Ada yang menarik bila memperhatikan sejumlah pilkada di Indonesia saat ini. Perilaku politik masyarakat seakan menunjukkan satu trend yang unik dan sekaligus memunculkan rahasia psikologi politik diluar dugaan kita. Di Kota Bandung –misalnya, muncul trend calon independent (calon indi) dalam pilwakot. Kemudian di daerah lain ada yang masih meminjam kandidat dari kalangan militer. Tidak kalah menarik pula, pada beberapa kota/provinsi ada partai politik yang meminjam popularitas artis untuk masuk dalam bursa pilkada.

Analisa ini tidak bermaksud untuk mengurai mengenai hasil akhir setiap pilkada yang diikuti oleh calon-calon yang mengandung unsur dari artis atau militer. Perhatian kita lebih mengarah pada makna dibalik budaya politik yang dipertontonkan elit partai dan perilaku masyarakat dalam setiap event politik. Dengan menganalisis perilaku elit partai dan perilaku masyarakat ini, diharapkan dapat bermanfaat bagi elit partai atau pemerintah yang berkuasa saat ini. Lebih sederhananya, analisisi ini akan mengarah pada usaha mengurai hubungan antara perilaku politik dengan peran partai politik.

Dalam pengertian lain, fenomena yang ada saat ini menarik untuk dikaji dengan cermat bila dikaitkan dengan peran dan fungsi nyata dari sebuah partai politik. Dalam amatan analis politik (Budiarjo, 1991, Surbakti, 1992), salah satu fungsi partai politik itu adalah rekruitmen kader politik. Dalam partai politik itulah, seorang warga Negara direkrut, dibina, dikader dan diarahkan untuk menjadi seorang negarawan yang memiliki tanggungjawab untuk mewujudkan visi dan misi kebangsaan. Namun demikian, apa jadinya bila peran fungsi ini kemudian dikonfirmasikan terhadap realitas politik yang ada saat ini ? adakah publik akan mengatakan bahwa peran dan fungsi partai politik saat ini masih berjalan dengan baik ?

Untuk menjawab hal tersebut,ada sejumlah data yang mengindikasikan bahwa perilaku politik sebagaimana yang tercermin dalam sejumlah pilkada saat ini mengantarkan pada kematiannya (peran) partai politik. Andaipun tidak seluruh indikasi, indikasi yang ada akan menjadi tanda awal kematian bagi sejumlah partai politik yang ada di Indonesia.

Pertama, bila partai politik masih meminjam kader dari militer merupakan indikasi adanya ketidakberdayaan partai dalam menggodok kadernya menjadi sebuah negarawan. Partai tersebut belum mampu menunjukkan diri sebagai mesin politik atau kendaraan politik bagi kadernya dalam meraih kursi kekuasaan. Partai politik dapat dikategorikan sebagai partai yang gagal, bila lebih banyak meminjam (atau malahan membeli) kader dari kelompok lain (khususnya militer).

Peminjaman kepada elit militer merupakan indikasi lemahnya partai politik dalam membangun kadernya yang militan dan memiliki kemampuan penguasaan wilayah. Diakui atau tidak, kader dari militer adalah individu yang memiliki penguasaan wilayah serta gaya kepemimpinan yang kuat. Mereka sudah terbina dalam pembinaan satu wilayah. Pengalaman dan kompetensi inilah yang masih miskin dimiliki oleh elit politik di Indonesia. Dengan kata lain, sangat masuk akal bila kemudian partai politik ada yang mempercayakan pada kader militer dibandingkan pada kader partainya sendiri.

Kedua, indikasi kematian partai politik dalam membina atau mengkader anggotanya dapat dilihat dari kesediaannya menerima lamaran (melamar) artis. Nilai popularitas artis adalah satu nilai yang patut diakui publik. Di bandingkan elit partai, yang sejatinya sebagai wakil rakyat, kedekatan psikologis dan popularitas artis lebih besar dibandingkan wakil rakyat tersebut. Daya tarik inilah, yang kemudian menjadi titik magnet bagi partai politik untuk melirik kalangan artis untuk dijadikan sebagai salah satu pasangan dalam pilkada. Dalam batasan tertentu, kader militer dan kader partai lebih miskin nilai popularitas dibandingkan kalangan artis. Sementara dilain pihak, baik pilkada maupun pemilu membutuhkan nilai popularitas untuk memenangkan persaingan. Oleh karena itu, tidak aneh pula, bila (kader) partai politik yang kurang pede di mata masyarakat akan meminjam kelompok artis.

Ketiga, munculnya hasrat masyarakat untuk mengusung atau mencalonkan bakal calon independen seperti yang terjadi di Bali dan Kota Bandung merupakan data tambahan ketidakpercayaan publik terhadap partai politik. ketidakpercayaan ini sudah tentu, bukan tanpa alasan. Ketidakpercayaan publik terhadap partai ini, adalah gunung es dari kekecewaan publik terhadap kinerja partai dan elit-elit partai terkait dengan budaya dan perilaku politiknya dalam memperjuangkan aspirasi rakyat.

Keempat, indikasi keempat yang dapat dijadikan sebagai tanda kematian partai politik adalah ketidakkonsistenan masyarakat dalam berpolitik. Partisipasi politik masyarakat dalam perhelatan partai, lebih cenderung dimaknai sebagai oportunitas rakyat dalam memanfaatkan keuntungan ekonomi. Karena kampanye itu mendapat upah, maka siapapun akan rela untuk hadir dalam perhelatan tersebut. Sedangkan dalam proses pilihan politiknya, mereka cenderung egois atau mungkin malahan mengambil jalan golput. Sikap pragmatis ini merupakan indikasi kematian pengaruh partai atau kekuatan partai dalam memberikan pengaruh kepada masyarakat.

