Pernahkah kita merasakan bahwa kita adalah salah satu diantara orang yang tengah mengalami penyakit autis ? Bila hal demikian belum kita rasakan, mungkin sudah saatnya untuk menafakuri diri, untuk kemudian memotret diri, status keberadaan kita di masyarakat sekitar. Bila simpulan dari hasil renungan itu, muncul kecenderungan adanya gejala kebetahan (enjoy) dengan permainan dan gaya hidup sendiri, dan tidak kepekaan atau tanggungjawab sosial, maka sesungguhnya kita tengah mengalami penyakit autis.

 



Bila suatu saat, bila melihat ada seorang anak hidup menyendiri. Kendatipun, di kanan kirinya, ada kakak atau adiknya, bahkan ada ibu dan bapaknya, juga kakek dan neneknya, namun bila dia merasa betah atau senang dengan dunia sendiri, maka para psikolog menyebutnya sebagai anak yang mengalami autis. Di luar pro kontra, mengenai definisi sesungguhnya, apakah autisme merupakan sebuah kecacatan mental yang tidak dapat disembuhkan, atau penyakit mental yang bisa direhabilitasi, namun dalam konteks ini, seorang anak yang senang dengan dunianya, dan tidak peduli pada kebutuhan fisiologis, gerak, biologis dan komunikasi sosial, maka anak tersebut dapat disebut sebagai anak yang autis.

Persoalan yang lebih luas, ternyata kita pun menemukan ada sebuah gejala anomalia mental sosial masyarakat. Setiap kelompok masyarakat kita, kerap kali menunjukkan adanya ke-autis-annya, sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Seorang muslim yang sedang sholat jumat, adalah miniatur budaya beragama yang dihinggapi penyakit autis. Sang khatib berkhutbah (berpidato), sementara jamaah ada dalam kondisi tertidur pulas. Namun, hal yang menarik adalah si khatib itu sendiri, merasa tidak ada masalah terhadap kenyataan, bahkan dia merasa tenang, senang dan betah dengan kondisi tersebut. Pada kondisi ini, khatib berbicara sendiri, dan jamaah pun sedang menikmati aktivitasnya sendiri (tidur pulas). Inilah autisme masal dalam bidang keagamaan.

Ketika dalam sebuah kode etik profesi di nyatakan, bahwa setiap melaksanakan tugas seorang pegawai departemennya harus jujur, adil dan amanah. Sang pejabat itupun, dengan gagah berani, cerdas, tegas dan jelas menjelaskan dan menguraikan makna dari konsep-konsep kode etik tersebut. Namun pada sisi yang lainnya, sang aparatur atau staffnya sedang bergerilya melakukan kongkalikong menggolkan projek melalui pendekatan KKN. Pada satu sisi, seorang pejabat enjoy dan menikmati pekerjaan dalam menguraituturkan makna normatif kode etik pegawai. Namun, pada sisi lain, staffnya sedang bergerilya menjalankan tugas rutin untuk melakukan tindak KKN (catatan : istilah yang digunakan sudah pasti bukan KKN, misalnya dengan sebutan sebagai ucapan terimakasih). Fenomena inipun, adalah fenomena autisme masal di lingkungan aparatur.

Dengan digulirkannya UU Otonomi Daerah, penyakit autisme masal ini, banyak bermunculan ke permukaan. Untuk sekedar menjelaskan kasus, ketika Pemerintah Provinsi membuat sebuah Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah (RKPD), dan dinyatakan bahwa RKPD itu adalah panduan bagi kabupaten/kota dalam merumuskan berbagai program kegiatan pembangunan, akankah ada gayung bersambut dari setiap pemerintah kabupaten/kota ?

