Sudah lama terjadi, dan sering kita lihat, bahwa sebuah kegiatan seremonial telat dimulai. Masalah keterlambatan memulai ini, tidak hanya sekali, dan bukan milik satu organisasi. Di masyarakat, di kantor, di organisasi, termasuk di lembaga pendidikan. Keterlambatan dan budaya terlambat, sering ditemukan.


Di surat undangan, disebutkan bahwa acara dimulai mulai pukul sekian, dan akan berakhir pukul sekian. Surat resmi itu, ditandatangani oleh pihak-pihak yang berwenang. Mereka itu, bukan saja orang sembarangan. Pejabat Negara atau pejabat organisasi. Tapi, pada kenyataannya, masih tetap suka terlambat.

Jadwal yang sudah ditandatangani oleh pejabat Negara/organisasi itu, ternyata bukan sebuah jaminan dalam pelaksanaannya akan lancar. Sebagaimana yang dirasakan saat ini. Saya hadir dalam sebuah acara organisasi, yang ditandatangi oleh pejabat Negara dan mengundang banyak kalangan.

Fakta yang dirasakan saat hadir di lokasi kegiatan, adalah hal yang sama. Telat dimulai. Walaupun saya sudah berusaha hadir di lokasi kegiatan tepat pada waktunya, dan malah 20 menit sebelum dimulai (sesuai jadwal), namun ternyata saya tergolong orang yang paling duluan hadir di lokasi itu.

Tidak ada orang yang merasa senang, sebuah kegiatan dilaksanakan tidak tepat waktu. Setiap orang akan merasa nyesel, atau mengkel, bila kegiatan mundur dari jadwal yang sudah ditetapkan. Hanya satu orang yang bahagia dengan kondisi itu, yaitu dia sudah terbiasa mengulur-ngulur waktu, atau orang yang tidak disiplin dengan agenda hidupnya.

Namun demikian, prasangka seperti ini, kiranya kurang jelas untuk menggambarkan mengenai orang-orang yang suka terlambat itu. Walau pun pada umumnya, ada yang memandang bahwa budaya terlambat atau budaya telat itu, merupakan salah satu budaya organisasi di negeri ini. Negeri yang kerap merayakan keterlambatan.

Kita sebut Negara yang merayakan keterlambatan, karena dengan adanya keterlambatan itu, banyak pihak yang merasa diuntungkan. Pihak pejabat merasa beruntung dengan adanya keterlambatan, karena hal itu menunjukkan bahwa pihak panitia tidak memiliki kekuasaan untuk mengendalikan dirinya. Pihak pejabat merasa sangat dibutuhkan oleh para penitia penyelenggara kegiatan, sehingga kapanpun datangnya, dia akan senantiasa dinantikan oleh panitia. Termasuk bila datang terlambat, atau malah membatalkan kegiatan.

Pihak penyelenggara merasa butuh dengan keterlambatan. Karena, pada umumnya, masa keterlambatan ini mereka gunakan untuk melengkapi berbagai kebutuhan teknis yang belum tersedia. Banyak hal yang sifatnya praktis, atau malah strategis baru dipikirkan saat-saat mendesak tersebut. Oleh karena itu, masa-masa keterlambatan merupakan masa injure time yang kerap dimanfaatkan maksimal oleh panitia penyelengagra. Hemat kata, mereka pun butuh keterlambatan.

Bagi yang ketibanan order, seperti penceramah atau group music misalnya, keterlambatan memulai acara itu sangat menguntungkannya. Karena dengan adanya keterlambatan itu, dia bisa menghemat waktu untuk tampil. Bila dalam jadwal diagendakan untuk tampil 2 jam, misalnya, karena ada keterlambatan dimulai maka waktu itu bisa dihemat menjadi 1 atau setengah jam saja. Hal itu, sering terjadi, karena mereka yang ketibanan order itu, senang datang terlambat tetapi ingin tepat waktu dalam mengakhiri. Alasannya, karena ada jadwal lain di ujung waktu berikutnya.

Bagi para pengunjung, keterlambatan memulai acara itu, juga masih menguntungkannya. Karena dengan adanya keterlambatan memulai, dia menganggap tidak ada agenda yang ketinggalan. Maka, dia pun berharap ada keterlambatan, dan datangnya pun terlambat, karena dia yakin orang lain pun pasti terlambat.

Terus, bila demikian adanya siapa yang merasa rugi dengan adanya keterlambatan ?

Pertanyaan menarik, dan layak untuk didiskusikan. Dalam hemat saya, orang yang merasa dirugikan itu adalah mereka yang kehilangan tema pembicaraan dalam sebuah diskusi. Hanya kelompok inilah, yang menganggap bahwa terlambat adalah sesuatu yang buruk dan merugikan.

Mengapa begitu ?,
Karena, di negeri ini tidak pernah ada yang membicarakan masalah keterlambatan. Hal ini, sudah dianggap sesuatu yang tidak perlu dikomentari lagi. Sudah biasa. Mengapa harus dibicarakan, emang gak ada tema lain ?

Ohhhhh !!!

Meminjam istilah politik di negeri ini. Keterlambatan itu terjadi, pada dasarnya karena adanya saling sandera mengenai kekuasaan. Pejabat merasa berkuasa terhadap substansi acara, sehingga kehadirannya dirinya akan dianggap wajib dan mereka akan menanti kedatangannya, jam berapapun tibanya. Kemudian peserta pun merasa cukup berkuasa. Peserta merasa memilliki kekuasaan-formal. Artinya, tidak mungkin acara bisa dimulai kalau tidak ada pesertanya. Oleh karena itu, baik panitia ataupun pejabat Negara, akan membutuhkan kehadiran dirinya sebagai peserta. Oleh karena itu, dia merasa yakin, acara belum akan dimulai bila dirinya belum duduk di kursi peserta. Sedangkan panitia pun, masih tetap merasa berkuasa, karena secara formal, dirinyalah pemilik kekuasaan untuk memulai atau mengakhiri sebuah kegiatan. Kapanpun diinginkannya, seluruh peserta harus taat pada kekuasaan para penitia.

Dari peta saling sandera kekuasaan itulah, kemudian keterlambatan sebagai arena saling merayakan keterlambatan, sekaligus merayakan kekuasannya. Kekuasaan semu, yang dirayakan dalam budaya keterlambatan. Semua merasa berharga, dan merasa saling berkepentingan. Akhirnya, budaya saling sandera ini, menyebabkan agenda acara menjadi sesuatu yang tidak lagi memegang peranan penting.

Maklum, kegiatan tersebut merupakan kegiatan sosial atau ada dalam konteks sosial, sehingga keterlambatan bukanlah sebuah kesalahan atau pelanggaran hokum. Atau malah, karena di negeri ini, hukuman sosial sudah tidak dikenal lagi. Sehingga, tidak ada orang yang bisa memberikan teguran atau hukuman atas keterlambatan. Perilaku yang ada malah, semua saling merayakan keterlambatan, dan panitia atau siapapun, lebih banyak menunggu mereka yang suka terlambat, daripada menghormati mereka yang sudah datang tepat waktu.

Heh !!!

Advertisements