Abstraksi
Geografi adalah mata pelajaran yang ada di kurikulum pendidikan Indonesia, baik pada tingkat pendidikan dasar (SMP/MTs), maupun pendidikan menengah (SMA/MA). Ditinjau dari hakikat geografi, dan atau objek material geografi, pelajaran ini memiliki posisi strategis dalam membangun kesadaran masyarakat majemuk.. Melalui wacana ini, dijelaskan mengenai asumsi empiris, sekaligus peluang-peluang strategis dalam meningkatkan peran geografi dalam membangun masyarakat demokrasi yang matang dalam suasana kehidupan masyarakat yang beragam.

Kata Kunci : geografi, pendidikan multicultural, dan keragaman

Pendahuluan
Secara pribadi, khususnya sebagai guru geografi, kerap merasa kaget dan aneh, mengapa pendidikan multicultural di Indonesia kurang mendapat respon dengan baik. Alih-alih menjadi model pembelajaran unggulan, malah untuk mewacanakan pun masih merupakan sesuatu yang jarang terdengar. Wacana pendidikan multicultural selama ini, bila tidak menjadi wacana elit di tingkat akademik, juga hanya ada di ruang seminar. Sementara dalam praktek pendidikannya, kita masih belum mampu menunjukkan budaya pendidikan multicultural.

Pada sisi lain, bila dicermati dengan baik, banyak aspek yang terkait dengan kehidupan masyarakat Indonesia yang sangat mendukung usaha pengembangan pendidikan multicultural. Bukan hanya realitas kebijakan politik, tetapi juga realitas social dan objek material pembelajaran itu sendiri, khususnya bidang studi geografi yang diajarkan di lembaga pendidikan formal.
Sebagai bagian dari tanggungjawab akademik dan juga penguatan wacana dihadapan kita semua, kiranya perlu dilakukan pembahasan yang mendetil mengenai potensi pendidikan multicultural dan kebutuhannya dalam usaha membangun masyarakat Indonesia masa depan. Indonesia tidak akan mampu menjadi sebuah Negara besar, manakala gagal mengelola potensi social bangsanya sendiri. Indonesia tidak mungkin menjadi bangsa yang unggul, kalau melupakan modal social yang besar yang ada di masyarakat.

Seiring hal ini, kebutuhan untuk mengembangkan pendidikan berbasis potensi social menjadi kebutuhan mendesak. Pengembangan KTSP (kurikulum tingkat satuan pendidikan) yang ada selama ini, belum membangkitkan kesadaran mengenai pentingnya pengembangan pendidikan berbasis realitas social. Padahal, salah prinsip pengembangan KTSP yaitu tingkat relevansi pendidikan dengan kebutuhan daerah atau kebutuhan local, minimalnya kebutuhan satuan pendidikan. Oleh karena itu, pengembangan model pendidikan berorientasi kebutuhan social pada dasarnya merupakan salah satu bentuk akomodatifnya kurikulum pendidikan dalam paradigma KTSP .

Setidak ada dua prinsip pengembangan KTSP yang perlu dicermati dengan baik, pertama prinsip Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Dalam Panduan Penyusunan KTSP (2006), dinyatakan bahwa :

    Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut pengembangan kompetensi peserta didik disesuaikan dengan potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik serta tuntutan lingkungan. Memiliki posisi sentral berarti kegiatan pembelajaran berpusat pada peserta didik.

Prinsip kedua, yang sesuai dengan pembahasan kita, yaitu prinsip relevan dengan kebutuhan hidup. Dalam Panduan Penyusunan KTSP (2006), ditegaskan bahwa :

    Pengembangan kurikulum dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha dan dunia kerja. Oleh karena itu, pengembangan keterampilan pribadi, keterampilan sosial, keterampilan akademik, dan keterampilan vokasional.

Nyata sudah bahwa, pengembangan KTSP harus memperhatikan aspek realitas kehidupan masyarakat, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks ini, wacana ini mengandung keyakinan bahwa realitas dan kebutuhan masyarakat Indonesia yang mendesak saat ini, yaitu realitas plural dan butuh system pendidikan yang mampu mendukung usaha pengembangan tata kehidupan di masyarakat plural (majemuk). Untuk menjawab ini, maka pendidikan multicultural adalah salah satu alternative model pendidikan yang sesuai dengan KTSP dan bahkan menjadi kebutuhan nasional.

