siswa yang dianggap kurang mampu, khususnya dalam kemampuan intelektual, mestinya tidak boleh langsung divonis tidak naik atau dipindahkan tegasnya Hesri dihadapanku.kita harus kembangkan nurani, supaya kita mampu maksimal memberikan pendidikan kepada anakpaparnya lagi. Sebuah argument humanis, dan penuh rasa empatik yang tinggi terhadap peserta didik, dan visi pendidikan yang luhur.


Selama ini kita memang sering mendengar, seorang guru atau sebuah sekolah, dalam rapat dinasnya memainkan palu kejaksaan tanpa perasaan. Tidak naik kelas. Pindahkan. Keluarkan. Naik Usir dan kata-kata lain yang sejenis, atau lebih halus dari itu. Semua konsep itu, adalah bagian dari kosa kata pendidikan yang kerap menggelayut dalam benak pada guru dan atau pengambil kebijakan pada sebuah satuan pendidikan.
Pertanyaan yang mengemuka tadi, sering terjadi. Dan memang itulah salah satu masalah di dunia pendidikan. Setiap menjelang kenaikan kelas, pertanyaan itu seolah pertanyaan klasik, namun jarang menemukan jawaban yang tepat. Setiap pertanyaan diajukan, jawabannya kerap melahirkan sebuah apologia dari para pemilik kebijakan, dan atau siapapun yang hadir dalam rapat itu.
Sempat suatu kali, ada sebuah pertemuan yang diselenggarakan kementerian pendidikan di kota Bandung. Pejabat itu dengan penuh gagahnya mengatakan pandangannya mengenai anak-anak yang tidak mampu secara intelektual dalam sebuah kelas. Namun setelah direnung-renungkan, rasanya pandangannya tersebut tidak jauh bebeda dengan apa yang disampaikan Hesri dihadapanku.
Lebih uniknya lagi, pandangan pejabat kementerian pendidikan tersebut ternyata serupa dengan pejabat dari kementerian agama yang mengurusi masalah kependidikan. Dalam pepatah Sunda yang kini telah menjadi ideologi sebagian besar kepala sekolah/madrasah, mereka mengatakan, pokona kudu bisa, mun teu bisa, usahakan sabisa-bisa kudu bisa. Dari pandangan itu, ada harapan yang jelas, yaitu apapun caranya harus bisa meluluskan anak. Oleh karena itu, tidak mengherankan bila kemudian banyak sekolah yang mencapai kelulusan mendekati angka 100 %. Huebatt !
Satu sisi ingin membantu siswa supaya tidak tinggal kelas, tetapi pada sisi lain tidak memahami filosofi pendidikan. Akhir dari drama-pendidikan itu berbuahkan pragmatisme di dunia pendidikan. Yang penting lulus, yang penting naik, yang penting anak keluar dari sekolahnya. Bila kesadaran serupa ini, terus hadir dan berkembang dalam dunia pendidikan kita, maka jelas sudah bahwa visi pendidikan Indonesia akan gagal diwujudkan. Guru dilapangan, atau pimpinan satuan pendidikan di satkernya (satuan kerja) masing-masing lebih mementingkan ukuran-ukuran formal (naik tidak naik) dibandingkan dengan tujuan dan atau hakikat dari pendidikan itu sendiri.
Dalam teori pendidikan modern (abad XXI) ini, ada hokum pendidikan yang tengah mempengaruhi nalar pendidik. Tidak ada anak yang bodoh. Itulah hukumnya. Tidak ada yang bodoh, yang ada adalah perbedaan kecepatan dan waktu belajar. Bila seorang guru memberikan perhatian yang sama kepada setiap anak didik, sudah tentu akan menyiksa sebagian lagi, karena setiap anak memiliki kemampuan yang berbeda. Oleh karena itu, setiap anak membutuhkan adanya perhatian dan perlakuan yang berbeda dari setiap gurunya.
Pandangan ini menarik, dan tampak adil terhadap peserta didik. Untuk mewujudkan teori pendidikan tersebut, membutuhkan adanya perubahan mekanisme atau budaya pendidikan pada setiap satker. Tidak mungkin spirit mengajar yang elok ini hidup di lingkungan tanah-gersang. Andaipun tanah itu gersang, setidaknya membutuhkan para petani yang mau gigih mengolah tanah gersang menjadi sebuah tanah subur, sehingga spirit mengajar yang elok itu dapat tumbuh berbuah di satker pendidikan masing-masing.

Sampai pada titik inilah. Saya merasakan bahwa harapan untuk membangun sekolah yang baik itu tetap ada. Salah satu kuncinya, adalah membangun semangat dari para petani untuk mengubah tanah gersang menjadi tanah potensial, sehingga cocok untuk tumbuhkembangnya bijih tanaman (apapun) di lahan tersebut.

Advertisements