Istilah ruang pribadi/ruang publik pada dasarnya tidak cukup hanya menggunakan definisi hukum (definitive) maupun politik. Hal itu terjadi, karena pada kenyataannya, makna ruang pribadi itu, saat ini sedang mengalami perubahan nyata. Ruang pribadi yang selama ini dipahami, sudah sedikit berbeda untuk tidak menyebut jauh berbeda, dengan makna yang dipahami sebelumnya. Setidaknya, inilah yang saya pahami saat ini. Oleh karena itu, membicarakan kasus Video Porno ini, selain tidak mudah, juga tidak sulit. Artinya, tidak mudah, karena kita berdialog dengan mereka yang tidak memiliki pemahaman yang sama mengenai ruang pribadi tersebut. Tidak sulit, karena pada dasarnya masalah itu, sudah jelas secara norma social. Pornografi, baik secara hukum positif maupun agama, merupakan sesuatu yang tabu untuk dilakukan.
Kendati demikian, pembahasan mengenai wacana ruang pribadi ini menarik. Kita perlu membahas masalah ini. Penuh seksama. Semua pihak. Disiplin ilmu apapun. Termasuk dalam konetks ini, yaitu geografi. Dengan sikap seperti ini, diharapkan kita akan mampu menemukan satu rumusan baku-sementara dalam menata kehidupan social bangsa ini.


Satu prinsip yang hampir sudah disepakati, yaitu hukum tidak mentolerir video porno dijadikan sebagai konsumsi bisnis atau konsumsi publik. Dengan asumsi ini pula, peredaran video porno selebritis ini, terancam pidana karena sudah mempublikasikan pornografi. Sekali lagi, aspek yang dilarang dalam hukum itu adalah publikasi dan komodifikasi.
Untuk sampai pada titik itu, kita dapat melihat tahapan perilaku social masyarakat dari sisi perilaku keruangan. Geografi memberikan keterangan bahwa perilaku manusia akan berubah, dan atau berbeda (makna dan tujuan) ketika berada pada ruang yang berbeda. Perubahan ruang memberikan potensia rangsangan (stimulus) kepada manusia untuk menunjukkan perilaku social yang berbeda. Ketika seseorang berada di kamar, akan berbeda dengan ketika berada di depan panggung hiburan. Seorang politisi di ruang kerja, berbeda sikap dengan ketika dirinya ada di depan panggung atau depan konstituennya. Itu semua, memberikan dukungan informasi bahwa secara empiric perbedaan ruang dapat mendorong seseorang untuk memiliki sikap, motivasi dan tujuan berbeda.
Dari gambaran itu, setidaknya kita menemukan ada gerak perubahan ruang (trans-psatial) masyarakat Indonesia, termasuk dalam perilaku seksual.
Pertama, intensifikasi ruang. Maksudnya yaitu usaha sadar manusia untuk memaksimalkan fungsi ruang sebagaimana yang dipahaminya selama ini. Perilaku seks adalah perilaku khusus di ruang pribadi. Intensifikasi ruang adalah perilaku seseorang yang tetap bersikukuh untuk mempertahankan ruang seks sebagai ruang pribadi. Bagi kelompok ini, tidak ada toleransi untuk orang yang melakukan publikasi masalah pribadi. Dan bagi mereka akan tetap secara fanatic mempertahankan ruang pribadi sebagai milik pribadinya. Tidak jarang, dari pemahaman ini, ruang pribadi itu harus disterilkan dari orang lain.
Kedua, ekspansi ruang. Penjajahan bukan saja terjadi secara politik. Di era kebebasan ini, orang seolah-olah berlomba untuk memperluas ruang pribadinya. Mereka tidak mau, terjebak dalam ruang pribadi yang sempit. Ruang pribadinya kemudian diperluas dan diperlebar sesuai dengan mimpi pembebasan dan kebebasannya. Pada konteks itulah, ekspansi ruang terjadi di masyarakat. Pada konteks itu jugalah, perilaku yang selama ini dianggap sebagai perilaku mempribadi kini dapat dilakukan di ruang-ruang terbuka.
Perilaku seks atau perayaan hasrat (seperti pacaran atau bermesraan) sudah mengekspansi ruang-ruang publik. Ruang publik semakin sempit dan ruang pribadi semakin luas. Dari sudut pandang geografi ini, fenomena itu dapat pula disebut sebagai gejala publikasi masalah privacy.