Seiring hal ini, pada kesempatan ini, akan dikemukakan beberapa argument teoritik dan empiric berdasarkan sudut pandangan geografi. Mudah-mudahan, melalui uraian ini, kita dapat menemukan pelajaran penting mengenai makna dan urgensinya pendidikan multicultural di Indonesia.

Pokok Persoalan
Meminjam laporan tahun ke-dua Pemerintahan SBY-JK, 2006, Indonesia masih menyimpan potensi konflik. Potensi kerusuhan dan atau tawuran antar kelompok atau antar suku, masih bersifat laten di Indonesia. Keadaan ini sewaktu-waktu akan muncul ke permukaan, dan menjadi masalah nasional bagi usaha Indonesia dalam menjaga stabilitas nasional dan keutuhan Negara kesatuan republic Indonesia. Sampai tahun 2009, konflik antar suku dan tawuran massa di sejumlah kota masih terjadi, seperti yang terjadi di Provinsi Papua dan ibukota Jakarta.

Keanekaragaman budaya merupakan kekayaan bangsa, sekaligus potensi konflik kelompok dan golongan. Kekayaan bangsa itu akan benar-benar menjadi modal social pembangunan Indonesia, manakala kita mampu mengembangkannya sebagai asset social (social asset atau social capital) dalam proses pembangunan. Sedangkan bila kita gagal mengelola keanekaragaman, maka yang akan terjadi adalah ancaman disintegrasi bangsa dan atau konflik social.

Disintegrasi bangsa adalah ancaman besar bagi sebuah bangsa yang plural, namun belum dewasa dalam berbangsa dan bernegara. Walau bagaimana pun juga, rakyat Indonesia masih-bau-kencur hidup berdemokrasi. Sikap emosional atau ketidakmatangan dalam berdemokrasi, masih bermunculan di berbagai pesta politik. Karena merasa tersisih atau kalah dalam kompetisi politik, tidak jarang elit politinya tersebut membawa konstituennya melakukan gerakan social. Implikasi dari kondisi ini, sudah jelas, yaitu mengaduhadapkan dua kelompok massa dalam front adu fisik. Itulah konflik social di tengah masyarakat yang belum matang dalam berdemokrasi.

Berdasarkan pertimbangan ini, upaya membangun kesadaran demokrasi dapat diawali dengan menata proses pendidikan generasi muda. Penataan proses pendidikan, bias dimulai dari meningkatkan peran dan fungsi pendidikan dilembaga formal dalam proses pendidikan kematangan demokrasi, salah satu diantaranya adalah pendidikan kesadaran bermasyarakat majemuk. Pendidikan bermasyarakat majemuk, dikembangkan dengan model pendidikan multicultural.

Pada sisi lain, Geografi adalah mata pelajaran yang ada di kurikulum pendidikan Indonesia, baik pada tingkat pendidikan dasar (SMP/MTs), maupun pendidikan menengah (SMA/MA). Kendati ada perbedaan jam tatap muka antar jenjang atau tingkat sekolah, namun pelajaran geografi telah menjadi bagian penting dari kurikulum pendidikan Indonesia. Bahkan, dalam dua tahun terakhir (mulai tahun 2008), geografi telah dijadikan sebagai salah satu mata uji dalam Ujian Nasional program IPS SMA/MA. Hal ini kian memperkuat kedudukan geografi dalam kurikulum pendidikan Indonesia.

Persoalan yang akan kita angkat saat ini,adalah bagaimana peran atau kontribusi pendidikan geografi dalam usaha membangun kesadaran bermasyarakat majemuk di Indonesia ? atau lebih khusus lagi, yaitu bagaimana potensi geografi dalam mendukung usaha pendidikan multicultural di Indonesia ? inilah pertanyaan kunci dalam wacana ini. Dengan wacana itu pula, diharapkan kita dapat menemukan nilai-nilai strategis dari pendidikan multicultural untuk masa depan Indonesia.


