Pada saat Jusuf Kalla (2007) melontarkan pikirannya tentang prinsip demokrasi yang dianutnya, kemudian muncul prokontra di media massa. Baik kalangan aktivis demokrasi, elit politik maupun akademisi memberikan tanggapan terhadap pandangan Kalla yang memosisikan demokrasi sebagai sebuah alat, sedangkan kesejahteraan adalah sebuah tujuan.


Wacana ini tidak bermaksud memperpanjang prokontra tersebut.. Karena secara normatif, demokrasi bagi para penganutnya merupakan pandangan menyeluruh yang mencakup alat, tujuan dan nilai-nilai. Sehingga pola pikir ini sejatinya berbeda dengan yang diyakini Jusuf Kalla. Namun di balik itu semua, ada satu kekhawatiran mengenai keyakinan bangsa ini terhadap masalah demokrasi. Kekhawatiran ini bisa terkait dengan sikap praktis ataupun kesadaran demokratis rakyat itu sendiri. Pada konteks inilah, wacana ini menjadi penting untuk kemudian membincangkan mengenai struktur ideologi masyarakat kita.

Sepanjang mengacu ke pengalaman negeri kita, wacana demokrasi kiranya masih menjadi wacana yang belum tuntas. Andaipun sudah ada penyebutan dengan tegas mengenai konsep kedemokrasiannya, namun inisial dan karakter kedemokrasian ini kemudian berimbuhan. Sayangnya imbuhan kedemokrasian tersebut masih merupakan embrio pemikiran sehingga tidak jelas jenis kelaminnya. Misalnya saja ada demokrasi terpimpin, demokrasi religius atau demokrasi pancasila.

Di lingkungan masyarakat muslim lebih kontras lagi. Ada satu pihak yang mengatakan bahwa demokrasi itu adalah haram, mubah (alternatif) dan ada yang meyakini dengan benar bahwa demokrasi adalah sebuah kemestian hidup di zaman sekarang. Realitas kehidupan seperti ini menunjukkan peta ideologi kebangsaan bangsa kita belum selesai.

Penulis meyakini bahwa kebekuan pola pikir selain disebabkan karena ada pembakuan, penyakit paling buruk pun dapat terjadi pada mereka yang memiliki ketidakjelasan ideologi. Pembangunan bangsa dan pembangunan karakter bangsa akan sulit dilakukan manakala bangsa tersebut mengalami ketidakjelasan arah atau falsafah bangsa.

Inggeris di bawah kepemimpinan Tony Blair sempat mengusung sebuah demokrasi yang berbeda dari pemahaman demokrasi sebelumnya. Salah satu penasehat Blair pada waktu itu, yaitu Anthony Giddens diserang oleh kelompok pemikiran lawannya sebagai pemikir yang konservatif dan atau dianggap tidak jelas sikap terhadap demokrasi. Namun kemudian dengan tegas, baik secara politis maupun secara akademis, Anthony Giddens membantu Tony Blain merumuskan Jalan ke Tiga demokrasi di Inggeris yang kemudian disebutnya sebagai Demokrasi Sosial.

Keberanian Anthony Giddens ini kemudian melahirkan kekaguman dari kalangan akademisi mengenai konsep dan rumusan pemahaman mengenai demokrasi yang aplikatif dan relevan dengan tantangan zaman, minimalnya dalam konteks negara Inggeris. Pada konteks inilah, kita dapat menyebutkan bahwa Giddens sudah melakukan kerja kreatif dalam menghadapi sebuah prinsip berbangsa dan bernegara, yaitu (a) kesadaran untuk melakukan improvisasi dan kreativitas secara berkelanjutan, dan (b) keberanian untuk mengoreksi pemahaman yang sudah baku. Kesadaran seperti ini relevan dengan adagium bahwa kebakuan potensial menyebabkan kebekuan. Oleh karena itu, perlu terus dilakukan upaya pembebasan diri dari suasana pembakuan yang membekukan.

Kebekuan dan ketidakjelasan ideologi (baca : ideologi pembangunan) potensial menjadi penghalang dan penghambat proses pembangunan di Indonesia. Sebagai seorang arsitek rencana pembangunan, dia akan mengalami kesulitan untuk menentukan arah pembangunan dan program pembangunan. Bagi para pengusaha menengah di Indonesia, mereka akan sulit (atau dibikin sulit sendiri) untuk mengembangkan CSR (corporate social responsibilty) kepada masyarakat di sekitarnya di saat perusahaannya sendiri sedang berjuang untuk mempertahankan keberlanjutan usahanya. Pada konteks inilah, JK pun mengartikan demokrasi secara sepotong-sepotong.

Fenomena ini, penulis sebut dengan istilah divided ideology, artinya adanya gejala ketidakjelasan atau ketidakutuhan falsafah pembangunan bangsa. Negara yanga mengalami divided ideology adalah negara yang tidak memiliki kejelasan mengenai arah ekonomi (apakah ekonomi kerakyatan, kapitalisme, atau berbasis nilai budaya), arah ideologi budaya (apakah budaya sosialis, kapitalis, atau spiritualis), apakah negara kesatuan atau federalis, apakah Pancasila atau primordialis.

