Dalam kalangan pengamat sosial, George Ritzer merupakan salah satu pemikir yang kerap menjadi acuan dalam membahas perilaku manusia modern. Salah satu diantara pemikiran yang menarik perhatian publik adalah konsepnya mengenai McDonaldisasi. Dalam pandangan Ritzer (2002), McDonaldisasi merupakan proses sosial yang mengindikasikan adanya upaya manusia untuk keluar dari kerangkeng besi (Weberian) menuju perusahaan fastfood yang disimbolkan dengan McDonald.

Di era sebelumnya, manajemen kehidupan ditandai dengan menyuburnya penerapan model birokrasi dari Weber. Bahkan, dapat dikatakan modernitas sebuah masyarakat dapat diukur dari kesehatannya pengelolaan dari sisi birokrasi. Negara yang korup, dan sarat KKN adalah negara yang tidak disiplin dalam bidang birokrasi (juga administrasi). Dengan kata lain, Negara yang tidak memiliki model birokrasi yang sehat, sudah tentu bukanlah sebuah negara modern.

Kendatipun demikian, ternyata perkembangan birokrasi ini bukan hanya sebagai indikasi kemodern, melainkan telah pula berposisi sebagai alat politik atau alat ideologisasi penguasa. Masa Orde Baru di Indonesia, merupakan contoh yang nyata dalam memposisikan birokrasi sebagai alat penguasa dalam menseleksi calon pegawai negeri dan atau alat penguasa menanamkan ideologi keordebaruannya kepada publik. Screening atau P4, merupakan sasaran kritik pengamat kritis mengenai media ideologisasi masyarakat oleh penguasa, yang mempergunakan sarana birokrasi.

Dalam konteks yang lain, birokrasi di Indonesia pun sempat dijadikan komoditas ekonomi. Birokrasi yang pendek dan singkat, dianggapnya sebagai satu birokasi yang ‘kering’. Sedangkan birokrasi yang panjang dan berbelit-belit, merupakan sebuah birokrasi yang ‘basah’. Maka tidak mengherankan, membuat KTP, bila belum melalui dua atau lima meja birokrat dan belum mengeluarkan uang ratusan ribu, masyarakat tidak akan mendapatkan layanan yang memuaskan. Inilah yang penulis sebutkan birokrasi sebagai komoditas ekonomi.

Para pengusaha, baik dari dalam maupun investor luar negeri, kerap mengeluhkan panjangnya birokrasi di Indonesia. Dan mungkin jadi, bukan hanya soal panjang atau pendeknya birokrasi. Melainkan, lebih terkait dengan high-cost birokrasi itu sendiri. Karena birokrasi di Indonesia dijadikan sebagai komoditas ekonomi, maka panjangnya birokrasi hanyalah melahirkan birokrasi yang berbiaya tinggi.

Kekhawatiran dan kekecewaan terhadap panjangnya birokrasi yang berbiaya tinggi ini, menyebabkan ada pembalikan arus kepercayaan, yaitu dari pemerintah ke masyarakat, dari lembaga formal ke subjek sasaran, dari sistem kepada aktor, dan dari pusat ke daerah.

Upaya pengumpulan sumbangan dari donatur masyarakat terkena bencana melalui Indonesia Menangis, atau Indonesia Peduli, merupakan salah satu contoh aktual mengenai perubahan atus birokrasi ini. Masyarakat lebih percaya kepada media massa, LSM dari pada kepada lembaga resmi pemerintahan. Walaupun ada yang menitipkan sumbangan kepada pemerintah, namun kelompok itu tidak jauh dari kalangan aparatur itu sendiri. Pada sisi yang lain, donasi kepada sasaran (misalnya mahasiswa Aceh, Masyarakat Yogya, anak-anak) pun menjadi trend upaya masyarakat dalam menunjukkan kepeduliannya daripada menyalurkannya melalui lembaga sosial yang lainnya. Gejala ini merupakan sebuah trend baru debirokratisasi kehidupan di Indonesia.

Pemberlakuan otonomi daerah, merupakan satu bentuk kepercayaan kolektif bangsa Indonesia bahwa efektifitas manajemen pemerintahan akan lebih efektif bila dilakukan oleh pemerintahan di daerah. Gejala ini pun adalah sebuah indikasi sosial adanya peralihan kesadaran birokrasi, dalam upaya memperpendek jalur birokrasi.

Persoalan berikutnya, apakah dengan demikian kita harus memperpendek birokrasi ? adakah kita yakin, dengan memperpendek birokrasi akan menjadi sebuah model kehidupan masyarakat yang lebih baik ? ataukah justru kita akan menjadi orang yang terjebak pada mental instant ?

