Kesalahan kita mendudukkan persoalan, bisa berawal dari kesalahan persepsi. Salah tangkap, salah pemaknaan, salah menjelaskan atau mendudukkan persoalan dalam konteksnya. Semua hal itu merupakan rangkaian yang menyebabkan kita berada pada posisi yang salah dalam mendudukkan persoalan. Akibat dari itu semua, banyak orang mungkin termasuk penulis sering terjebak pada persepsi pribadi, mengenai satu hal atau menilai pandangan orang lain atau posisi orang lain.


Perbedaan titik lihat (sudut pandang), pengalaman, dan kelengkapan informasi potensial melahirkan adanya perbedaan persepsi dan kualitas persepsi. Oleh karena itu, tidak salah bila dikatakan bahwa apa yang kita pikirkan, ucapkan, atau reaksikan kepada orang lain, sesungguhnya adalah sebuah persepsi. Tidak lebih dari itu.

Atkinson (1997), berpendapat bahwa manusia memiliki kemampuan besar dalam mempersepsi sesuatu . Indra yang dimiliki manusia, menjadi pintu masuk informasi pada seseorang yang kemudian menjadi bagian penting dalam membangun persepsinya mengenai sesuatu.

Apapun tema atau pokok bahasannya, namun apa yang kita kemukakan itu adalah persepsi. Persepsi adalah aktivitas mental (tepatnya aktivitas kognisi) dalam menerima dan mengolah informasi.

Hanya saja, saya ingin kemukakan bahwa persepsi manusia itu berbeda-beda, bahkan pembedaan jenis persepsi pun berbeda-beda, ada yang menggunakan pokok masalah sumber, yaitu persepsi internal dan eksternal. Dan pada konteks wacana ini, persepsi dibedakan secara kualitatif atau berjenjang. Mohon untuk diingat, dalam konteks wacana ini, kita tidak membicarakan nilai (positif atau negatif, baik atau buruk). Pokok wacana ini, adalah mendeskripsikan dan menganalisis mengenai variasi persepsi dari sudut stratifikasi (tingkatan sosialnya). Oleh karena itu, pembahasan mengenai nilai negatif atau positif tidak menjadi bagian perhatian wacana ini.

Pertama, ada yang disebut dengan persepsi pribadi. Tingkatan ini, yaitu persepsi yang dimiliki seseorang mengenai sesuatu hal, baik yang terkait ajaran agama, pemahaman politik, maupun masalah budaya. Kategori ini mendudukkan persepsi sebagai miliki pribadi, milik individu dan bukan kelompok atau lembaga sosial tertentu. Jadi, kalau ada yang mengatakan DPR itu seperti Taman Kanak-Kanak, maka pandangan itu sesungguhnya adalah persepsi pribadi Gus Dur, dan bukan pandangan PKB atau NU. Andaipun bila dikemudian hari, pandangan Gus Dur itu didukung oleh banyak kader NU atau kader PKB, itu urusan tahap selanjutnya. Hal yang sudah pasti, bahwa penilaian terhadap DPR sebagai TK adalah orinisil pandangan Gus Dur.

Penyelewengan sering dilakukan oleh mereka yang menganut paham aristokrasi. Pada sistem ini, raja adalah hukum, raja adalah negara. Maka persepsi raja (baca : pemimpin) langsung berstatus sebagai sebuah hukum negara. Negara adalah Aku, begitulah paham pemimpin otoriter atau diktator. Dia menyamakan persepsi pribadi dengan kepentingan negara.

Kedua, ada yang disebut dengan persepsi social. Pandangan seseorang, dan/atau persepsi seseorang, tidak selamanya menjadi miliki pribadi. Sebuah persepsi pribadi, kadang ditolak oleh public atau masyarakat. Aibat penolakan ini, maka persepsi itu kembali berposisi sebagai persepsi pribadi. Sedangkan pada kasus lain, persepsi pribadi itu ada yang diterima oleh masyarakat.