Kelima, tingginya angka golput. Baik pada tingkat Kabupaten/Kota maupun provinsi, jumlah angka pemilih pada kelompok ini tetap tinggi. Terhadap data ini, bahkan ada yang berhipotesis kalau saja ada partai golput (artinya partai golputnya cuma ada satu, tidak ganda apalagi multigolput) maka partai ini akan meraih kemenangan.

Tingginya angka golput adalah bukti nyata dari partai politik yang ditinggalkan masyarakat. Angka ini akan semakin tinggi, bila dalam waktu-waktu mendatang partai politik masih terus menunjukkna perilaku politik yang tidak seiring dengan harapan publik. Kasus wakil rakyat yang malas bersidang dan bersemangat beragumentasi minta fasilitas tunjangan dewan kepada pemerintah akan menjadi tambahan yang dapat memperkuat ketidakpercayana publik terhadapnya.

Apa yang harus dilakukan ?

Analisis ini tidak bermaksud untuk memisahkan antara militer dan sipil, pengusaha dan non-pengusaha, artis dan non artis. Setiap warga Negara, baik artis, pengusaha, militer, pensiunan, ataupun yang lainnya memiliki hak sama dalam berpolitik. Oleh karena itu, wacana ini bukan melihat aspek dualitas tersebut. Aspek dualitas yang akan dicermati itu adalah dualitas antara kader dan nonkader. Itu yang menjadi focus perhatian analisis.

Memasukkan unsur baru dalam konteks kompetisi politik, seperti meminjam kader dari luar partai dengan cara mengorbankan karir politik kader sendiri, pada dasarnya lebih bersifat pragmatis dan ekonomik. Di lain pihak, kebijakan tersebut tidak jauh berbeda dengan merampok jalur karir kadernya sendiri. Orang luar yang memiliki sumber daya politik yang lebih (lebih tepatnya sumberdaya ekonomi dan popularitas) ternyata dapat memenggal jalur pengkaderan yang dibangun oleh partai politik.

Naluri alamiah dari seorang kader politik, setelah mencapai pucak pimpinan dalam partai adalah mengincar kursi eksekutif atau lembaga legislative pada tingkatannya. Nalar dan naluri seperti ini adalah sesuatu yang alamiah dan realistic bagi seorang kader politik. Namun, bila jalur karir ini dapat dipotong oleh kader dari luar, kader pinjaman atau kader yang melamar, maka selain peluang karir politik itu hilang bagi para kadernya, juga menyebabkan sistem kaderisasi dalam partai menjadi stagnan.

Pada konteks inilah, fungsi partai politik sebagai lembaga kaderisasi warga Negara menjadi negarawan menjadi hampa. Karena yang muncul adalah proses transaksi ekonomi untuk sebuah jabatan politik. Implikasi jangka panjang dari kondisi ini, yaitu sangat jelas, kematian partai politik di Indonesia.

Berkhidmat pada argumentasi inilah, maka persoalan penting yang diangkat pada wacana ini adalah kepastian kaderisasi, efektivitas kaderisasi dan revitalisasi peran partai politik dalam proses pengkaderan itu lebih penting daripada kepentingan-kepentingan sesaat. Partai politik yang lebih mengutamakan kepentingan sesaat, selain akan menyebabkan kekecewaan kadernya sendiri, juga akan banyak ditinggalkan oleh konstituen atau masyarakat.

Oleh karena itu, untuk menyelamatkan masa depan partai, ada dua hal penting yang harus dilakukan. Pertama, yaitu memberikan akses yang sama bagi setiap orang untuk masuk dalam struktur partai. Dua indikasi kematian yang awal (meminjam artis dan militer) dapat dengan mudah diatasi oleh partai politik, misalnya dengan cara menggaet kader militer atau artis atau juga penguasa (pemilik modal) untuk masuk dalam jajaran partai. Dengan cara seperti ini, akan dapat memperkuat partai minimalnya akan meningkatkan peran nyata partai dalam pengkaderan. Untuk sekedar eksperiman, Pemilu 2009 dapat dijadikan uji coba ke wilayah ini. Artinya merujuk pada kesuksesan sejumlah daerah mengusung artis dalam peraihan suara baik di pilkada maupun pemilu, dapat dijadikan sebagai energi tambahan bagi partai untuk merekrut kedua elemen masyarakat ini.

Sementara untuk mengantisipasi indikasi-indikasi yang lainnya, akan sulit dilakukan oleh partai politik tanpa melakukan perubahan perilaku atau budaya politik internal partai. Hanya dengan cara inilah, partai politik dapat memulihkan kembali kepercayaan publik terhadapnya. Ketidakpercayaan politik tidak cukup diselesaikan dengan retorika. Ketidakpercayaan publik ini, harus diselesaikan dengan komitmen nyata dari partai politik untuk memperjuangkan aspirasi rakyat (konstituennya).

Kedua cara ini, merupakan ikhtiar awal untuk menghidupkan kembali kepercayaan rakyat terhadap partai dan juga menghidupkan kembali peran partai sebagai pranata sosial dalam rekruitmen kader menuju warga Negara yang negarawan. Sekedar titip pesan, tampaknya momentum kebangkitan nasional kali ini, dapat dijadikan sebagai momen kebangkitan spirit politik yang berpihak pada kerakyatan dan kepentingan bangsa. Cara yang dapat dilakukannya yaitu dengan melakukan perubahan budaya dan perilaku politik menuju perilaku yang selaras dengan kepentingan bangsa dan Negara. Karena, hanya dengan inilah yang dapat menghindarkan diri dari kematian partai politik.

-o0o-

 

Penggiat sosiologi di STIKOM dan AKPER/AKBID Aiysiyah

tinggal di Bandung

Advertisements