Menunjuk Asumsi Empirik

Bila kita cermati dengan baik, minimalnya ada lima asumsi yang bisa digunakan untuk mendukung wacana ini. Kelima asumsi ini, telah berkembang dalam kehidupan kita, dan bahkan telah menjadi bagian dari kehidupan kita. Sayangnya, hal-hal tersebut belum menyentuh kesadaran kita atau belum termaknai sebagai bagian penting dari usaha menumbuhkembangkan pendidikan multicultural di Indonesia.

Pertama, Indonesia adalah Negara majemuk (plural society). Fakta ini bukan klaim politis, tetapi telah menjadi data akademik, seperti yang diajarkan dalam pelajaran geografi atau PKn (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan). Setiap orang yang mendengarkan penjelasan mengenai Indonesia, akan ada uraian dari guru secara fasih bahwa Indonesia adalah yang berpula-pulau serta berpenduduk majemuk. Ini adalah fakta empiric dan akan dengan mudah dibuktikan oleh siapapun .
Kedua, kebijakan otonomi daerah dan otonomi pendidikan.

Melalui kebijakan ini, pemerintah menghimbau untuk mengembangkan pendidikan yang berorientasi daerah atau kebutuhan daerah . Implikasi praktis dari kondisi ini, yaitu potensial lahirnya keunikan-keunikan daerah, atau kekhususan-kekhususan daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan proses pendidikan.

Makna dibalik pelaksanaan otonomi pendidikan maupun otonomi daerah, tiada lain adalah suatu pengakuan politik dari pemerintah terhadap keanekaragaman masyarakat. Begitu pula sebaliknya, hal ini memberikan ruang kepada masyarakat termasuk dunia pendidikanuntuk melakukan pemberdayaan potensi keanegaragaman sebagai bagian penting dari proses pembangunan.

Ketiga, modernisasi kehidupan mengantarkan lahirnya harapan dan kebutuhan masyarakat yang beragam . Fakta yang ada, bila kita melakukan interaksi di dalam ruang kelas, kita akan berhadapan dengan peserta didik dengan latar belakang social budaya yang berbeda. Untuk hal sederhana saja, latar belakang agama dan suku bangsa peserta didik kadang tidak hanya berasal dari satu kelompok. Andaipun ada yang dalam satu ruang kelas itu memiliki latar belakang satu agama, namun kelompok (organisasi) agama mereka itu lebih dari satu kelompok. Misalnya saja, kendati agamanya sama, yaitu agama Islam, namun mazhab atau organisasi agamanya berbeda-beda, ada yang Muhammadiyah, NU, Persis dan atau Syiah. Hal itu adalah fakta social yang ada dalam ruang kelas. Hal ini akan semakin kompleks lagi, bila kemudian dikaitkan dengan anasir budaya yang lainnya.

Keempat, kerap munculnya masalah konflik social yang disulut oleh masalah SARAS (suku bangsa, agama, ras, antar golongan, dan seks). Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah contoh nyata mengenai kekerasan terhadap kelompok yang berbeda. Pada tahun 2008-2009, konflik diwarnai oleh adanya konflik antar golongan agama masih terjadi di masyarakat. Pada satu sisi, konflik ini terus meresahkan masyarakat, sedangkan pada sisi lain, Pemerintah belum mampu bertindak banyak terhadap konflik-konflik social yang beraroma SARAS.

Kelima, dalam melaksanakan proses pembangunan, Indonesia sangat membutuhkan stabilitas social. Ini telah menjadi harga mati bagi masa depan Indonesia. Stabilitas social yang ingin dibangun itu pun, bukan stabilitas social yang terbangun dari sikap refresifnya penguasa atau kekuatan militer penguasa, melainkan terbangun dari kesadaran pluralistic dan sikap toleransi masyarakat Indonesia.

Melalui kesadaran terhadap asumsi-asumsi itulah, maka usaha pengembangan pendidikan multicultural menjadi satu kebutuhan mendesak. Pendidikan multicultural, diharapkan bukan hanya tanggungjawab dari pemerintah atau guru bidang studi kewarganegaraan, melainkan menjadi tanggungjawab setiap guru, termasuk guru geografi di sekolah. Dalam konteks itulah, wacana ini akan berusaha untuk merinci, kekuatan materi ajar geografi dalam proses penyemaian kesadaran bermasyarakat majemuk di Indonesia.