Setelah dilontarkan ke public, dan kemudian menjadi bagian dari pengetahuan public dan atau malah menjadi kesadaran public, maka pandangan orang tersebut telah berkembang dan mewujud menjadi persepsi bersama.

Persepsi kolektif ini, dari sudut pandang politik, memiliki keragaman yang luar biasa. Hal ini berkaitan dengan keragamannya kelompok social yang ada di masyarakat, mulai dari kelompok berdasarkan adat, agama maupun ideology. Kelompok social itu, secara internal memiliki peraturan tersendiri, yang berbeda dari kelompok lainnya.

Pada bagian kedua inilah, persepsi kolektif akan menjadi sebuah persepsi sosial. Hilter dan NAZI dikenal sebagai orang/kelompok orang yang memandang dirinya sebagai etnis paling mulia dibandingkan dengan etnis yang lainnya. Tidak mengherankan bila kemudian etnis yang lain dianggap tidak memiliki hak sama dalam bidang politik dan juga bidang yang lainnya.

Bila persepsi kolektif ini dilembagakan dalam bentuk peraturan perundangan versi negara, maka kita sebut sebagai sebuah pandangan hokum. Apapun penilaian kita terhadap kualitas produk hokum tersebut, hal yang sudah pasti persepsi public itu kemudian menjadi sebuah produk hokum. Bahkan kemudian diposisikan sebagai hokum positif yang harus dianut dan ditaati oleh warga negaranya. Inilah persepsi kolektif-positif (meminjam istilah dalam hokum, ada yang disebut dengan hokum positif).

Perbedaan kedua dengan ketiga (persepsi kolektif-positif) yaitu proses pelembagaan atau formalisasinya ke dalam bentuk peraturan perundangan. Bila persepsi social sudah diakui secara syah oleh Negara, kita sebut persepsi kolektif positif, sedangkan bila masih berada pada tataran anutan sekelompok masyarakat maka disebut sebagai persepsi kolektif atau persepsi sosial.

Nikah Sirri bagi masyarakat Indonesia bukan sesuatu hal yang baru. Setidaknya demikianlah dalam pandangan sebagian masyarakat Indonesia. Dalam kaitan masalah ini, kita melihat ada benturan pandangan yang kerap diaduhadapkan, yaitu persepsi pribadi tentang ajaran agama, persepsi kelompok tentang paradigma mazhab agama, dan persepsi legal formal dengan menggunakan peraturan hokum Indonesia.

Bagi pandangan normative, berharap besar bahwa pandangan-pandangan itu tidak perlu dibenturkan atau tidak perlu berbenturan. Khususnya antara ajaran Agama tidak boleh (atau tidak mesti) berbenturan. Namun, bila dikaitkan dengan persepsi pribadi mengenai ajaran agama, maka bukan hal yang mustahil akan berbenturan dengan pemahaman kolektif mazhab tertentu, dan atau bahkan dengan pemahaman formal peraturan hokum nasional. Inilah persoalannya.

Oleh karena itu, kita tidak boleh mencampuradukkan antara persepsi pribadi, persepsi kolektif (mazhab) dan persepsi formal-legal (hokum positif Indonesia). Terlebih lagi, bila kita menganggap bahwa persepsi pribadi sebagai persepsi hokum positif Indonesia, atau persepsi hokum agama (padahal yang dikemukakannya adalah persepsi pribadi berlandaskan mazhab tertentu).

Memperhatikan paparan tersebut, muncul pertanyaan, Apa yang harus kita pahami sebagai pihak yang mendengar, mengkonsumsi, atau pengguna pemahaman orang lain, khususnya pemahaman tokoh yang kita idolakan ?

Pertama, saya mengusulkan supaya kita bisa membedakan antara persepsi pribadi, persepsi mazhab (Kelompok) dan persepsi kolektif hokum positif. Ini penting.

