Dalam mendiskusikan masalah Skandal Bank Century, ada satu istilah yang terus dipertahankan oleh (mantan) para pengambil kebijakan di masa lalu. Baik Menkeu maupun Gubernur BI pada waktu itu, tetap berpatokan dan mengacu pada asumsi mengenai dampak sistemik dari kasus Century. Keyakinan pada asumsi itulah, mereka mengeluarkan kebijakan dengan cara menggelontorkan dana sebesar 6,7 T kepada bank Century, yang kemudian malah memunculkan masalah di kemudian hari.

Karena ada masalah itu jualah, kemudian DPR membentuk Pansus Century dengan maksud untuk mengusut-uraikan (bukan mengusut-ngusut) masalah yang terjadi pada Century tersebut. Anggota Legislatif, dengan membawa atasnama rakyat dan penegakkan hokum, melangkah dengan gagahnya untuk melakukan pengusutan dan penguraian masalah, dengan harapan dapat ditemukan duduk persoalannya terkait Skandar Century tersebut. Namun demikian, sampai saat ini, agenda mengusut-uraikan itu belum juga mendapat titik terang, yang terjadi malah semakin mengusut-kusut.
Bila sedikit dibandingkan, mungkin kita akan merasa senang, puas dan bangga terhadap kinerja PANSUS yang dibentuk Presiden dalam mengurai-kan masalah terkait Bibit-Chandra. Kurang dari 10 hari, Tim Khusus itu mampu mengeluarkan rekomendasi yang dapat menengahi dan menghentikan semrawutnya konflik antar aparatur penegak hukum. Kepuasaan dan apresiasi yang dirasakan public terhadap kinerja Tim Tujuh itu, rasanya sulit untuk bisa dialamatkan kepada Pansus Century.
Salah satu kesulitan yang bisa menyebabkan mentoknya kerja Pansus ini, yaitu pada titik asumsi atau keyakinan dasar. Antara Pengambil Kebijakan (Menkeu dan BI) dengan para pengamat atau Panitia Pansus. Perbedaan itu menganga dan cenderung menjadi perdebatan yang bersifat wacana. Sulit mereka menemukan indikasi yang saling menjatuhkan, namun sulit pula mereka saling meyakinkan. Karena kedua pihak hanya berdiri diatas asumsi-asumsi yang diyakininya masing-masing.
Untuk menggambarkan peta masalah ini sekiranya kita dapat meminjam istilah Jane M Jacob (2006) seorang geograf dari Universitas Edinburgh, yang membedakan antara global dan besar. Berfikir global adalah berfikir sistemtik yang memetakan berbagai unsur terkait antara satu dengan yang lainya sehingga membentuk satu fenomena. Sedangkan berfikir besar adalah berfikir dengan skala luas. Berfikir besar tidak mesti interkoneksi. Memikir bangsa bisa jadi adalah berfikir besar (skala nasional), tetapi bila tidak mampu memahami konteks dan interkoneksi antar persoalan yang ada dalam bangsa tersebut, sesungguhnya dia masih tetap berfikir parsial (bukan global).
Antara pengambil keputusan Century dengan Pansus (juga masyarakat umum) tampaknya ada di dua wilayah ini. Kedua kelompok ini, beradu argumen mengenai posisi Century pada satu titik dengan titik yang lainnya. Bagi Gubernur BI dan Menkeu, menganggap bahwa Century bisa berdampak sistemik (baca global) terhadap perbankan, dan mungkin jadi ekonomi nasional secara keseluruhan. Konsep sistemik inilah, yang menjadi kunci persoalan dari Century ini. Sedangkan, bagi Tim Pansus, efek dari Century tidak sistemik. Artinya, bisa jadi nasabahnya ada yang berasal dari luar negeri (baca : besar) namun tidak memiliki kekuatan pengaruh terhadap sistem perbankan atau ekonomi nasional (baca: global). Oleh karena itu, pengaruh dari Bank Century itu tidak bersifat sistemik.
Hal yang menarik lagi, mereka (Menkeu dan BI) begitu yakin dan mampu menunjukkan data-data kontektual dan faktual yang mendukung pada kesimpulannya tersebut. Krisis finansial yang terjadi pada tataran global, dan juga pengalaman empirik Indonesia tahun 1997-an, menjadi tanggungjawab moral mereka untuk menemukan solusi praktis dalam menjaga sistem perbankan dan ekonomi nasional. Betul ada perbedaan fundamental ekonomi Indonesia antara tahun 1990-an, dengan 2000-an. Tetapi, tendenci badai krisis tetap sama kuatnya dan bahkan dianggapnya jauh lebih kompleks tahun 2000. Oleh karena itu, logika praktis dalam menghadapi efek sistemik itu perlu diantisipasi dan dicegah. Jadilah, Century harus diselamatkan !!