Memang tidak mudah untuk menjelaskan mental bangsa Indonesia. Namun demikian, tidak sulit pula untuk melacak akar masalah mental bangsa Indonesia ini. Setidaknya dengan menyandarkan pada gejala sosial yang ada, dan tumbuh di masyarakat, kita dapat merunut dan mengangkat persoalan mental bangsa Indonesia ini.

Mochtar Lubis (1997) dan Koentjaraningrat (1996) adalah dua pemikir yang getol mengulas tuntas masalah mental bangsa Indonesia. Ada dua konsep yang menarik untuk dikedepankan di sini. Koentjaraningrat sempat menyebut mental bangsa Indonesia sebagai orang yang suka menerabas, atau menggunakan jalan pintas. Sedangkan Mochar Lubis menyebutkan bahwa salah satu mentalitas bangsa Indonesia itu adalah percaya pada takhayul. Dua mental ini, bukan hanya berkembang di lingkungan masyarakat kecil, melainkan tumbuh kembang hampir di seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Kompilasi antara dua mental ini, melahirkan mental yang kita sebuat dengan istilah instant, keserbacepatan tanpa memperhatikan birokrasi atau prosedur yang semestinya. Mentalitas intans ini menjadi nilai pembeda dengan kemestiannya sebuah birokrasi.

Media elektronik, mau tidak mau perlu dikemukakan sebagai instrument pendidikan ketakhayulan yang cukup intens. Semi-dokumenter, film lepas, atau sinetron, hampir didominasi oleh ‘aktor-makhluk-halus’ (tuyul, jin, siluman, bidadari, peri, kuntilanak dan lain sebagainya). Walaupun mungkin orang dapat memberikan kritik balik, mengenai ukuran ketakhayulan, namun secara akal sehat publik dapat memberikan nilai yang lurus mengenai masalah ini. Khusus mengenai penayangan film mistik atau misteri seperti ini, secara yuridis formal kalangan media tidak bersalah. Karena memang tidak ada aturan hukum yang secara jelas dan tegas melarang penayangan film atau dokumen yang berbau mistik.

Dalam perilaku ekonomi, sifat takhayul terlembagakan dalam praktek judi toko gelap (togel). Di lingkungan masyarakat Bandung, togel nomor buntut (itulah kosa kata yang popular di kalangan mereka), menjadi salah satu bagian dari tata kehidupan masyarakat kota Bandung. Jika ditelaah, maraknya praktek togel ini pun, tidak jauh dari pelembagaan mental mistik atau takhayul.

Hal yang tidak bisa dilupakan adalah peristiwa dukun cabul, atau pelaku pelipatgandaan uang. Masyarakat kita begitu mudah untuk percaya kepada orang yang tidak diketahui latar belakang perilakunya. Masyarakat kita percaya kepada dukun, dan percaya pula kepada orang yang mengaku mampu melipat gandakan uang dalam waktu singkat. Bahkan, dalam modus yang lain, yaitu adanya ketidakberdayaan rasio masyarakat kita ini, ditunjukkan pula dalam bentuk mudah ketertipuannya oleh sms misterius yang berhadiah jutaan ribu rupiah.

Peristiwa yang paling heboh, adalah penggalian Batu Tulis Bogor oleh elit nasional, yang mengaku mendapat ‘wangsit’ dari orang pinter tentang adanya harta karun di bawah batu tulis bogor.

Dari sejumlah fenomena empirik tersebut, kita merasa yakin bahwa hipotesis Mochtar Lubis dan Koentjaraningrat masih (sangat) relevan, dan masih mendapat pembenaran oleh fakta empirik masyarakat Indonesia.

Jika ada yang membuat pembedaan antara mental takhayul dan instant, adalah sesuatu hal yang wajar. Dan memang, kedua konsep tersebut memiliki perbedaan substansial dalam nilai budaya masyarakat. Namun, jika diperhatikan dalam konteks kasus-kasus tersebut di atas, maka ketakhayulan dan keinstanan memiliki irisan mental yang sama.

Media massa baik elektronik maupun media cetak, merupakan sarana public yang melembagakan pendidikan keinstanan. Actor-aktor makhluk halus yang dilibatkan dalam konteks film atau sinetron tersebut, kerap diposisikan sebagai ‘sinterklas’ dalam membantu, menolong atau mengupayakan pemecahan masalah hidup dan kehidupan manusia. Ini adalah gejala upaya pendidikan sekaligus pelembagaan keinstanan berfikir dalam memecahkan masalah hidup, sehingga pola fikir instant yang berbau mistik itu tumbuh dalam diri manusia.

