Dalam dua minggu terakhir – menjelang hari ANTIKORUPSI, pemberitaan di media massa, banyak memunculkan kondisi psikologi Presiden SBY. Suasana bathin SBY, yang terbaca dari luar adalah bentuk keluhan atau reaksi bentuk ketertindasan diri oleh pihak lain. Sebagai proses pencitraan, banyak yang memberikan apresiasi positif terhadap strategi pemasaran politiknya SBY di tahun 2004. Dengan teknik keluhan atau pencitraan ketertindasan menyebabkan dirinya popular dan mendapat simpati yang luas dari masyarakat.


Tidak terlalu salah, bila kita pun saat ini menilai bahwa keluhan SBY adalah bentuk lain dari upaya pencitraan ketertindasan diri oleh hegemoni oposannya. Namun demikian, kita melihat sisi paradoks dari keluhannya itu sendiri. Dengan kata lain, kita lebih melihat bahwa keluhan atau perasaan ketertindasan oleh fitnah kelompok oposisi, menjadi sangat tidak relevan terkait dengan perilaku politik dirinya dalam pemerintahan KIB periode II ini.
Ada beberapa alasan yang mendukung pada pencitraan ketertindasan SBY menjadi sangat tidak elegan.
Pertama, dalam proses penyusunan kabinet, SBY sendiri sesungguhnya lebih tercitrakan sebagai pelaku tidak adil daripada sebagai pemimpin yang bijak. Presiden adalah pemilik hak prerogative dalam menentukan siapa menduduki apa dalam jabatan kabinetnya. Namun, ketidakterpilihannya Nila A Moeloek sebagai Menteri Kesehatan, menyisakan pertanyaan yang sempat controversial. Ada dua kontroversi yang menyelimuti masalah ini, (a) mengapa hanya semalam keputusan itu harus berubah, padahal Nila sudah mengikuti proses yang cukup panjang, dan (b) mengapa penggantinya adalah orang yang juga menyulut controversial ?
Mau tidak mau, kebijakan politik SBY tersebut menyebabkan citra SBY menjadi kurang baik dihadapan (sebagian) masyarakat. Prosesi yang selama ini dianggap familiar, popular dan demokratis, serta transparan, akhirnya terkubur sudah oleh kaburnya prosesi pemilihan Menkes jilid II ini. Bahkan buntut dari kebijakan itu, beberapa saat di awal masa jabatannya, Menkes pun sempat mendapat penolakan dari kelompok-kelompok tertentu di lingkungan penggiat kesehatan.
Kedua, rasa simpati terhadap keluhan dan citra ketertindasan sangat lemah, terkait dengan tidakresponsifnya Partai Demokrat atau Fraksi Demokrat dalam mensikapi usulan hak angket. Lambatnya sikap tersebut, menjadi citraan yang buruk bagi SBY khususnya, dan Partai Demokrat umumnya.
Bagi Partai Demokrat sendiri, kehati-hatian dalam mensikapi hak angket adalah strategi politik yang formalis. Menunggu hasil audit BPK adalah sikap normative. Namun kenormatifan yang kaku bukanlah sikap politik yang mencerminkan kematangan dalam membaca trend atau psikologi politik publik. Pada konteks inilah, citra SBY sebagai pemimpin Negara sudah mulai berkurang.
Ketiga, keluhan dan rasa ketertindasan SBY menjadi kian tidak bermakna, terkait dengan adanya indikasi (dugaan sementara) keterlibatan orang-orang di sekitar dirinya tersangkut Skandal Bank Century. Orang yang banyak digunjingkan itu adalah Boediono (Gubernur BI, dan kini Wapres), dan Sri Mulyani (Menteri Keuangan). Kedua orang itu, kini menjadi pendamping utama SBY.
Bila demikian adanya, maka dapat disimpulkan bahwa minimalnya ada tiga orang yang dianggap kurang memenuhi kepuasan politik rakyat Indonesia, yakni Menkes, Wapres dan Menkeu. Ketiga orang, menjadi titik lemah dari kekuatan dan ketahanan kabinet KIB jilid II.
Keempat, ketidaksimpatian itu terjadi pula atas tidak tegasnya SBY dalam menindak orang yang sudah dianggapnya mencemarkan nama baik dirinya. Masih ingat dalam benak kita, ketika SBY dicemarkan nama baiknya oleh Zaenal Maarif, beliau langsung melaporkannya dan menggusurnya ke meja hijau. Sikap ini, tidak tampak ketika dirinya dicatut namanya oleh oknum yang menjadi bagian penting dari perilaku Anggodo dalam kasus Bibit Chandra. Presiden SBY seolah menganggap angin lalu terhadap pencemaran nama baik tersebut.