Mengapa Pendidikan Multikultural ?
Krisis multidimensi yang dialami Indonesia saat ini, diakui atau tidak, menurut Ainul Yaqin (205:291) merupakan bagian dari problem cultural yang salah satu penyebabnya adalah keragaman kultur yang ada di dalam masyarakat kita . Keragaman dalam satu sebagai rahmat Tuhan, yang perlu disyukuri dan dijadikan modal pembangunan dan disisi lain menyimpan potensi masalah bagi masyarakat. Keragaman ini, dapat menimpulkna berbagai persoalan, misalnya korupsi, nepotisme, premanisme, separatisme, tawuran massal antar kelompok atau antar gang, dan sebagainya.

Berdasarkan pertimbangan itu, perlu kiranya dirumuskan strategi khusus dalam memecahkan persoalan tersebut. Menurut Ainul Yaqin (2005:5), pendidikan multicultural menawarkan satu alternative melalui penerapan dan konsep pendidikan berbasis pada pemanfaatan keragaman yang ada di masyarakat, khususnya yang ada pada siswa seperti keragaman etnis,bahasa, budaya, agama, status social, gende, kemampuan, umur dan ras .

Amin Abdullah (2005:xv) memandang bahwa pendidikan multicultural merupaka upaya praktis dan strategis dalam meminimalisir terjadinya konflik di masyarakat . Dalam pendidikan multicultural itu, menurut Ainul Yaqin siswa diajak untuk mengembangkan sikap menghargai keragaman bahasa, sensitive gender, mengembangkan sikap antidiskriminatif, membangun pemahaman kritis terhadap ketidakadilan dan perbedaan status social, menghargai perbedaan kemampuan, serta menghargai perbedaan umur.

Globalisasi sudah memberikan pelajaran nyata, bahwa masyarakat dunia ini tidak bersifat homogen atau monolitis. Melalui saluran informasi dan teknologi komunikasi, masyarakat Indonesia mendapat pengetahuan mengenai keanekaragaman budaya di dunia. Akibat adanya interaksi budaya dan atau koneksi budaya dengan kelompok luar, masyarakat Jawa Barat misalnya, kemudian menghadapi kenyataan adanya komunitas-komunitas yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Hal ini sangat dirasakan lagi, bila dikaitkan dengan kondisi sosial budaya Indonesia. Terlebih lagi, dengan adanya keanekaragaman budaya masyarakat dunia. Dengan kata lain, sangat jelas bahwa implikasi dari realitas yang anekaragam ini, mendorong lahirnya paradigma pendidikan multikultural .

Pendidikan multikultural ini, bukan saja dalam rangka mengarifi realitas kehidupan yang heterogen (bhinneka), namun berusaha untuk menjaga hak-hak sosial masyarakat di era global.

Hakikat Geografi : sebuah ulasan
Geografi adalah mata ajar yang diberikan kepada siswa, baik di tingkat pendidikan dsar maupun menengah. Pada tingkat pendidikan dasar, mata ajar ini disampaikan dalam satu nama rumpun, yaitu ilmu pengetahuan social, kendati kalau di tingkat SMP/MTs-nya pelajaran ini dipecah menjadi empat pelajaran IPS (sejarah dan PKn, serta Ekonomi). Sedangkan untuk tingkat SMA/MA, pelajaran geografi diberikan kepada siswa kelas X, dan kelas XI-XII program IPS .

Terkait dengan agenda pendidikan multicultural, setidaknya ada dua hal yang bisa mendukung pada kesadaran ini. Pertama, dilihat dari hakikat geografi, dan kedua dilihat dari materi ajar geografi itu sendiri.

Geografi pada hakikatnya adalah ilmu yang mempelajari sebaran, interaksi dan aktualitas fenomena geosfera. Dalam geografi dikemukakan mengenai sebaran anekaragam fenomena geosfera. Ini sudah tentu, sangat erat dengan inventarisasi fakta-fakta keanekaragaman budaya.

    Dengan belajar geografi, orang akan diajak untuk membaca, menelaah, dan atau menganalisis mengenai anekaragam dan sebaran anekaragam fenomena geosfera. Keanekaragaman suku bangsa adalah fenomena geosfera yang diajarkan kepada peserta didik.