Sampai pada titik ini, penulis masih merasakan bahwa bangsa kita masih gamang untuk menuntaskan masalah ini. Sehingga pada akhirnya negara ini pun cenderung menampakkan diri sebagai bangsa yang berideologi terpecah (divided ideology) atau ideologi banci.

Terkait dengan masalah ini, kasus yang berkembang di Venezuela pasca referendum potensial menjadi negara berideologi terpecah. Bila Venezuela mampu menjaga eksistensi bangsa dengan karakter baru yang dibangunnya, dia sudah mampu menata satu karakter ideologi bangsa yang utuh. Namun bila dia gagal menghadapi dinamika sosial-politik pasca referendum, maka dia akan menjadi salah satu contoh dari negara yang gagal dan mengalami keterpecahan ideologi.

Merujuk pada pengalaman Chavez dan juga potensi yang bisa berkembang di Indonesia ada beberapa kemungkinan yang dapat menunjukkan keterbelahan ideologi, yaitu (1) tidak adanya kejelasan retorika ideologi bangsa dengan agenda operasional pembangunan, (2) terpecahnya ideologi pembangunan di tataran elit-politik, (3) tidak jelasnya arah ideologi pembangunan yang dilaksanakan masyarakat, dan (4) pecahnya ideologi pembangunan antara satu tingkat pemerintahan dengan tingkat pemerintahan yang lainnya.

Ketidakjelasan retorika. Kasus yang muncul dalam retorika adalah satu bentuk ketidakjelasan retorika ideologi pembangunan. Bukan hal mustahil, bila dalam alam bawah sadarnya sudah memiliki makna demokrasi yang berbeda dengan sebuah keniscayaan demokrasi, maka agenda-agenda operasionalpun akan menunjukkan hal yang berbeda dengan semestinya. Orang bisa saja skeptik, terhadap kemampuan Pemerintah dalam menunjukkan kepekaan serta keberpihakannya terhadap KUKM bila latar belakang elit-politik di tingkat pusat adalah pengusaha yang berbau kapitalis bahkan sempat duduk di kuris IMF.

Andaipun ada elit politik yang memiliki kepekaan dan kepeduliannya terhadap KUKM (misalnya), namun bila tidak memiliki grand-ideology pembangunan yang jelas maka kondisi akan menghantarkan pada terpecahnya konsentrasi ideologi pembangunan nasional antar elit politik.

Dalam sejarah Indonesia sempat ada pimpinan nasional yang memiliki perbedaan prinsip politik dan pembangunan yang berbeda dan kemudian menjadi penyebab terpecahnya pemerintahan (divided governance). Misalnya antara Soekarno-Hatta, serta Soeharto dan Sri Sultan HB IX yang berujung pada pengunduran wapres dari kedudukannya. Dalam pemerintahan sekarang ini, JK mampu menunjukkan manuver politik serta nalar-ekonomi yang lebih real dibandingkan dengan SBY. Walaupun mampu bertahan sampai pada tahun ke-empat, namun gerak politik JK seolah-olah lebih kuat dibandingkan SBY itu sendiri. Tidak salah bila ada orang yang mengatakan dalam periode ini posisi wapres lebih populer dibandingkan dengan presiden, baik dalam bermanuver politik maupun berwacana.

Bila kondisi ini dibiarkan, sesungguhnya potensi divided ideology pada tingkat elit akan menjadi bagian dari penyumbang keterpecahan ideologi pembangunan di setiap tingkatan. Walaupun negara NKRI bukan negara agama (baca : negara Islam) namun selaras dengan aspirasi yang berkembang di wilayahnya Pemerintahan daerah di Nanggroe Aceh Darrussalam akan lebih mengutamakan nilai lokal dan nilai Islam sebagai orientasi pembangunan. Syariat Islam akan menjadi arah, alat, sekaligus nilai anutan dalam melaksanakan pembangunan di daerahnya. Hal ini akan berbeda dengan pemerintahan daerah lainnya di Indonesia.

Pada kategori yang terakhir, yaitu munculnya keterpecahan ideologi di masyarakat. Bagi sekelompok pihak ada yang menduga bahwa ideologi demokrasi sudah tumbuh di masyarakat Indonesia, namun sejatinya yang munculnya adalah tirani yang berayun dari minoritas ke mayoritas atau sebaliknya. Ada yang berpandangan bahwa negara kita adalah NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) namun ideologi perjuangan elit politiknya sangat separatis (misalnya dengan menganut keyakinan politik dengarkan aspirasi saya, kalau tidak akan memisahkan diri dari daerah yang induk). Semua hal ini menunjukkan bahwa ideologi bangsa ini belum selesai, dan masih menunjukkan ideologi yang terpecah.

Berdasarkan analisa tersebut, ada hal pokok yang harus dilakukan bangsa Indonesia, yaitu menghapuskan ideologi bangsa yang masih terpecah. Karena sepanjang ideologi masih terpecah, Indonesia masa depan yang cerah dan gemilang akan sulit diwujudkan. Indonesia harus sesegera mungkin menyelesaikan agenda-agenda nasional sebagai sesuatu hal yang final. Misalnya Pancasila adalah adalah final. NKRI adalah final. Bhineka tunggal ika adalah final. Modernisasasi adalah final. Reformasi adalah final. Bila tidak, kegamangan pembangunan akan terus dirasakan dalam proses pembangunan di Indonesia.

Inikah jalan ketiganya Indonesia ?

Advertisements