Dalam minggu ini, banyak sekali kegiatan undangan ke resepsi pernikahan. Setidaknya, ada dua kegiatan undangan untuk minggu ini. Sebagai bagian dari anggota masyarakat, apalagi karena sudah mendapatkan kartu undangan, maka saya pun tetap hadir pada undangan tersebut. Tidak jauh. Walau dengan para pengundangnya, kurang hapal, setidaknya itulah yang dirasakan saat membaca kartu undangan dan pihak yang turut mengundangnya, namun lokasi pelaksanaan resepsi itu sendiri tidak jauh, sekitar 50 100 meter dari tempat tinggalku.

Seperti dua bulan yang lalu. Tetangga perumahan. Tidak jauh, kurang dari 100 meter. Mereka pun melayangkan undangan untuk acara resepsian. Undangan itu diterima, dan saya pun datang kepadanya. Kejadian dua bulan lalu itu, terjadi pula pada minggu ini. Datang ke resepsian, mengisi buku tamu, salaman dengan kedua mempelai sambil clungak clinguk, karena tidak ada yang hapal, dan kemudian makan. Sambil makan, berfikir, siapa dan orang mana yang memberikan undangan ke rumahku. Tetapi itu semua tak terjawab, kecuali ada bersitan, oh, mungkin karena saya adalah pendatang. Pikirku waktu itu.
Pikiran seperti itu, kerap menggelayut, walau kadang tidak lama. Karena pikiran pragmatisku waktu itu, untuk apa berfikir masalah seperti tersebut, lelah dan membuat pusing sendiri. Karena memang, dalam beberapa kejadian seperti ini, kadang saya mendapat undangan oleh orang yang tidak kenal atau kurang akrab. Kadang ada warga baru yang memberikan undangan kepada setiap warga yang ada di sekitarnya. Kadang ada orang yang menggunakan data dari pihak aparat (RT) mengenai warga yang ada sekitar daerah itu, kemudian dicatat dan diundangnya. Kadang juga ada motivasi lain.

Hal yang lebih serius lagi, peristwa itu tejadi pada beberapa tahun lalu. Dalam sebuah kendaraan, kami berbincang panjang lebar, mengenai arah dan tujuan keberangkatan waktu itu. Kalau inti persoalannya sudah pasti, yaitu mau menghadiri upacara resepsian. Tempatnya cukup jauh dari tempat tinggal kami serombongan, makanya kami menyewa kendaraan untuk keberangkatan tersebut. Jarak lokasi resepsian itu cukup jauh, tetapi yang mengundangnya adalah pejabat, setidaknya atasan kami semua.
Sebagaimana yang kami rasakan waktu itu, dan mungkin itulah tradisi pejabat di negeri ini, kalau mengundang bawahan itu cukup dengan satu surat undangan, atau malah cukup dengan lisan saja. Dengan model seperti itu, aura-undangan (atau malah komando dan perintah) sudah dirasakan. Oleh karena itu, kendati hanya dengan lisan dan atau satu surat undangan yang dialamatkan pada semua orang, semua orang yang membacanya akan merasa terundang.

Selain merasa terundang, muncul juga aura kekuasaan si pengundangnya, dan kemudian diikuti oleh perasaan takut kalau tidak bisa hadir. Takut disebut macem-macem oleh pejabat tersebut. Akibat dari itu semua, maka semua staff atau bawahannya itu datang berduyun-duyun mendatangi undangan si pejabat.
Memperhatikan situasi seperti ini, saya sempat mengajukan pertanyaan kepada rekan-rekan yang hadir dalam kendaraan itu. apa yang kita lakukan saat ini ? menghadiri undangan karena nilai social atau karena nilai politis ? selorohku pada rekan-rekan yang lainnya.

Pertanyaan ini, saya ajukan, bukan karena saya hobi berbicara mengenai ilmu social, melainkan karena saya prihatin dengan diri saya dan juga rekan-rekan yang lainnya. Karena pada dasarnya, si pejabat itu bisa mengundang kita, dan kita merasa terpaksa harus datang, sementara kita sendiri tidak etis mengundang mereka, bahkan kalau diundangpun, dia (seringkali) tidak datang.

Itu pengalaman. Atasan saya berkata, hati-hati, besok datang. Orang yang mengundang kita itu, adalah pengawas.katanya. Kalimat itu, mengundang dua makna peringatan, (1) peringatan langsung dari atasanku langsung, dan (2) pengawas itu adalah atasannya pimpinanku, yang perintahnya pun harus diperhatikan. Dengan mendengar perintah itu, saya secara pribadi yang bingung. Benar, si pengawas itu adalah atasan pimpinanku, tetapi dia bukan atasanku langsung, dan bila saya datang ke resepsian mereka pun, saya tidak kenal-akrab dengan dirinya. Hal yang tidak berimbang lagi, yaitu dia bisa mengundangku, tetapi apakah saya etis bila mengundangnya, dan atau bila dia diundang apakah dia mau hadir ke undanganku kelak ?
Di sinilah letak persoalannya.