Pelaku atau penyelenggara toko gelap untuk perjudian (judi togel), adalah sarana tidak resmi yang ada di masyarakat dalam menginstankan naluri ekonomi masyarakat. Dengan judi togel, masyarakat diajak untuk memperpendek birokrasi kerja. Dengan togel, masyarakat diajak untuk bisa cepat kaya. Undian berhadiah, semacam SDSB atau TTSB di jaman Orde Baru, adalah contoh pelembagaan keinstanan dalam ekonomi yang dilakukan secara resmi oleh pemerintah. Dalam kelompok ini, termasuk pula, peristiwa kasus-kasus pelipatgandaan uang atau penipuan uang melalui handphone. Contoh-contoh tersebut, merupakan pelembagaan mental keinstanan dalam bidang ekonomi.

Pada tahap selanjutnya, dengan menggunakan cermatan ini, melahirkan analisis bahwa masalah berfikir instant, telah mengalami proses transformasi. Gejala tersebut telah mengangkat sebuah gejala sosial menjadi sebuah ‘pranata sosial’, dan mungkin inilah yang disebut dengan pelembagaan ‘subkultur keagrarisan’ di lingkungan masyarakat kota.

Tahapan transformasi tersebut, dapat kita rinci kedalam lima tahapan sosial. Tahap pertama, kita hipotesiskan pikiran takhayul sebagai sebuah pikiran yang sangat individual atau personal. Artinya, pikiran ini hanyalah milik perorangan dan tidak bersifat kolektif. Tehap kedua, mental ini mengalami kolektifasi, yaitu ada perubahan kuantitas pendukung. Mental takhayul dan jalan pintas, bukan lagi menjadi mental individu, melainkan menjadi mental kelompok. Jalan pintas untuk menjadi kaya, misalnya melalui korupsi kolektif. Inilah yang kita sebut kolektifasi mental jalan pintas. Tahap tiga, ada perubahan dari kolektifasi menuju institusionalisasi (pelembagaan). Yang kita sebut pelembagaan, bisa secara formal (munculnya lembaga pengelola), tapi bisa pula diartikan oleh adanya upaya sosialisasi dan pembelajaran tentang jalan pintas. Judi togel, adalah contoh nyata mengenai pelembagaan berfikir jalan pintas. Dan tidak mengherankan, teknik instant menjadi kata di kalangan elit (korupsi), tidak dilakukan secara illegal, melainkan dengan menggunakan sarakan ‘kesepakatan eksekutif-legislatif’ dalam APBD, sehingga terbaca oleh publik seolah-olah sebagai sesuatu hal yang ‘legal-formal’. Tahap kelima, pasca pelembagan, ada juga upaya untuk melakukan rasionalisasi terhadap upaya-upaya pelembagaan mental jalan pintas ini. Dengan argumentasi aset ekonomi, sumber devisa dan menghargai budaya orang asing yang suka judi, Propinsi DKI mengeluarkan kebijakan Pulau Seribu sebagi tempat judi, seperti halnya Kasino atau Hongkong. Lokalisasi perjudian merupakan contoh dari rasionalisasi proses pelembagaan berfikir jalan pintas dalam bidang ekonomi.

Refleksi akhir

Ketika kita mengikuti wacana ini, mungkin orang akan mengajukan pertanyaan apa hubungannya antara Ritzer dengan yang lainnya ? ya, memang hubungannya itu tidak langsung. Pertalian wacana antara Ritzer, Lubis dan Koentjaraningrat, adalah mental keinstanan. Hubungan pemikiran antara ketiga tokoh itu sudah sangat jelas. Ritzer melalui McDonalisasinya mengkritik budaya fastfood yang cenderung bersikap irrasional, sementara Lubis-Koentjaraningrat berbicara tentang mental instant dalam versi yang berbeda.

Diantara masyarakat kita, atau diri kita sendiri, masih memiliki pemahaman yang keliru dalam memahami konsep debirokratisasi, atau pengelolaan cepat dan tepat dalam layanan publik. Sehingga, yang lahir itu bukan sebuah manajemen hidup yang cepat dan sehat, melainkan manajemen hidup yang instant dan buruk. Debirokratisasi sebagai ide alternative dari sistem birokrasi yang panjang dan ribet, serta debirokratisasi dalam konteks otonomi daerah, dapat kita sebut sebagai debirokratisasi ‘putih’. Sedangkan debirokratisasi yang menggunakan jalur instant, jalan pintas, atau takhayul kita kategori sebagai debirokratisasi ‘hitam’.

Catatan akhir kita, dapat dikemukakan bahwa hadirnya calo dalam tata kehidupan birokrasi di Indonesia, adalah karena adanya debirokratisasi hitam, dan suburnya mental instant masyarakat.

Advertisements