan reformasi birokrasi atau perbaikan pelayanan publik, seolah masih dianggap sebagai pemanis-lidah yang digunakan aparatur. Indikasi nyata yang digunakan untuk mempertegas penilaian ini yaitu masih tingginya indikasi korup di berbagai instansi di Indonesia, baik yang dilakukan eksekutif dan atau melibatkan legislatif maupun yudikatif.

Dalam banyak hal, baik-buruknya birokrasi sesungguhnya tidak bisa dibaca secara sepihak. Lahirnya wajah birokrasi dalam warna tertentu, merupakan bagian dari sistem komunikasi politik atau komunikasi kewenangan antar berbagai pihak. Akibat dari adanya kondisi inilah, kemudian menyebabkan banyak berbagai hal yang terjadi dalam dunia birokrasi Indonesia.

Selaras dengan pandangan inilah, saya melihat perlu ada upaya pembenahan budaya birokrasi, dari birokrazi ke birokrasi menuju birokreasi. Tahapan dan karakter perjalanan ini, menjadi sangat penting bila dikaitkan dengan tuntutan dan kebutuhan pembenahan penyelenggaraan negara di Indonesia. Harapan kita untuk membangun pemerintahan Indonesia yang bersih dan berwibawa, akan sulit diwujudkan bila kita tidak berusaha keras melakukan peningkatan budaya kerja birokrasi menuju birokrasi yang unggul.

Birokrasi Indonesia saat ini, kerap kali dibaca dalam dua warna. Satu sisi, birokrasi dianggap sebagai organisasi yang kurang memberikan nilai yang positif bagi masyarakat. Sikap dan responsibiitas birokrasi yang lemah dan lambat terhadap kebutuhan masyarakat, kinerja yang lemah, inefisien dan tidak jelas alat ukur kerja birokrasi, merupakan bagian dari kritikan publik (akademisi) terhadap birokrasi Indonesia. Bahkan dalam lembaga pemerintah tertentu, feodalisme birokrat masih kuat dirasakan. Sisa-sisa kolonialisme ini, bukan hanya tampak dalam produk peraturan-perundangan (misalnya KUHP), tetapi tampak pula dalam sikap feodalistiknya birokrat di Indonesia. salah satu diantaranya ditunjukkan dengan hasratnya yang besar untuk mendapat pelayanan dari masyarakat dan bukan melayani masyarakat.

Tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme merupakan wajah lain dari birokrasi Indonesia. Wajah ini setidaknya sangat terasa dan kental dalam budaya birokrasi di era orde baru. Fenomena ini saya sebut sebagai pertemuan antara kerja-kerja birokrat yang bertemu dengan kejahatan-negara atau kesintingan elit politik akibat nafsu serakah atau nafsu kapitalisme. Bentuk perilaku ini, selanjutnya dapat kita sebut birokrasi dengan wajah birokrazi (bureaucrazy

Bangsa yang memiliki birokrazi sangat jelas tandanya, yaitu tingginya biaya birokrasi. Semangat kerjanya mengacu pada doktrin, bila masih bisa dipersulit mengapa mesti dipermudah. Semakin besar biaya pekerjaan semakin banyak meja yang harus dilalui. Bila masih bisa dipungut biaya mengapa harus digratiskan. Doktrin-doktrin tersebut lahir dan tumbuh subur di lingkungan birokrazi. Sehingga tidak mengherankan bila kemudian melahirkan birokrasi berbiaya tinggi, dan merupakan salah satu penyebab utamanya rendahnya minat investor masuk ke wilayah tersebut

Tidak bisa dilupakan, bahwa salah satu tuntutan gerakan reformasi 1997-1998 adalah melakukan reformasi birokrasi. Tuntutan ini didasari karena adanya fakta bahwa rendahnya kesejahteraan masyarakat Indonesia atau lemahnya fundamental ekonomi bangsa merupakan kondisi bangsa yang lebih disebabkan karena tumbuhsuburnya birokrazi tersebut. Birokrasi-birokrazi hanya mementingkan diri, kelompok dan atau penguasa. Anggaran negara habis oleh kegiatan seremonial dan tidak menyentuh kepentingan rakyat Indonesia.

Pada konteks inilah, reformasi birokrasi-birokrazi dapat dimaknai sebagai upaya untuk mengembalikan peran dan fungsi birokrasi ke jalur yang sesungguhnya. Fenomena birokrazi merupakan bentuk nyata dari perselingkungan antara birokrasi dengan nafsu serakah (pragmatisme) dari kelompok penjahat negara. Reformasi birokrasi adalah gerakan yang berhasrat untuk mengembalikan peran birokrasi ke jalur yang benar.

Sayangnya memang kita belum melihat hasil-hasil reformasi dalam bidang birokrasi secara maksimal. Pengalaman yang menekankan mengenai pentingnya profesionalisme birokrasi sebagaimana yang terjadi di era Orde Baru, malah melahirkan perselingkuhan baru. Birokrasi di era Orde Baru berselingkuh dengan kekuasaan atau kepentingan politik, yang pada akhirnya kerja-kerja birokrasi tidak lagi bersifat profesional dan netral