Ketiga, adanya perselingkuhan hasrat antara ruang pribadi dengan ruang publik. Kesimpangsiuran nilai dan normal, merangsang manusia modern untuk menselingkuhkan ruang dengan perilakunya. Seorang politisi nasional, dapat memanfaatkan sekertaris untuk hasrat pribadinya. Seorang guru berpacaran dengan siswanya di ruang kelas. Seorang dokter atau perawat merawat pasien dengan hasrat seksual pribadinya. Semua itu adalah bentuk nyata dari perselingkuhan ruang dengan perilaku. Masalah pribadi dibawa ke ruang publik, atau ruang publik dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.
Fenomena yang ketiga ini, saya ingin sebut sebagai trans-spatial. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan begitu cepatnya perubahan perilaku dalam satu ruang yang sama (dua hasrat satu ruang), atau perubahan dua ruang beda untuk perilaku yang sama. Trans-spatial adalah bentuk perselingkuhan antara perilaku dengan ruang. Ruang kerja politisi (satu ruang) untuk dua hasrat, yaitu hasrat kerja (publik) dan hasrat seks (pribadi). Ruang kerja BOS digunakan untuk ruang kerja dengan ruang hasrat seks dengan sekertarisnya. Atau pada sisi lain, yaitu seorang remaja pacaran dengan rekan sekolahnya. Dia berpacaran di sekolah dan juga di rumah. Dua ruang yang digunakan untuk satu hasrat.
Trans-spatial adalah fenomena pergerakan pemaknaan yang cepat yang dilakukan oleh manusia terhadap lingkungannya. Perselingkuhan itu sudah tentu ada tindakan yang keluar dari kepatutan. Olahraga di lapangan golf, ternyata diselingkuhkan dengan lobi-lobi politik atau hukum. Markus (makelar kasus) dan nepotism adalah orang yang paling lihai dalam menselingkuhkan ruang. Seorang markus mampu memanfaatkan ruang-ruang pribadi untuk kepentingan dinas. Seorang nepotism adalah yang menselingkuhkan masalah keluarga dengan masalah kedinasan. Pejabat yang nepotism tidak bias membedakan antara kepatutan profesi dengan kepentingan atau tuntutan keluarga.
Kendati demikian, sebagai sebuah sarana komunikasi, trans-spatial sangat bermanfaat dalam mengefektifkan komunikasi. Sesuai dengan nilai peradaban yang ada, kadang komunikasi informal jauh lebih efektif dibandingkan dengan komunikasi formal. Pada konteks inilah, trans-spatial tidak selamanya dapat dianggap negative.
Untuk mempermudah memahami apa yang terjadi saat ini, khususnya mengenai makna ruang pribadi ini, dapat disimpulkan bahwa masyarakat kita saat ini sedang berada pada pusaran makna yang liar. Kita belum memiliki konstruk makna ruang yang implementatif dalam mengevaluasi perilaku diri dan perilaku orang lain. dengan kata lain, tidak perlu heran bila seorang istri pejabat (yang pejabat adalah suaminya) ternyata merasa berkuasa, seperti suaminya sendiri dihadapan karyawan suaminya. Itu semua adalah trans-spatial yang dilakukan oleh para pejabat kita saat ini.
Simpul analisis ini, perlu ada segera melakukan regulasi terhadap perubahan social yang ada saat ini, sehingga tatanan social bangsa kita dapat berdiri kokoh. Ada perbedaan makna ruang, jelas. Itu sudah pasti. Secara akademik dan rasional pasti mengundang adanya perbedaan pemaknaan dan penafsiran. Namun dalam rangka membangun tatanan social bangsa yang berwibawa, aparat hukum dituntut untuk memiliki ketegasan dalam mengambil keputusan. Pada sisi lain, hukum pun perlu memberikan jaminan soial kepada masyarakat. Oleh karena itu, regulasi dalam konteks makna ruang pribadi dan ruang publik ini menjadi penting. Selaras dengan hal ini, meminjam istilah Theodore Rosevelt– kebebasan tanpa aturan dan aturan tanpa penghargaan terhadap kebebasan, sama destruktifnya (order without liberty and liberty without order are equally destructive). Secara sederhanya, reformasi tanpa kepekaan dan kepatuhan pada hukum pun memiliki potensi perilaku yang destruktif.

Advertisements