Lebih jauh dari itu, geografi pun tidak sekedar menjelaskan letak-letak keanekaragaman budaya, tetapi menjelaskan pula mengenai interaksi antara manusia, dan antara manusia dengan lingkungan. Arthur Getis, menyebutkan bahwa interaksi antar manusia dan lingkungan (human environment interaction) adalah salah satu konsep dasar dalam bidang studi geografi. Dengan kata lain, geografi bukan hanya mempelajari mengenai ada apa dengan anekaragam fenomena gesfera, namun bagaimana pola atau model interaksi antara manusia dengan lingkungan, dan antar ruang fenomena geosfera tersebut.
Melalui kajian ini jelas sudah, bahwa geografi memiliki potensi besar dalam menjelaskan mengenai bagaimana pola-pola interaksi keruangan antar perbedaan atau persamaan fenomena geosfera. Fenomena orang gunung berinteraksi dengan orang pantai, atau orang pantai dengan orang pemukiman, orang Sunda dengan Padang dan lain sebagainya. Analisis mengenai fenomena-fenomena tersebut, merupakan nilai penting dalam usaha pengembangan pendidika multicultural di Indonesia.
Cirri dasar ketiga dari hakikat geografi yaitu mempelajari mengenai aktualitas-keanekaragaman. Pertanyaan mengapa berbeda adalah salah satu dari pertanyaan geografi. Mengap orang Sunda memiliki pola makan yang berbeda dengan orang Jakarta, mengapa seni orang Bali berbeda dengan orang Dayak, mengapa rumah orang Batak berbeda dengan orang Dani di Papua, dan lain sebagainya. Jawaban terhadap pertanyaan itu, membutuhkan ada analisis keruangan yang memadukan antara kondisi social budaya, ekonomi dan lingkungan fisik . Penjelasan yang mendalam mengenai keruangan tersebut, merupakan bentuk nyata dari analisis aktualitas keanerakagam budaya. Dengan kata lain, melalui penjelasan yang geografik, seseorang akan dengan mudah memahami mengapa koteks dibolehkan di Papua, sedangkan dianggap kurang cocok bila dikenakan oleh masyarakat Kota Bandung atau Jakarta. Hal ini adalah bagian penting dari analisis geografik mengenai aktualitas keanekargaman budaya.

Selain mengaju kepada hakikat geografi tersebut, potensi besar sumbangan geografi terhadap pendidikan multicultural adalah dilihat dari objek material geografi itu sendiri. Baik di SMP/MTs maupun SMA/MA, keanekaragam kehidupan manusia (antroposfera) merupakan materi penting yang disampaikan geografi. Kendati sayangnya, materi ajar ini lebih banyak ke aspek kuantitaif kependudukan, seperti menghitung angka kematian (mortalitas), kelahiran (natalitas), dan perpindahan penduduk (mograsi), dan belum menyentuh aspek keunikan dan keragamanan budaya masyarakat.

Implikasi dalam pelayanan pendidikan
Berdasarkan paparan tersebut, bahasan ini dapat disederhanakan, yakni pendidikan geografi memiliki potensi besar dalam memberikan informasi-informasi factual, sekaligus kesadaran actual dalam pembinaan masyarakat majemuk. Baik dari sisi hakikat geografi, maupun materi ajar, geografi atau guru geografi memiliki posisi terdepan dalam menumbuhkembangkan pendidikan multicultural.

Melalui analisis ini pula, ketika ada peserta didik yang konflik saras di sekolah atau di masyarakat, hal ini merupakan indikasi awal adanya ketidakberhasilan pembelajaran geografi di lembaga pendidikan. Guru geografi di sekolah belum mampu memberikan kesadaran mengenai fakta keragaman dan kebutuhan untuk melaksanakan interaksi antar keruangan.
Bila analisis ini benar, dan ditelusuri lebih lanjut, hal ini mengarah pada budaya belajar di sekolah. Pendidikan geografi yang ada selama ini, cenderung mengarah pada kognitif oriented, atau UN-oriented. Siswa di sekolah cenderung diarahkan atau mengarah pada usaha penguasaan materi ajar geografi (juga pelajaran lain) yang bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan dalam UN (Ujian Nasional), dan bukan pada aspek penghayatan makna materi ajar itu sendiri. Taksonomi Bloom yang selama ini dipelajari guru-guru, tidak pernah diterapkan secara merata di dalam kelas. Penguatan taksonomi nilai atau afeksi dalam pelajaran geografi sangat kurang.