Lama sudah pertanyaan ini menggelayut. Walau saat itu, saya sudah menyebutkan bahwa kedatanganku pada setiap undangan pejabat, pada dasarnya bukan kehadiran social, atau kehadiran sebagai kemanusiaan, tetapi kehadiran yang sifatnya politis. Di sebut politis, karena takut diabsen, takut ditegor, takut di sebut staff yang tidak loyal dan lain sebagainya. Maka, apapun resiko, seberapapun jarak lokasinya, undangan itu tersebut harus dihadiri.

Hingga malam ini, 8 november 2010, saya membaca teori Kekuasaan dari Johan Galtung. Dalam teori kekuasannya itu, dinyatakan bahwa kekuasaan structural memiliki potensi untuk menanamkan kekerasan structural kepada seseorang. Salah satu bentuk nyata, kekerasan structural itu adalah kekerasan yang diberikan para penguasa kepada bawahannya. Karena kita tidak bisa membedakan antara status politik (structural) dengan status social, maka undangan resepsi pun (baik ulang tahun, perkawinan, atau khitanan) tetapi memancarkan aura kekuasaan. Kalaupun tidak memancarkan aura politisnya, malah dibuat-buat oleh seorang untuk menjadi sebuah aura politis.

Perkawinan anak, yang sejatinya lebih bersifat social, kemudian dijadikan bagian dari proses pencitraan diri. Tak ayal lagi, kemudian sang pejabat itu, membuat acara open house di rumahnya, seiring dengan acara perkawinan sang anak. Di sinipun, para pejabat membuat pencampuran aura, antara nilai social dengan nilai politik.

Bagi oknum tertentu, kado dalam perkawinan sejatinya adalah bersifat social. Namun, karena dirinya memiliki kepentingan dengan orangtua si mempelai, maka kado perkawinan untuk anak pejabat itu, dibuat sedemikian rupa sehingga memiliki nilai politis (nilai loby, bargaining) dengan pejabat yang dimaksud. Itupun sudah politis. Dan celakanya lagi, tradisi ini sudah menjadi bagian dari perilaku kita. Terkait dengan hal ini pula, masuk akal bila kemudian Pemerintah mengeluarkan aturan mengenai gratifikasi, terkhusus lagi terkait dengan kado bagi pejabat.

Sekali lagi, ingin dikemukakan, setiap undangan dari pejabat itu, kerap kali membawa atmosfer kekuasaan. Aura itu, terasa dan dirasakan saat undangan itu diterima oleh bawahannya. Posisi staff itu tidak ada pilihan. Undangan itu harus dibaca, taat, dan hadir dalam resepsian. Resiko datang ke resepsian, adalah mengeluarkan biaya, atau memberikan kado. Tidak ada pilihan.

Kondisi ini akan bernilai terbalik. Si Staff tadi, dia tidak memiliki kewenangan yang leluasa untuk mengundang atasannya tersebut. Andaipun dia berani mengundang, si pengundang pun, harus rela dengan alternative jawabannya. Alternative jawabannya itu sangat beragam. Hal yang pasti, iklim kebebasan memilih jawaban undangan, si pejabat sangat jauh terbuka dibandingkan dengan posisi anak buahnya. Kalau jawaban staff terhadap undangan atasannya pasti seragam, DATANG !, sedangkan jawaban si pejabat terhadap undangan bawahannya, bisa variatif, mulai dari datang, insya allah, diwakilkan, maaf ada halangan, dan dilupakan. Pilihan jawaban itu sangat terbuka.

Kembali, saya ingin meminjam ulasan dari Galtung (Windu, 1992:42, Galtung, 2003), kekerasan muncul di saat ada ketidakseimbangan (asimetris) terhadap kepemilikan. Seorang pejabat memiliki sumberkekuasaan yang luas dan kuat, sedangkan seorang bawahan atau rakyat, sangat terbatas bahkan kadang dipersepsikan tidak memiliki sumberkekuasaan. Dalam kondisi seperti ini, pejabat Negara potensial memiliki peluang untuk melakukan eksploitasi terhadap rakyatnya sendiri.

Dengan perspektif seperti ini, eksploitasi terjadi jika sumberkekuasaan yang dimiliki pejabat digunakan untuk memainkan ketidakberdayaan rakyat. Undangan pimpinan kepada bawahannya, potensial menjadi sumber eksploitasi disaat kedaulatan rakyat tidak utuh dalam mengundang pimpinan itu sendiri.

Bila dalam hari-hari besar, baik Agustusan, Ulang tahun, ataupun hari besar agama, bawahan dipaksa harus hadir dalam acara pimpinan, dengan membawa kado semampunya. Sedangkan, bila acara dilakukan oleh pihak rakyat, pimpinan pun masih memiliki pilihan lain untuk tidak hadir dalam acara tersebut. Sekali lagi, fakta ini menurut Galtung termasuk dalam kategori kekerasan structural yang bersifat eksploitatif.

Begitu pula sebaliknya. Jika seorang pelaku, menggunakan momen perayaan, baik resepsi pernikahan, khitanan, atau apapun, yang sifatnya mengundang orang lain, potensial menjadi bagian penting dari proses eksploitasi terhadap pihak lain. Hal itu terjadi, sekali meminjam Galtung, yaitu bila dirinya tidak hadir dalam undangan orang yang pernah diundangnya. Hemat kata, kado orang lain diminta, sementara kado dari kita tidak pernah diberikan !

