Ujung akhir bulan Oktober 2008, masyarakat Indonesia dihebohkan oleh pemberitaan media massa mengenai perkawinan Syeikh Puji dengan Bocah berusia 12 tahun. Perkawinan konglomerat Semarang – Jawa Tengah ini, mendapat perhatian dan pemberitaan yang luas bahkan mengundang komentar dari berbagai pihak, baik dari kalangan agama (khususnya Ulama Islam) maupun aktivitas perlindungan anak. Karena ramai dikomentari serta hampir tiap hari diberitakan, seminggu menjelang tutup bulan ini, Syaikh Puji ibarat seorang selebritis yang menjadi sumber pemberitaan. Akhirnya di awal bulan November, atas desakan dan pencerahan dari berbagai pihak, Syaikh Puji bersedia mengembalikan Ulfa kepada orangtuanya.


Kasus ini cukup menarik perhatian. Satu sisi, ada yang melihat perkawinan tersebut sebagai hak asasi dan di sisi lain ada yang menganggap sebagai tindak pelanggaran terhadap peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Tidak tanggung-tanggung, kasus ini pun kemudian menuntun pelaku (khususnya Syaikh Puji) ke meja hijau.

Terkait dengan persoalan ini, ada makna sosial yang kerap dilupakan banyak orang. Makna sosial yang dimaksudkan itu, yakni terkait makna kawin, nikah dan atau keluarga. Ketiga kosa kata ini, memiliki medan makna yang perlu dicermati dengan seksama, sehingga kelak ketika mensikapi kasus serupa ini dapat dilakukan secara proporsional.

Sebagai sebuah fakta sosial, praktek nikah, kawin dan atau berkeluarga memiliki medan makna yang sarat dengan makna sosial. Muatan makna sosial ini, perlu dijadikan bahan pertimbangan bagi siapapun ketika akan menjalani salah satu proses sosial tersebut. Oleh karena itu, tanpa harus terjebak untuk membicarakan aspek hukum, keberatan banyak pihak mengenai pernikahan dini tersebut ternyata bukan sekedar terkait dengan nikah atau kawin. Namun ada makna lain yang cukup kompleks, yang bisa jadi tidak akan dengan mudah dilakukan oleh seorang Ulfa.

Pertama konsep kawin. Kita sering mendengar kata kawin. Kendati jarang-jarang untuk mengoreksi atau menganalisis secara serius terhadap konsep ini, namun konsep kawin sangat poluler digunakan oleh banyak kalangan. Bukan hanya masyarakat luas, namun masyarakat akademik pun banyak yang menggunakan istilah ini.

Sebagaimana dimaklumi bersama, masyarakat kita khususnya masyarakat akademikmenggunakan istilah kawin tidak sekedar untuk menceritakan peristiwa sosial yang terjadi pada manusia. Makhluk hidup yang lain pun ada yang melakukan perkawinan. Hewan dan tumbuhan adalah makhluk hidup di luar manusia yang menjalani proses perkawinan. Dalam konteks itu perkawinan dimaknai sebagai proses pembuahan atau pertemuan sel telur dan sperma.

Dengan pemahaman seperti ini, dapat diambil makna bahwa kawin atau perkawinan adalah sebuah proses fisiologis dalam memenuhi kebutuhan atau kepentingan biologis, untuk tujuan mendapatkan keturunan. Setiap oknum (pihak) yang terlibatnya dalam perkawinan tidak dituntut rasa tanggungjawab atau hak lain, selain proses biologis atau fisiologis. Hal ini akan berbeda makna dengan istilah nikah.

Bahasa Indonesia memang tidak memiliki kosa kata nikah. Nikah adalah kata serapan dari bahasa Arab. Menurut Kamus al-Munawir, kata nikah mengandung makna pasangan. Dengan kata lain menikah adalah membangun pasangan hidup. Sebagai sebuah pasangan, pihak terkait terikat oleh sebuah kontrak sosial, sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan yang ada. Istilah ini digunakan untuk konteks kehidupan manusia.

Telaahan sepintas ini, mengantarkan kita pada sebuah kesimpulan bahwa medan makna nikah berbeda jauh dengan konsep kawin. Konsep nikah mengandung makna pertanggungjawaban. Orang yang menikah adalah orang yang bersedia untuk menunjukkan sikap dan rasa tanggungjawab (hak dan kewajiban) dengan pasangan hidupnya.

Sebagai sebuah proses sosial, pernikahan dapat dikatakan sebagai sebuah kontrak sosial atau legalisasi hubungan antara dua insan. Kendati demikian, pernikahan bukan akhir dari proses sosial, pernikahan adalah awal untuk memasuki lembaga sosial yang baru, yaitu yang disebut sebagai keluarga. Hewan atau tumbuhan yang menjalani proses perkawinan tidak memiliki makna sosial ini.