Sekali lagi, saya ingin tegaskan, pandangan ini bukan berarti bahwa setiap persepsi itu harus berbeda atau harus berbenturan. Namun, sepanjang belum menjadi peraturan perundangan secara resmi oleh Negara, maka hal pemahaman kolektif yang tumbuh di masyarakat baru berstatus persepsi budaya. Sedangkan, bila persepsi itu belum diakui sebagai persepsi kelompok tertentu, maka itulah yang disebut dengan persepsi pribadi. Ada orang yang mengatakan bahwa perempuan lebih baik bekerja di rumah, dan atau pada siang hari. Pemahaman ini, kalau tidak bersumber pada persepsi pribadi paling tinggi adalah persepsi budaya kelompok !

Kedua, kita masih diberi kewenangan untuk mengeluarkan pandangan pribadi. Dengan adanya kewenangan itu, hal itu pun mengantarkan kita untuk bisa menghargai persepsi orang lain. Karena sesungguhnya, setiap orang pasti memiliki asumsi, dan juga memiliki maksud dengan apa yang dikemukakannya tersebut.

Hal penting yang perlu dihindari, adalah jangan memaksakan persepsi pribadi kepada orang lain, dan atau menganggap persepsi pribadi sebagai sebuah persepsi kolektif. Kita memang prihatin, bila ada orang yang mencatut nama lembaga hanya untuk kepentingan pribadinya. Dan kita pun, tidak berhak untuk membungkus kepentingan diri seolah-olah menjadi kepentingan bersama.

Sebagaimana yang diketahui bersama, bahwa hidup di era modern ini, persepsi manusia atau opini orang lain, sering tidak orisinil. Pikiran kita atau sikap kita, kadang tidak orisinil dari penghayatan kita terhadap sesuatu hal. Media massa dianggap dan diposisikan sebagai pihak yang tersudutkan, karena memiliki kemampuan dalam menggiring opini publik.

Umat Islam adalah kelompok penganut agama yang kerap kali mendapat kerugian besar dari pemberitaan media massa Barat. Bukan hanya di Amerika Serikat, Eropa atau Australia, umat Islam di negara bermasyarakat muslim mayoritas pun seperti negara kita, kerap kali tersudutkan.

Pada sisi lain, akan sangat merugi bila kita salah persepsi. Kita menganggap pandangan seseorang sebagai pandangan orang lain, atau pandangan seseorang sebagai pandangan kelompok. Misalnya, ketika ditanya tentang kasus Century, kemudian Ruhut Sitompul/RS (Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat) berpendapat bla..bla..bla. Bagi kita yang mendengar, kita tidak boleh (selamanya) memandang bahwa pandangan yang dikemukakannya itu adalah Pandangan SBY (Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat), atau kita menganggap pandangan RS sebagai pandangan resmi dari Fraksi Demokrat. Rakyat harus tetap cerdas, dan bisa membedakan antara pandangan RS, SBY dan atau PD. Kerugian akan mendera kita, bila kita salah persepsi terhadap ucapan-ucapan pribadi-seseorang yang kemudian dianggap sebagai ucapan lembaga,

Sekali lagi, perlu ditegaskan, kita salah persepsi jika ucapan anak presiden diangap sebagai peraturan negara. Tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme adalah buah dari pembiasaan persepsi yang dimiliki oleh pejabat Indonesia (atau rakyat Indonesia). Omongan istri pejabat dianggap omongan suaminya. Omongan anak pejabat dianggap sebagai omongan bapaknya. Akibatnya permintaan istri pejabat atau anak pejabat dianggap perintah. Inilah kesalahan kita selama ini.

Terakhir yang ingin dituangkan dalam wacana ini, pandangan tokoh yang kita idolakan atau tokoh yang sedang populer, bukanlah sesuatu hal yang tabu untuk dikritik.

Dalam hal ini, saya ingin kemukakan kasus pelatihan spiritual yang sedang berkembang di Indonesia.