Ini adalah asumsi dan itulah keyakinan. Ilmu manajemen mengatakan bahwa seorang pemimpin adalah orang yang harus berani mengambi keputusan. Keputusan publik seorang pemimpin dalam ukuran tertentu, bisa lahir dari sebuah intuisi. Intuisi seorang pemimpin, memiliki peran dalam proses pengambilan keputusan. Pada konteks itu jugalah, konflik antara Pansus dengan BI-Menkeu itu sesungguhnya adalah konflik asumsi.
Bila pandangan ini benar (maksudnya : asumsi penulis ini benar), maka selain menguji prosedur pengambilan kebijakan yang dilakukan BI-Menkeu, Pansus pun harus bisa melakukan kajian terhadap kekokohan asumsi yang dimiliki BI-Menkeu.
Saya berkeyakinan, bila kedua pihak tidak bisa membuktikan tentang sistemik-nya efek Century, maka pembahasan skandal itu hanya akan menghabiskan dana rakyat saja. Kecermatan Pansus dalam mengurai konsep sistemik dan data sistemik itu sendiri, akan menjadi kunci dalam proses pengungkapan skandal ini.
Pada sisi lain kemudian muncul pertanyaan, mungkinkan kesalahan pengambilan keputusan dapat diadili ?
Ada beberapa hal yang harus diuji kesahihannya. Pertama, validitas isu atau sentimen publik yang menjadi informasi inti dalam proses pengambilan keputusan. Kegagalan kita mencermiati keabsahan isu, hanya akan menyebabkan keputusan kita secara tidak sadar masuk pada pusaran rekayasa pihak pembuat sentimen. Dengan kekuatan pasar, sesungguhnya pemilik modal mampu memainkan isu atau sentimen pasar. Dan ketika kita terjebak pada isu sesaat, dan kemudian malah menganggapnya sebagai isu permanen, maka keputusan kita pada dasarnya terjebak pada pusaran pemain isu atau sentimen.
Kedua, meminjam pandangan Paul C Nutt (2005) kegagalan dalam mengambil keputusan bukan hal aneh. Hal itu sering terjadi dalam dunia bisnis. Ada beberapa jebakan kegagalan dalam proses pengambilan keputusan, yaitu (a) gagal menyelesaikan klaim, (b) kegagalan mengelola tekanan akibat keputusan, (c) petunjuk yang tidak jelas, (d) keterbatasan pencarian dan tiadanya inovasi, (e) salah guna evaluasi, (f) mengabaikan masalah etis, dan terakhir (g) yaitu tidak belajar. Pada konteks inilah, pengambilan keputusan merger Bank Century dan atau pengucuran dana terhadap Bank Century dapat terjadi oleh salah satu atau akumulasi dari beberapa persoalan di atas. Hemat kata, meminjam pandangan Nutt dapat dikatakan bahwa kegagalan dalam pengambilan keputusan adalah salah satu resiko yang dihadapi oleh seorang pebisnis, dan atau seorang pemimpin. Pengaruh yang paling nyata dari kesalahan ini, adalah kerugian secara ekonomi terhadap perusahaan/organisasi tersebut.
Ketiga, ini merupakan aspek yang paling mudah diuji, yaitu prosedur. Analisis terhadap prosedur pengambilan keputusan, adalah aspek yang dapat diadili dibandingkan dengan dua aspek sebelumnya. Kita sepakat, bila ada prosedur yang dilanggar, maka inilah sisi delik pasal yang dapat diangkat oleh tim Pansus.
Sebagai penutup, terkait dengan persoalan ini, akankah sebuah kegagalan dalam proses pengambilan keputusan diadili ? jawabannya, bila prosedur pengambilan keputusan melanggar hukum sudah jelas, dapat diproses secara hukum. Namun, bila yang terjadi itu adalah sebagaimana yang mengemuka selama ini, yaitu perang asumsi, maka yang ada bukan pasal-pasal dalam hukum yang berbicara, namun pasar yang berbicara.

Mengacu pada tiga aspek yang dikemukakan tersebut, aspek pertama, hanya bisa diuji oleh nalar, sedangkan aspek kedua diserahkan kepada pasar. Sedangkan bila ada pelanggaran dalam aspek ketiga, maka pasal-pasal dalam KUHP-lah yang bisa berbicara. Dengan kata lain, ketika Pansus terjebak atau tidak mampu mematahkan aspek pertama dan kedua, maka tidak bisa memaksakan untuk menyeretnya kedalam tuntutan pasal-pasal, karena kedua hal itu, hanya akan diuji oleh pasar dan nalar !

Advertisements