Dengan memperhatikan konsep dasar ini, ada medan-makna sosial yang melingkupi konsep nikah. Pertama, pernikahan menuntut keterlibatan kesadaran, tidak ada pernikahan tanpa diiringi kesadaran dari dua belah pihak. Kedua, pernikahan mempersaratkan adanya kontrak sosial (janji) untuk hidup bersama, saling melindungi dan saling menjaga kehormatan. Ketiga, proses pernikahan adalah mekanisme sosial-legal yang harus dilalui sebelum membangun lembaga sosial yang disebut keluarga. Keempat, pernikahan merupakan kebutuhan hidup manusia sebagai homosocius, di luar sekedar kebutuhan biologis.
Makna sosial tersebut, menunjukkan bahwa proses pernikahan memiliki kandungan makna sosial yang lebih luas dibandingkan dengan perkawinan. Karena praktek pernikahan melibatkan makna sosial dan kontrak sosial antar dua pihak terkait (kedua mempelai).

Selanjutnya, sebagaimana dikemukakan sebelumnya, bahwa nikah adalah proses sosial menuju lembaga sosial yang disebut keluarga. Sebagai sebuah lembaha sosial, keluarga memiliki karakter yang berbeda dengan proses nikah atau kawin itu sendiri. Depkes (1988) memberikan definisi bahwa keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga, serta beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di satu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Sedangkan Friedman (dalam Sudiharto, 2007) mendefinisikkan keluarga sebagai dua orang atau lebih individu yang tergabung karena ikatan tertentu untuk saling membagi pengalaman dan melakukan pendekatan emosional, serta mengidentifikasi diri mereka sebagai dari keluarga.
Hal-hal penting bagi sebuah keluarga, yaitu (a) adanya pembagian peran (division of labour), (b) saling ketergantungan, dan (c) identifikasi diri sebagai keluarga. Di luar hal tersebut, prinsip saling pengertian dan kemampuan manajerial sangat mempengaruhi terhadap keutuhannya sebuah keluarga. Orang yang mengalami kegagalan dalam kelima prinsip tersebut, terancam akan menghadapi kegagalan dalam keluarga. Tidak mengherankan, bila orang-orang yang merasa risih dengan sistem sosial yang ada dalam keluarga, akan menghindari proses pernikahan dan lembaga keluarga.

Anthony Giddens (1999) ketika melihat dampak globalisasi terhadap sistem atau lembaga sosial, memberikan ulasan mengenai kondisi keluarga di zaman modern. Dampak dari globalisasi ini, perubahan global seperti sebuah gerak yang tunggang langgang (runaway world) dan menuju arah baru yang belum memiliki kejelasan arah. Salah satu lembaga sosial yang sedang mengalami perubahan radikal itu adalah lembaga keluarga.

Manusia modern khususnya di Barat, sebagaimana yang teramati Giddens–, instink manusia itu untuk kawin tetap dianggap sebagai hak asasi, namun lembaga nikah lebih dianggap sebagai konstruk sosial. Karena lembaga ini dianggap sebagai konstruk sosial (social constructed), mereka menganggapnya mirip dengan sekolah. Bila dibutuhkan maka dia akan memilih sekolah, tetapi bila tidak dibutuhkan maka tidak akan sekolah walaupun kebutuhan belajar tetap akan dilakukan, karena belajar itu tidak mesti di sekolah. Pada konteks inilah, sakralitas keluarga menjadi luntur dan manusia Barat lebih mengutamakan kawin dibandingkan nikah atau berkeluarga. Bila pemahaman yang terakhir itu muncul dan berkembang di Indonesia, kita khawatir kedaulatan dan eksistensi manusia yang utuh akan sirna. Manusia akan direduksi sebagai makhluk biologis semata, dan tidak dimaknai sebagai makhluk sosial.

Analisis ini mengantarkan kita pada sejumlah variasi sosial yang sangat besar, yaitu orang lebih memilih kawin daripada nikah atau berkeluarga, orang baru bisa menikah dan belum bisa berkeluarga, dan orang menganggap berkeluarga irtu mudah layaknya pelaksanaan nikah padahal nikah dan berkeluarga tidak mengandung makna yang sama, dan lain sebagainya. Dalam kaitan ini pula, tidak mengherankan, bila para selebritis pun, yang sudah memiliki kematangan dalam biologis dan sosial-ekonomi, ternyata lebih banyak yang baru mampu kawin atau nikah dibandingkan dengan berkeluarga. Kegagalan rumah tangga, sesungguhnya lebih menunjukkan bahwa kesiapan manajerial dan mental kedua mempelai melum berkecukupan.

Kawin adalah hak biologis setiap makhluk hidup. Nikah adalah hak asasi manusia. Sedangkan berkeluarga, tampaknya perlu dimaknai sebagai hak sosial. Artinya masalah berkeluarga bukanlah sekedar pemenuhan kebutuhan biologis atau pribadi, namun mengarah pada upaya manusia untuk menghargai pasangan dan anggota keluarga sebagai manusia secara utuh.

Seiring hal ini dapat dikemukakan bahwa pernikahan dengan orang yang belum cukup umur atau belum siap mental hanya akan menjadi penyebab awal gagalnya sebuah keluarga. Karena sebuah keluarga, akan melibatkan aspek kematangan mental, biologis, dan sosial serta manajerial. Andaipun ada orang yang pernah berhasil mungkin itu adalah sebuah kasus atau kekecualian.

Advertisements