System evaluasi geografi dalam aspek afektif, guru lebih melihat pada perilaku sehari-hari dikelas, dan bukan perilaku sehari-hari yang terkait dengan materi ajar. Di sini, kebanyak guru kurang menyadarinya. Nilai afeksi yang ada, cenderung hanya dilihat dalam konteks perilaku sehari-hari, misalnya rajin sekolah, santun ke rekan sekelas, dan sopan ke guru. Indikasi tersebut memang benar menjadi bagian dari nilai afeksi. Tetapi yang khilaf dalam benak guru itu, adalah nilai afeksi yang terkait dengan materi ajar itu sendiri. Artinya, bila kita mengajarkan tentang diskusi, maka nilai afeksinya adalah kemampuan menghargai perbedaan pendapat, bila materi ajarnya adalah keanekaragaman budaya maka nilai afeksinya adalah toleransi antar budaya, begitu yang lainnya.

Nilai afeksi dalam pembelajaran, sejatinya adalah nilai afeksi dari materi ajar yang disampaikan, dan bukan sekedar nilai aafeksi yang muncul dalam kehidupan sehari-hari anak. Di sinilah titik kealpaan guru di sekolah, sehingga pelajaran dapat dilihat dampak nyatanya terhadap usaha pembangunan karakter bangsa. Termasuk dalam hal ini, yaitu pelajaran geografi. Karena ada pelajaran PLH (Pendidikan Lingkungan HIdup), maka nilai afeksinya adalah kesadaran siswa dalam menjaga kelestarian lingkungan atau kebersihan kelas.

Penutup
Melalui uraian ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa geografi memiliki potensi besar dalam membangun kesadaran bermasyarakat majemuk. Baik dari sisi hakikat geografi maupun materi ajar geografi, pelajaran ini berposisi strategis dalam membangun masyarakat Indonesia demokratis secara dewasa, yaitu yang ditandai dengan adaya kerukunan hidup dalam keberagaman. Inilah nilai penting dari pelajaran geografi, dan semoga guru-guru geografi, dan juga akademisi geografi dapat meningkatan peran geografi dalam proses pembangunan masyarakat Indonesia yang demokratis dan berkeadaban.
Sayangnya, dalam Standar Kemampuan Minimal Lulusan pada pelajaran geografi, tuntutan pengembangan sikap-sikap multicultural ini, belum menjadi tujuan eksplisit pendidikan geografi. Dari kondisi ini, dapat dikemukakan rekomendasi, pertama, perlu adanya pemaksimal pemaknaan nilai-nilai pendidikan geografi dalam menumbuhkembangkan kesadaran hidup dalam keanekaragaman fenomena gesofera, kedua, pendidikan multicultural hendaknya dapat dijadikan model pembelajaran dalam konteks masyarakat majemuk seperti yang terjadi di Indonesia.

-o0o-

Dimuat dalam Jurnal Literat FKIP UNINUS Bandung. Nomor 30/12/2009 ISSN : 1411-2566.

Rujukan

  • BNSP. Panduan Penyusunan KTSP. Jakarta : BNSP. 2006.
  • Koentowijoyo. 2002. Selamat Tinggal Mitos Selamat Datang Kenyataan. Bandung : MIzan.
  • Munandar Sulaeman. 2006. Ilmu Sosial Dasar. Bandung : Refika Aditama.
  • E. Mulyasa. 2008. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Bandung. Remaja Rosda Karya.
  • N McGinn T. Welsh. 1999. Desentralisasi Pendidikan. Jakarta : Logos. Terjemahan Ahmad Sayhid. 2003.
  • M. Ainul Yaqin. Pendidikan Multikultural. Jogjakarta : Pilar Media.
  • Amin Abdullah. Kesadaran Multikultural : Sebuah Gerakan interest minimalization dalam Meredakan Konflik Sosial Kata Pengantar dalam M. Ainul Yaqin. Pendidikan Multikultural. Jogjakarta : Pilar Media.
  • CW. Watson. Multiculturalism. 2000. Philadelphia Buchingham : Open University Press.
  • Advertisements