Dalam menjawabnya ini, ada satu argumen yang bisa dijadikan pisau analasis mengenai autisme aparatur ini, yaitu bila setiap kabupaten/kota membuat RKPD masing-masing, bahkan dalam perumusannya tidak memperhatikan RKPD provinsi, terlebih lagi program pembangunan nasional, maka sesungguhnya aparatur pemerintah kita sudah menjadi autis. Otonomi daerah, telah menyebabkan setiap pemerintahan merasa otonom atau berdaulat dengan lingkungan pemerintahannya masing-masing. Sehingga, program kabupaten/kota kerap kali tidak sinkron dengan program provinsi, atau program provinsi tidak ada akar lanjutan ke daerah. Pada ujungnya, setiap Badan Perencanaan Daerah, membuat rancangan pembangunan daerahnya masing-masing, tanpa peduli rancangan pembangunan pemerintahan yang lainnya. Pada saat itulah, sesungguhnya aparatur perencanaan daerah pun sedang mengalami autis. Mereka senang dan merasa betah dengan aktivitasnya sendiri, tanpa hirau dengan program pembangunan nasional, RKPD provinsi atau RKPD kabupaten/kota di sekitarnya. Padahal sejatinya, pembangunan sebuah daerah membutuhkan adanya kesinergisan, dan kesinkronan dengan program Pusat, Provinsi dan atau program pembangunan regional di wilayah sekitarnya.

Hal yang menarik pula, autisme masal ini terjadi pula di lingkungan akademik. Seorang akademisi, merasa sudah selesai melaksanakan tugas, dengan cara menuturkannya di ruang kelas. Tidak kurang, guru besar, doktor atau master yang terpenjara oleh ruang berukuran 8 x 8 meter. Dalam ruang itulah, para akademisi berwacana mengenai kondisi negeri. Sementara, sesaat atau bersamaan dengan itu, di luar kampus (atau malahan dalam lingkungan kampusnya sendiri), sedang terjadi sebuah kebijakan lembaga sebagaimana yang sedang dikritiknya habis-habisan oleh sang akademisi tersebut. Kritik terus berjalan, namun kebijakan lembaga pun terus berjalan, dan mereka ternyata merasa betah dengan dua kenyataan tersebut. Itulah autisme masal di lingkungan akademik.

Merujuk pada berbagai kasus tersebut, tampaknya tidak terlalu sulit bila kita menyebutnya bahwa inilah gejala autisme masal. Setiap orang asyik dengan permainan hidup yang berlaku di lingkungannya sendiri, tanpa hirau terhadap realitas sosial di sekitarnya. Jika dipotret dari permukaan bumi, setiap masyarakat/kelompok/komunitas bangsa Indonesia, asyik dengan budaya hidupnya masing-masing. Bahkan, setiap kelompok menyenandungkan lagu politik yang sama, sebagaimana dituturkan Presiden SBY, I dont care. Terserah, apapun kritikanmu, atau apapun omelanmu, kami akan tetap melakukan protupoksi (program tugas pokok dan fungsi) atau kebiasaan kami.

Meminjam istilah Guy Debord (dalam Briggs dan Burke, 2006:46), jangan-jangan itulah yang disebut sebagai masyarakat pertunjukkan (society of the spectacle), yaitu tengah mempertontonkan sandiwara monolog dengan memuji keberhasilan, atau aktivitasnya masing-masing tanpa terputus-putus. Dengan kemampuan retorika dan mobilisasi massa (juga media massa), pemerintah atau aparatur tengah mempertontonkan manuver politiknya sebagai sebuah bagian dari upaya menunjukkan peran dan fungsinya sendiri. Namun, yang kita khawatir, dengan semua yang mereka tengah lakukan itu, adakah masyarakat merasakan manfaat dari yang meleka lakukan ? Atau adakah mereka peduli dengan apa yang sedang elit politik lakukan, jangan-jangan masyarakat pun tetap konsisten menyanyikan lagu I dont care.

Bila demikian adanya, lengkap sudah teater masyarakat autisme Indonesia. Dan bisa jadi, tulisan ini pun adalah salah satu alat permainan penulisnya, yang sedang menikmati kesendiriannya. Sementara orang lain, tetap menyanyikan lagu I dont care.

 

-0o0-

 

Penggiat sosiologi, tinggal di Bandung

Advertisements