Hari itu, datang seorang guru perempuan dari sebuah sekolah (madrasah untuk lingkungan Departemen Agama) menghadapku. Dia mengajukan pandangannya, pengalamannya, atau mungkin lebih tepat disebut curhatannya. Seminggu sebelumnya, dia sempat mengikuti kegiatan pendidikan (workshop) yang membahas masalah KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) yang dihadiri oleh Pejabat Negara setingkat Provinsi, Kepala Sekolah, Pengawas dan Wakil Kepala Bidang Kurikulum serta perwakilan guru.


Di forum itulah, sahabat kita ini mengemukan permasalahan praktis di lapangan mengenai sulitnya mengatur jadwal pelajaran dan pembinaan kedisiplinan di sebuah sekolah (madrasah). Di forum itu, dia bertanya, mengapa ada rekruitmen guru dari ijazah yang tidak setarap dengan jenjang pendidikannya, dan mengapa distribusinya terkesan dipaksakan, di sekolah ini sudah numpuk guru tersebut, tetapi datang guru dari bidang studi itu-itu lagi ? apakah di tingkat Pemerintah itu, tidak ada pejabat yang melakukan analisis terhadap kebutuhan jabatan atau personalia ?

Sebuah pertanyaan yang kritis, dan juga berani. Pertanyaan ini, memang sempat menjadi bahan pertanyaan banyak kalangan. Tiga tahun yang lalu, saya sempat menemukan ada sebuah sekolah yang didatangi oleh seorang CPNS dengan membawa SK dari Pemerintah untuk lapor-masuk kerja. Hebatnya, dia melapor ke sekolah tingkat SLTA, sementara ijazahnya masih D-2.

Di tahun itu. Tidak jauh dari tahun ini. Ketika Pemerintah sedang menggembar-gemborkan sertifikasi, dan pendidikan bagi guru-guru yang belum berijazah sesuai dengan UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, ini malah muncul CPNS berijazah D-2. Hebat dan luar biasanya. Mungkin, karena dirinya sebagai aparatur itulah, kemudian dia tidak berdaya apa-apa untuk menolaknya. Dia hanya menerimanya. Namun karena diterimanya orang sekasus itu jugalah, kemudian dirinya mengalami kesulitan dalam mendistribusikan beban mengajar pada rekan-rekan guru yang lainnya. Pada satu sisi, ijazahnya masih D-2, dan pada sisi lain mata pelajarannya pun termasuk mata pelajaran yang sudah penuh dan jenuh.

Pertanyaan itu, bukannya dijawab dengan rasional dan objektif. Sang penanya, malah disemprot dari kanan-kiri, yang beraurakan sebagai sebuah penggunaan kekuasaan. Sang Pejabat Provinsi berujar, bahwa guru tidak memiliki kapasitas untuk mengoreksi atau menganalisis kebijakan Negara. Pandangan ini, serupa dan secetakan (copy paste) dengan sejumlah pejabat lain, yang pernah saya temukan dalam beberapa forum pertemuan pejabat Negara di bidang pendidikan ini.
Unik dan mengelikan. Dengan adanya pandangan dari pejabat bahwa guru tidak memiliki kewenangan untuk menganalisis dan mengomentari kebijakan Negara, menunjukkan bahwa masih ada pejabat yang mempersepsikan guru sebagai aparatur Negara seperti halnya staf dalam birokrasinya. Padahal, nyata-nyata, guru itu adalah tenaga fungsional yang memiliki kewenangan untuk memberdayakan potensi kecerdasan, bukan sekedar melaksanakan tugas administrasi. Oleh karena itu, bagaimana mungkin anak-anaknya bisa cerdas, bila kecerdasan para guru itu sendiri dipasung oleh pejabat negaranya sendiri. Dengan kata lain, jangan disalahkan pula, bila lahir mentalitas gurupenguasa, yang tidak memberikan kebebasan anaknya untuk berfikir, malah menjadikan anak didiknya sebagai aparat guru yang harus nurut seratus persen terhadap keinginan gurunya sendiri. Anak tidak berdaya dan tidak memiliki kesempatan untuk mengekspresikan kecerdasannya dihadapan guru-penguasa. Dan itu adalah bencana pendidikan.

