Kalau di lingkungan profesi kedokteran, kata Prof. Afansa Moeloek, etika kejujuran dan keteguhan dalam memegang rahasia adalah kunci utama dalam menjalankan profesi. Jangankan orang lain, istri kita sekalipun, bila hendak meminta medical record, itu tidak mungkin diberikannya. Hal itu, lebih disebabkan karena seorang dokter, sangat memegang etika kedokteran dan teguh dalam memegang rahasia. Tetapi, mengapa para guru kok susah untuk berbuat jujur? tuturnya kepada Guru Besar Program IPS sekolah UPI.

Sekitar pukul 15.00 WIB kurang sedikit, kami berkumpul di ruangan Ketua Jurusan Program IPS Sekolah pascasarjana UPI. Kami hadir bertujuh. Disampingku, ada Kang Latief, Drs. Rochendi, dan Bang Mustar yang menjadi promoter APGI (Asosiasi Pendidik Geografi Indonesia) ditingkat guru, kemudian di kursi yang agak jauh dariku, ada Dr. Mamat Ruhimat, yang biasa disebut oleh Kang Latif sebagai Kyainya Pendidikan Geografi. Diseberang meja, ada Drs. Abdurrahman, ketiga MGMP Geografi Kota Bandung yang berdampingan langsung Prof. Dr. Enok Maryani, yang kini menjabat sebagai Ketua Jurusan Program IPS Sekolah Pascasarjana UPI sekaligus penggagas APGI bersama Kyai Geografi tersebut.

Pertemuan itu, bermaksud untuk mematangkan persiapan Kongres APGI yang insya Allah akan dilaksanakan sekitar bulan September. Namun, di sela-sela diskusi pematangan kongres itu, Ibu Enok Maryani meriwayatkan bahwa dalam sebuah pertemuan, dia sempat bertemu dengan Prof. Dr. dr. Farid Anfasa Moeloek SpOG, salah seorang anggota BSNP (2009-2013). Dalam pertemuan tersebut, menurut Ketua Program IPS ini, mantan Menkes itu mengajukan pertanyaan yang bernada keheranan.

Kalau di lingkungan profesi kedokteran, kata Prof. Afansa Moeloek, etika kejujuran dan keteguhan dalam memegang rahasia adalah kunci utama dalam menjalankan profesi. Jangankan orang lain, istri kita sekalipun, bila hendak meminta medical record, itu tidak mungkin diberikannya. Hal itu, lebih disebabkan karena seorang dokter, sangat memegang etika kedokteran dan teguh dalam memegang rahasia. Tetapi, mengapa para guru kok susah untuk berbuat jujur? tuturnya kepada Guru Besar Program IPS sekolah UPI.

Pertanyaan itu jugalah, yang kemudian diajukannya kembali dalam forum kecil dimaksud. Coba pikirkan, mengapa hal itu terjadi, dan mengapa itu, seolah-olah telah menjadi bagian dari kebiasaan guru ? Tanya beliau kepada peserta yang hadir dalam forum tersebut.

Karena hari itu adalah hari pertama, pelaksanaan Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), walaupun tanpa menjelaskan konteks pembicaraan dari anggota BSNP itu, jelas terasa mengarah pada proses pelaksanaan UN (Ujian Nasional). UN SD, SMP, SMA yang baru saja dilaksanakan, memang kerap tidak pernah sepi dari kontroversi mengenai tujuan, proses dan hasil dan manfaat dari UN itu sendiri. UN ini, seolah-olah menjadi duri dalam daging pendidikan Indonesia, dan terus-menerus mendapatkan reaksi controversial dari berbagai kalangan.

Guru lagi, yang disalahkan Ujar Kang Latief. Sebagai ujung tombak pendidikan, guru memang layak dipertanyakan seperti itu, tetapi bila dikaitkan dengan masalah kebijakan, khususnya UN, maka guru sebenarnya tidak memiliki posisi strategis, dan sejatinya tidak perlu dikait-kaitkan dengan pertanyaan sebagaimana diajukan oleh anggota BSNP dimaksud. Andaipun kemudian, ada yang mempertanyakan kejujuran guru dalam pelaksanaan UN, sejatinya guru itu bukanlah pelaku pertama, bila tidak disebut sebagai pelaku utama. Demikianlah yang dipaparkannya.

Saya sendiri, melihat drama-intelektual itu, malah berfikiran bahwa masalah krusial dalam pendidikan ini, berarti sudah ada di benak para pemikir dan pengambil kebijakan pendidikan ini. Masalah kontroversialnya UN, kejujuran guru dalam UN, kejujuran guru dalam sertifikasi, dan berbagai hal lainnya. Semua itu sudah ada dalam benak para pemikir dan pengambil kebijakan pendidikan. Persoalan lanjutannya yang saya ajukan, justru lebih jauh dari itu semua adalah mengapa pemerintah tidak bertindak, melalui berbagai kebijakan yang bisa menyelesaikan pertanyaan itu ?.

Pertanyaan yang diajukan kepada Ketua Program IPS Sekolah Pascasarjana UPI pun, barangkali, ibu sebagai akademisi di lembaga pendidikan, kiranya memiliki jawaban terhadap pertanyaan tersebut ? atau, bila belum ada jawaban yang pasti, kiranya masalah kejujuran guru dalam menjalankan profesinya ini, perlu dijadikan pokok penelitian bagi LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan) seperti UPI ini.

Kelompok profesi ini memang perlu menjadi perhatian banyak kalangan, wabil khusus dari para pelaku profesi itu sendiri. Kita sebagai orang-orang yang ada dalam kubangan profesi keguruan ini, memiliki kewajiban moral untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh salah satu Anggota BSNP ini. Dan sudah waktunya, untuk menjawab itu, dibutuhkan adanya kesadaran professional, kerjasama professional, dan gerakan profesional yang terorganisasir sehingga martabat guru, sebagaimana yang diamanatkan oleh UU Sisdiknas dan UU Guru dan Dosen bisa terwujud. Pada konteks itulah, kelahiran APGI (Asosiasi Pendidik Geografi Indonesia) diharapkan dapat memfasilitasinya untuk bisa mengembangkan karakter guru yang baik, dan mewujudkannya menjadi guru yang berkarakter.

Kebutuhan untuk memujudkan guru yang berkarakter adalah kebutuhan yang mendesak. Karena, orang bisa saja bertanya, bila guru tidak jujur, maka masalah besar itu, bukan saja pada anak didiknya, tetapi masa depan bangsa itulah yang menjadi taruhannya. Oleh karena itu, kita sangat mendukung, Mendiknas saat ini segera menindaklanjuti berbagai kecurangan yang terjadi dalam pelaksanaan UN kali ini.

Advertisements