Masa Iya Eksploitatif !

Mungkin ada yang sempat bertanya-tanya mengenai kasus di atas. Masa iya sih, karena kita mengundang orang lain ke dalam resepsian yang kita selenggarakan, dikatakan sebagai sebuah prakteks eksploitasi ?! pertanyaan itu, layak diajukan, dan juga perlu untuk dikemukakan. Karena memang, masalah resepsi pernikahan atau sejenisnya ini, tidaklah bersifat sederhana, dan tidak boleh diklaim untuk satu aspek tertentu.

Sebagai sebuah praktek social, fenomena undang-mengundang ini, memiliki nilai social yang sangat beragam, dan bahkan mengalami pergeseran nilai dari sejumlah nilai social yang semula hadir. Karena ada pergeseran nilai itulah, dan kemudian karena muatan kepentingan dari segelintir orang itulah, kemudian nilai undangan dalam resepsian itu menjadi berkembang, atau tidak berada pada track yang sekedar bernilai social.
Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, makna eksploitasi yang dikembangkan dalam wacana ini yaitu eksploitasi sesuai dengan definisi dari Johan Galtung. Menurut Galtung, sebuah pertukaran dapat dikatakan eksploitatif jika relasi pertukaran antara dua pihak dilakukan secara tidak seimbang. Satu pihak mendapatkan keuntungan yang lebih banyak daripada pihak yang lainnya. Pada konteks itulah, jika seseorang memberikan hadiah pada ulang tahun kita, dan kemudian kita tidak memberikan hadiah ulang tahun pada orang itu, maka kita sudah berbuat eksploitatif.

Terkait dengan hal ini, setidaknya ada beberapa tindakan eksploitatif yang tidak terasa, dan atau malah dirasakan, dalam konteks menghadiri resepsi itu. Pertama, seseorang yang menyengaja mengkonsumsi makanan jauh lebih tinggi harganya, dibandingkan dengan kado (amplop) yang diberikannya. Pengalaman di masyarakat, kerap muncul gejala, amplop yang diberikan jauh lebih kecil dari apa yang dikonsumsi, atau merencanakan mengkonsumsi banyak hal, karena merasa telah memberikan amplop yang cukup besar. Tindakan itu, merupakan bagian dari sifat eksploitatif.

Kedua, merasa wajib hadir terhadap undangan. Kendati memiliki alasan untuk tidak hadir, namun perasaan tidak bisa berbuat banyak. Secara terpaksa, merasa wajib hadir pada acara resepsian itu. Perasaan keterpaksaan itu, merupakan bentuk kekerasan structural yang dirasakan oleh orang tak berdaya, dihadapan orang yang dianggap memiliki sumber kekuasaan. Kejadian inipun, adalah kejadian yang sifatnay eksploitatif, kendati tidak mengarah pada nilai material semata.

Ketiga, menyengaja menyelenggarakan perasaan resepsian, kendati tidak memiliki alasan untuk perayaan tersebut. Di sejumlah kota, termasuk di Bandung, sudah mulai muncul ada keluarga yang terpaksa meminjam anak saudara, atau siapapun, untuk melaksanakan resepsinya dirumah si pemimpan. Kehadiran acara pinjaman itu, digunakannya untuk mengundang sejumlah orang yang pernah mengundangnya.

Asumsi yang dimiliki oleh si pelaksana perayaan ini, bukan nilai social yang diangkat, tetapi nilai transaksi-ekonomi yang dikedepankan. Dia merasa ada yang hilang, bila tidak memiliki kesempatan untuk merayakan sebuah resepsi. Karena selama ini, dirinya sudah sering datang ke berbagai undangan.

Satu sisi, kita melihat sebagai sebuah kewajaran. Karena pelaku menggunakan prinsip transaksi berimbang. Tetapi, pada dasarnya, kita melihat ada motivasi untuk menggunakan kekuasaan yang dimilikinya, untuk mengembalikan sejumlah pengorbanan yang pernah dikeluarkannya. Di sinilah, letak eksploitasinya terjadi. Dia memanfaatkan kekuasaan yang dimilikinya, baik jabatan ataupun materi, untuk mengembalikan pengorbanan yang pernah dikeluarkannya.

Keempat, menyengaja tidak hadir. Senang merayakan perayaan, tetapi tidak senang dalam menghadiri acara orang lain. ini adalah perilaku eksploitatif. Dengan kekuasaan dirinya, dia mampu mengundang orang lain, dan dengan kekuasaan yang dimilikinya pula, dia sanggup untuk menolak kehadiran. Transaksi kekuasaan yang tidak berimbang itu, adalah bentuk nyata dari eksploitasi.

Berdasarkan analisis ini, tampak jelas bahwa motivasi dibalik tradisi undangan, tidak sekedar memiliki nilai social. Nilai dibalik tradisi undangan, selain ada nilai ekonomi (bisnis) juga tersimpan virus eksploitatif dari seseorang kepada orang lain.

Advertisements