Saya berfikir, hal yang sangat dibutuhkan saat ini, justru kita butuh guru-ekspresif, yang bisa mengekspresikan kecerdasan serta memberdayakan kecerdasan peserta didiknya, dan bukan menjadi pembeo atau pengekor-buta hasrat politik para penguasa.
Di sinilah, ada kekeliruan fatal di tengah-tengah pengelolaan sumberdaya manusia institusi pendidikan.

Secara pribadi, tulisan ini menganut pandangan, bahwa bila guru atau dosen, masih dipersepsikan (catat : dipersepsikan) sebagai staf atau aparatur birokrasi, dan bukan tenaga fungsional maka percepatan kualitas pendidikan akan sulit diwujudkan. Guru sebagai aparatur itu, tidak jauh berbeda dengan mesin-birokrasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) lembaga, dan bukan menjadi energy-atau-cahaya pemberdayaan terhadap peserta didik. Guru sebagai mesin-birokrasi cenderung memosisikan anak sebagai objek mati, yang bisa dihitamputihkan oleh guru. Dan Penguasa yang memandang guru sebagai mesin-birokrasi, juga menjadikan guru sebagai objek-mati yang bisa dihitamputihkan oleh kepentingan politik para penguasanya.
Pembeda utama antara mesin-birokrasi dan energy-pemberdayaan adalah adanya ruang ekspresi intelektual yang terbuka, dan kreatif dalam melaksanakan tugas dan mengekspresikan diri dan kemanusiaannya. Guru bukan tentara yang bersifat terkomando, dan hanya ada satu komando. Guru pun bukan staf birokrat yang hanya bertugas melaksanakan tugas-tugas administrasi. Guru adalah tenaga fungsional yang memiliki kewajiban moral dan intelektual, untuk memberdayakan potensi fikir dan ikhtiar manusia dalam mewujudkan cita-cita hidup mulianya.

Pada konteks itulah, saya merasakan bagaimana prihatinnya, mendengar ada seorang pengawas memberikan ancaman, hati-hati, kalau kamu terus berbuat seperti itu, bukana hal mustahil, nilai akreditasi sekolahmu akan diturunkan kembali.. Pengawas yang hadir dalam ruangan itu, seolah ingin menunjukkan taring-kekuasaannya, bahwa nilai akreditasi sekolah amat sangat bergantung pada sikap dirinya terhadap sekolah tersebut.

Mengerikan. Nilai akreditasi sekolah ternyata bisa dipengaruhi oleh politik suka-tidaksuka (like and dislike) dari pengawas terhadap perilaku individu guru. Padahal, nyata-nyata sudah, bahwa akreditasi itu adalah proses validasi bukti-fisik dalam penyelenggaraan pendidikan pada satuan kerja pendidikan, dan bukan menilai tingkat kekritisan seorang guru. Tetapi itulah kenyataan pendidikan di negeri ini.

Memperhatikan apa yang terjadi saat itu, seolah memberikan pelajaran dan memang itulah pelajaran utamanya, bahwa persoalan sekolah di negeri ini, belum menjadi instrumen fungsional dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Sekolah, masih dijadikan sebagai instrument politik dan permainan para pejabat Negara dalam menghabiskan ambisinya.

Hal itu semua, tidak jauh beda dengan permainan pelulusan siswa 100 % dalam Ujian Nasional. Ambisi sekolah dan atau kepala daerah untuk mencapai kelulusan siswa 100 % dari sekolahnya, lebih terasa aura kepentingan politiknya daripada kepentingan pendidikan itu sendiri.

Advertisements