Perselingkuhan birokrasi dengan kekuasaan politik ini menimbulkan dua karakter utama birokrasi di Indonesia. Pertama, birokrasi di Indonesia benar-benar menjadi kekuatan dan kepanjangan tangan pemerintah (penguasa). Angin kekuasaan (penguasa) menjadi kiblat dari kerja-kerja birokrasi. Sementara kepentingan rakyat dan atau keberpihakan kepada rakyat banyak yang terabaikan. Kedua, birokrasi muncul sebagai kekuatan kelima setelah komponen demokrasi yang lain. Dengan kata lain, selain legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta masyarakat sipil, kelompok birokrasi pun tampil sebagai kekuatan yang mampu memainkan kerja-kerja politik. Tidak mengagetkan bila kemudian, di era Orde Baru itu, Soeharto pun menggunakan birokrasi sebagai salah satu soko-guru kekuatan politiknya. Sebagaimana diketahui, penguasa Orde Baru itu berdiri di atas kekuatan ABCDEFG (Abri, birokrat, Cina, Dai, Ekonom, Fraksi, Golkar

Birokrasi sebagai sebuah kekuatan tersendiri dibandingkan dengan elemen demokrasi yang lainnya, merupakan indikasi eksplisit mengenai perselingkuhannya birokrasi dengan kepentingan politik. Ketika birokrasi memainkan peran menscreening warganya sendiri sesuai harapan penguasa, pada dasarnya hal ini sudah menunjukkan peran birokrasi dalam bidang politik. Dengan kata lain, bila hal ini terus terjadi, bahwa birokrasi benar-benar sebagai biro yang berkuasa (biro dan cratos).
Pada sistem politik yang korup, birokrasi dalam pengertian birocratos memainkan peran birokrasinya untuk kepentingan politik. Banyak hal yang menunjukkan sikap birocratos, misalnya PNS yang tidak netral, intervensi birokrasi terhadap kebijakan pembangunan dan aparat yang turut melakukan pemanipulasian data pemilu. Hal ini merupakan segelintir contoh mengenai birokratos.

Kaum reformis sudah muak dengan birokratos atau birokrazi. Kedua karakter birokrasi itu harus segera dihentikan. Dalam setiap level apapun. Keputusan untuk melakukan reformasi birokrasi ini merupakan harga mati bagi masa depan Indonesia. Bahkan bila ada instansi yang masih menunjukkan sikap yang lamban dan tidak gesit melayani publik, maka publik berhak untuk mempertanyakannya. Perbedaan kewenangan, baik Pusat ataupun Daerah, tidak mesti menjadi alasan untuk tetap memegang karakter budaya birokrasi yang tidak efektif.

Sekedar contoh, dalam lingkungan pendidikan guru-guru di lingkungan Dinas Pendidikan sudah merasakan efek dari tunjangan profesi. Mungkin karena mereka sudah diotonomikan dan biaya tunjangan tersebut relatif lebih sedikit dibandingkan dengan guru-guru yang ada di lingkungan Departemen Agama. Untuk guru yang ada di lingkungan Depag ini, kendati peserta yang lulus sertifikasi profesi sudah sampai pada gelombang tiga, namun tidak ada satu pun diantara mereka (dari gelombang 1 3) yang telah menerima tunjangan profesi t (studi kasus di Kota Bandung).

Potret ini bisa terkait dengan banyak aspek, misalnya (1) perbedaan pusat pengurusan, yang satu diurus daerah sementara Depag masih bersifat sentralistik, (2) jumlah kasus yang harus dilayani jauh lebih banyak dibandingkan urusan pendidikan yang sudah didesentrasasikan. Kedua argumen ini pada dasarnya tidak bisa dipertahankan, bila birokrasi di lingkungan instansi mampu belajar dari kasus yang ada. Pada konteks ini, ada dua argumen yang bisa dijadikan kritik terhadap komentar tersebut, yaitu (1) bila memang sudah tidak kuasa ditangani oleh Pusat, maka penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Depag pun perlu didesentralisasikan, (2) bila mau tetap di urus oleh Pusat, maka budaya kerja birokrasi di instansi tersebut harus mampu menunjukkan sikap yang kreatif dan prima

Harapan untuk membangun birokrasi yang kreatif ini, selaras dengan semangat pemberdayaan organisasi sebagaimana yang citakan dalam organisasi pembelajar (learning organiziation). Birokrasi yang kreatif yaitu organisasi yang tumbuh dalam semangat belajar yang berkelanjutan. Pepatah yang mengatakan bahwa pengalaman itu adalah guru yang terbaik perlu dijadikan spirit birokrasi untuk terus belajar dan memperbaiki diri.

Di tingkat terakhir ini, saya ingin menyebut karakter birokrasi ini sebagai birokreasi (bureaucreation). Birokreasi adalah organisasi birokrasi yang membuka diri untuk melakukan perubahan, pembenahan dan pemberdayaan diri. Birokreasi adalah organisasi yang tidak menutup diri dan merasa benar sendiri. Ukuran dasar dari birokreasi bukan pada keterlaksanaan tupoksi sebagaimana yang diinstruksikan penguasa, namun keterlayanan kepentingan publik.

Melalui refleksi akhir tahun ini, kita tidak berharap lagi, perjalanan panjang reformasi nasional saat ini, terpelanting kembali pada birokrazi. Hal yang kita inginkan saat ini, justru adalah memelantingkan budaya birokrazi ke birokreasi. Pentingnya semangat birokreasi ini, bukan hanya relevan dengan kebutuhan penanaman mental spirit organisasi pembelajar, namun terkait pula dengan pentingnya penguatan modal intelektual di lingkungan birokrasi. Dengan demikian, cermin birokrasi tahun 2008 dapat dijadikan pijakan awal untuk membangun birokrasi Indonesia menjadi birokreasi yang mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Semoga.

Advertisements