Ini pengalaman menarik. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, tanggal 2 Februari 2011 lalu, saya ikut terlibat diskusi di forum pembahasan AD/ART organisasi profesi guru geografi Indonesia di Universitas Pendidikan Indonesia. Saat-saat pembahasan itu, ada beberapa komentar, baik dari guru maupun dosen yang mengoreksi mengenai istilah struktur organisasi. Perdebatan ini mulai menghangat di sini.


Dalam draf yang diajukan oleh perumus, struktur organisasi itu dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu badan Legislatif, badang eksekutif dan badan khusus. Sedangkan kepengurusannya yaitu Pimpinan Pusat, Pimpinan Daerah dan Pimpinan Cabang. Rumusan dan konsep ini, ternyata mengundang sikap kritis dari peserta yang hadir.

Sebagai dosen Geografi Politik, Kang Ahmad Yani, paham betul terhadap konsep-konsep tersebut. Kemudian dia memberikan apresiasi terhadap konsep itu, dan memandang bahwa konsep-konsep tersebut sangat kental dengan nuansa politik. Istilahnya sangat dekat dengan konsep politik. Analisis itu benar. Dan memang itu adalah konsep politik, atau konsep hokum bila dirujukkan ke Montesquieu. Sikap kritis ini, ternyata diamini pula oleh sebagian peserta yang lainnya.

Walaupun pihak penggagas sudah meyakinkan, bahwa dalam pembentukan organisasi ini mau tidak mau, harus merujuk pada konsep-konsep baku, dan sudah diakui oleh nalar akademik, namun peserta tetap memberikan argument bahwa organisasi yang akan dikembangkan itu adalah organisasi profesi, dan hendaknya aura konsepnya pun didekatkan pada iklim akademik.
Di forum ini, peserta mendapatkan pencerahan dari Kang Abdul Latief, guru Geografi SMA, mengenai struktur dasar organisasi. Dalam pandangannya, struktur dasar organisasi itu yaitu (a) ada yang membuat aturan, (b) ada yang melaksanakan aturan, dan (c) ada yang mengawasi pelaksanaan aturan. Apapun nama atau istilahnya, maka organisasi apapun harus memiliki tiga fungsi tersebut.

Di lain pihak, gagasan-gagasan itu memang mudah dipahami oleh nalar sehat peserta. Setidaknya, karena euporia politik di negeri ini masih hangat, sehingga nalar pembagian kekuasaan itu sangat mudah diterima. Walaupun, pada dasarnya pembagian kekuasaan itu tidak persis seperti itu, dan tidak mesti seperti itu, sebagaimana yang digagas oleh para penggagasnya terdahulu. Bukankah kita melihat bahwa Montesquieu, Rousseau, Locke dan lainnya pun (Muhammad, 1998) berbeda pandangan mengenai jumlah lembaga tinggi Negara tersebut ?

Bahkan, sudah menjadi fakta sosial bahwa struktur organisasi di Indonesia pun, tidak seluruhnya menganut trias politik. Khusus untuk organisasi sosial, ada yang menganut dua lembaga (dwipolitika), atau malah ada yang tunggal (monopolitika). Dalam organisasi yang berstruktur tunggal itu, kekuasaan pembuat undang-undang, pelaksana dan pengawas etikanya ada dalam satu tangan. Pada lembaga tradisional yang bersifat kharismatik, misalnya, cenderung menganut monopolitika dibandingkan dengan triaspolitika. Melalui data-data pandangan ilmuwan tersebut, saya ingin mengatakan bahwa pembagian kekuasaan itu, terdapat perbedaan dari sisi jumlah divisi maupun konsep yang digunakannya.

Satu aspek lain yang penting dan cukup menguat dalam diskusi ini, yaitu skala pewilayahannya. Menurut jenjang administrasi Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota, dalam organisasi sosial atau organisasi politik yang ada saat ini, ada yang menggunakan struktur Pimpinan Pusat (PP), Pimpinan Wilayah (PW), Pimpinan Daerah (PD), dan Pengurus Cabang. Kemudian ada juga yang menggunakan Pengurus Nasional (PN), Pengurus Daerah (PD), dan Pengurus Cabang. Dan lain sebagainya.

Aspek menariknya itu, ternyata dalam rumusan ini, disebutkan ada Pengurus Inti, Pengurus Wilayah, dan Pengurus Daerah. Di sinilah, mulai polemic akademik muncul. Adalah, saya yang mencoba untuk memberikan komentar bahwa konsep-konsep tersebut, tidak selaras dengan nalar geografik. Mana mungkin ada inti lebih tinggi dari wilayah, sedangkan konsep inti adalah satu titik, dan bagian dari wilayah. Dengan kata lain, pengurus inti bukanlah pengurus yang lebih tinggi kedudukannya, atau lebih luas wilayahnya dari pengurus wilayah.

Pandangan ini, kemudian mengerucut pada harapan saya untuk membuat sebuah konsep struktur kepengurusan yang benar-benar menggeografik. Hal itu, bukan saja, mengamini pandangan Kang Yani, tetapi juga menegaskan mengenai kesehatan nalar geografiknya. Artinya, sebagai seorang geografi, memiliki kewajiban moral untuk menjelaskan pewilayahan sesuai dengan konsepsinya yang digunakannya dalam disiplin ilmu ini.

Sekedar untuk bahan renungan, apakah konsep wilayah itu lebih tinggi (luas) dari daerah ? apakah konsep Pusat itu selaras dan seimbang dengan konsep wilayah ? bukankah dalam geografi itu, ada konsep pusat yang bersandingan dengan konsep pinggiran (core and peripheral) sebagaimana yang digagas oleh Immanuel Wallerstein ?

Advertisements