Terakhir, psikologi kepemimpinan SBY menjadi sangat tidak matang, bila dikaitkan kembali dengan sikap reaksionernya terhadap gerakan 9 Desember. Gerakan Indonesia Bersih yang bertepatan dengan hari Antikorupsi Se-dunia, dianggapnya sebagai satu gerakan yang ditunggangi oleh kepentingan politik. Sontak saja, reaksi seperti ini mendapat kritikan dari berbagai kalangan, khususnya dari kalangan oposisi atau aktivis di lapangan.
Dari sejumlah data atau gambaran psikologi kepemimpinan presiden RI tersebut, setidaknya kita menemukan informasi bahwa psikologi kepemimpinan dan kenegarawaran menjadi sangat penting dalam menjaga citra pemimpin itu sendiri. Terlalu banyak mengeluh dan atau mencitrakan diri sebagai orang tertindas, pada dasarnya hanya menunjukkan diri sebagai orang yang tidak cerdas dalam memainkan peran diri dalam dinamika politik yang tengah berkembang.
Hal yang perlu diwaspadai, presiden SBY jangan sampai tersetir oleh opini di sekitar dirinya, sehingga dirinya terjebak oleh isu-isu murahan, yang malah dapat menyebabkan dirinya terjebak pada lubang-gaya kepemimpinan yang tidak sejati. Citra SBY sebagai pemimpin yang santun, bijak, dan berhati-hati dalam mengambil kebijakan, rusak sudah oleh perilaku reaksioner dan kebijakan-kebijakan yang tidak memperhatikan nurani rakyat.
Isu murahan lainnya yang bisa menyebabkan SBY terjebak pada kubangan sikap politik yang tidak elegan, yaitu bila dirinya termakan isu sebagai pemilik kekuatan ekonomi yang kuat di parlemen. Betul bila ada yang mengatakan bahwa Partai Demokrat adalah partai pemilik suara terbanyak di DPR. Betul pula bila dikatakan bahwa SBY adalah pemilik suara mayoritas dalam pemilihan presiden 2009. Namun perlu dicatat pula, kekuatan suara politik baik diparlemen maupun di pilpressesungguhnya sangat cair. Maksudnya, maka kekuatan itu masih sangat mudah untuk berubah dan bergeser. Oleh karena itu, kekuatan politik SBY sendiri pada dasarnya belum dapat teruji dengan baik. setidaknya belum banyak ujicoba politik yang dapat menguatkan keyakinan bahwa pemilik suara Partai Demokrat itu memang kuat dan bisa diandalkan.
Bila SBY termakan oleh isu sebagai orang yang memiliki kekuatan politik di Parlemen dan Eksekutif, maka dia akan dengan mudah terjebak oleh kubangan politik yang emosional dan reaksioner. Artinya, sikap reaksioner sebagaimana yang ditunjukkan dalam analisis di atas, potensial menjadi blunder bagi karir politik dirinya di masa depan. Karena sesungguhnya, sikap reaksioner dan emosional itu bisa berada pada dua titik ekstrim, yaitu pemimpin yang manja dan atau pemimpin yang otoriter.
Pada konteks inilah, kekhawatiran terhadap tunggangan politik pada 9 Desember merupakan reaksi emosional yang tidak sejalan dengan citra kesantunan dan sikap bijak dirinya. Pada konteks inilah, SBY hendaknya dapat kembali menunjukkan diri sebagai seorang negarawan yang mengedapkan rasionalitas dan kepentingan publik.
Untuk sekedar contoh, daripada mengembangkan opini yang bersifat kontrapoduktif, mendingan Pemerintah bersatu atau bergabung dengan gerakan 9 Desember untuk menuntaskan agenda pemberantasan markus dan mafia peradilan. Sikap ini jauh lebih elegan, dan jauh lebih mendorong menguatnya citra SBY dihadapan masyarakat. Bukankan gerakan Antikorupsi sama sebangun, senada seirama dengan misi Pemerintah ? mengapa harus dilawan dengan opini yang kontraproduktif ?
Pemerintah harus cerdas, bahwa musuh Indonesia saat ini adalah penguasa yang berkolusi dengan pengusaha dan mengkorup kekayaan negara ! Musuh nasional yang lainnya adalah mafia peradilan yang ditunjukkan dengan berkolusinya pengusaha, penguasa dan penegak keadilan.
Itulah musuh besar bangsa kita saat ini.
Dan saat ini, adalah saatnya kita bangkit untuk menyatakan perlawanan !!

Advertisements