Maraknya pelatihan spiriual mungkin bisa dikenali sejak ada Manajemen Qolbu dari Pesantren Daarut Tauhid Bandung, kemudian ada ESQ dari Ari Ginanjar dan terakhir yang sangat populer itu adalah pelatihan shalat Khusyu dari Abu Sangkan.

Ketiga model pelatihan spiritual tersebut, memiliki pasar dan juga kualitas yang tidak diragukan lagi. Bahkan, untuk para pengikutnya, sudah diapresiasi sebagai satu bentuk pelatihan yang efektif dalam meningkatkan spiritualitas. Kesadaran ini sudah menjadi kesadaran kolektif dan dipersepsi secara kolektif pula.

Kendati demikian, apakah popularitasnya tersebut tertutup dari kritik ? ternyata tidak. Bila kita menelaah buku Spiritual Salah Kaprah, karya Abu Sangkan, kita akan menemukan pandangan kritis terhadap trend pelatihan spiritual dimaksud.

Abu Sangkan (2008:43), mengatakan mustahil spiritual yang sebenarnya bisa dikondisikan hanya lantaran peralatan multimedia yang menghentakkan permainan otak manusia sehingga timbul kesan sedih, seang dan juga semangat. Pada konteks inilah, pelatihan spiritual dengan memaksimalkan multimedia atau retorika (suara) sehingga seseorang bisa sedih, dan atau menangis, sesungguhnya ada kecenderungan ke arah spiritual yang dikondisikan oleh pikiran, dan dia akan merasa tidak aneh bila sudah terbiasa dengan apa yang dirasakan dan dilihatnya. Sehingga pada akhirnya, pelatihan seperti itu akan menjadi kering spiritual .

Di samping itu, Abu Sangkan mempopulerkan Pelatihan Shalat Khusyu. Pelatihan ini, selain memberikan pemahaman tasawuf, atau hakikat, juga menggunakan gaya penjelasan dari psikologi analitis, psikologi transpersonal dan tasawuf atau neurologi (ilmu syaraf). Dalam bukunya, Abu Sangkan menulis Shalat Khusyu sebagai meditasi dan relaksasi yang paling sempurna.

Pelatihan ini pun booming di INDONESIA, dan bahkan ke berbagai negara asing, seperti Australia.

Sekalipun buku Karya Abu Sangkan ini sangat populer di Indonesia, bukan berarti luput dari kesalahan dan kekhilafan, karena penulisnya adalah seorang manusia juga yang tidak luput dari kekhilafan. Dalam pandangan Abdul-Samad (2009:IX), ditemukan banyak hal yang tidak sesuai dengan pandangannya. Shalat bukan meditasi dan bukan relaksasi. Pandangan ini bertolak belakang dengan pandangan Abu Sangkan. Bahkan, untuk mendukung pendiriannya, Abdul-Samad pun mengangkat hadits mengenai bidah , dalam memosisikan persoalan pandangan Abu Sangkan dalam persepsinya.

Paparan tersebut, ingin menegaskan bahwa (a) setiap orang memiliki persepsi pribadi, seperti yang diakui Abu Sangkan ketika mendalami dan mempelajari shalat khusyu, (b) kemudian pengalaman dan persepsi pribadi itu dikembangkan menjadi sebuah konstruk pengetahuan yang bisa disampaikan kepada orang lain, dan (c) ketika diterima oleh publik, dan kemudian dijadikan kesadaran bersama, maka pengetahuan tersebut menjadi sebuah persepsi kolektif para penganutnya. Kendati sudah menjadi persepsi kolektif para penganutnya, sebagai sebuah pengetahuan tidak berarti tertutup untuk mendapat koreksi. Setidaknya itulah yang dapat dilihat dari irisan pemikiran antara ESQ, Pelatihan Khusus Abu Sangkan, dan Shalatnya Abdul-Samad.

“Selanjutnya kita bertanya, apa perbedaan antara persepsi, kesadaran, keyakinan dan pengetahuan ?….atau juga yang lainnya?”

Advertisements