Respon terhadap disyahkannya UU Guru dan Dosen, cukup variatif. Namun, pada umumnya tenaga pendidik (baca: khususnya PNS) merasa bahagia, karena sudah ada payung hukum atau sandaran legal, sekaligus pengakuan formal-legal dari pemerintah terhadap profesi tenaga kependidikan. Di luar persoalan lain, hal yang paling mendapat sorotan adalah masalah apresiasi penghargaan pemerintah terhadap profesi guru. Dengan kata lain, tema mengenai penghargaan pemerintah dan masyarakat terhadap jasa dan pengabdian guru ini merupakan masalah utama yang kerap menjadi fokus cermatan masyarakat pendidikan saat ini. Maklum, meminjam istilah Utomo Dananjaya (2005:59), selama ini guru hanya menjadi objek perasan para atasannya. Maka tidak mengherankan, bila ‘sematan status’ sebagai Oemar Bakri dari Iwan Fals ini, lebih cenderung bermakna yang ‘miring’ dibandingkan sebagai sebuah penghargaan terhadap profesi guru yang agung atau patut diguru dan ditiru. Penilaian miring tersebut, khususnya terkait dengan status ekonomi atau tingkat kualitas hidup dan atau tingkat kesejahteraannya.     Dengan demikian, maka tidak mengherankan, bila dengan terbitnya Undang-Undang Guru dan Dosen (UUGD), masalah kesejahteraan guru dan dosen ini menjadi salah satu perhatian utama bagi kalangan pendidik di Indonesia. Secara objektif, UU ini memberikan angir segar bagi masa depan guru dan dosen di Indonesia, atau lebih luasnya, menjadi angina segar bagi masa depan pendidikan Indonesia. Kita semua berharap, dengan adanya perubahan penghargaan pemerintah terhadap profesi guru dan dosen, dapat melecut pada peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.

     Namun demikian, kita pun tidak menutup mata, dan memang harus terus berfikir secara objektif dan realistic. Karena, jika hal ini tidak kita lakukan, maka harapan para guru dan dosen, akan jauh panggang dari api, atau hanya sekedar mimpi belaka. Oleh karena itu, seiring dengan kebutuhan untuk berfikir realistic ini, muncul sebuah pertanyaan, akankah kesejahteraan guru dan dosen di Indonesia akan meningkat cepat, setelah disyahkannya UU tersebut ? lebih substansialnya lagi, akankah kinerja para guru dapat berubah ke arah lebih baik, andai kesejahteraannya diperbaiki ?

     Terhadap pertanyaan tersebut, dapat menggunakan berbagai perspektif, bergantung kacamata masing-masing. Namun demikian, jika ditelaah lebih lanjut, khususnya terkait dengan pertanyaan yang pertama (baca: hubungan kesejahteraan dan pensyahan UUGD), kiranya semua pihak perlu merenung dan mentafakurinya dengan seksama. 

     Pertama, sebagaimana diketahui, sebuah UU bukanlah resep makanan yang bersifat instant. Untuk sebuah resep makanan, dapat dibuat sekarang, dikerjakan sekarang dan makananpun siap saji untuk disantap. Dalam pandangan penulis, UU mirip sebuah visi dan misi. Layaknya sebuah visi dan misi, maka isi dari sebuah UU merupakan pedoman, atau arahan untuk mencapai visi tersebut. Hal demikian, sangat berbeda dengan resep makanan, yang tersusun dari berbagai bahan, dan cara menyajikan, kemudian hasilnya akan dapat dievaluasi saat ini.

     Sekedar contoh, public Indonesia pasti masih ingat, bahwa dalam Pasal 31 UUD 1945 (5) dinyatakan bahwa “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”. Secara operasional di lapangan, untuk mencapai angka tersebut, bukan sesuatu hal yang gampang. Anggaran pendidikan yang sekurang-kurangan 20% dari APBD, adalah sesuatu hal yang dapat ‘menyesakkan pemerintah daerah’. Karena, usaha dan upaya untuk menggali dana sebesar itu, terkait dengan kondisi perekonomian dan kebutuhan pembangunan Nasional atau pembangunan daerah. Maka tidak mengherankan, bila baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, belum mampu melaksanakan amanat UUD 1945 tersebut.

     Bagi pemerintah, baik eksekutif maupun legislative, sepanjang ada political will dari pemerintah untuk mengarah pada amanat konstitusi tersebut, maka ketidakmampuan dan ketidakberdayaan pemerintah dalam menyediakan anggaran pendidikan ini, sudah barang tentu, tidak dapat dinyatakan sebagai sesuatu hal yang melanggar undang-undang. Karena memang, secara ril dan objektif, pemerintah belum memiliki anggaran yang guna menjalankan amanat UUD 1945 tersebut.

     Refleksi terhadap analisis tersebut, jelaslah sudah bahwa apa yang dicantumkan dalam sebuah UU bukanlah sebuah pedoman yang hari ini akan terjadi, tetapi lebih menyerupai sebuah upaya untuk mengarah ke hal tersebut. Inilah yang kita sebut, bahwa sebuah UU mirip dengan sebuah misi dan visi. Dengan kata lain pula, para guru dan dosen, jangan dulu menganggap bahwa dengan disyahkannya UUGD ini, maka pada tahun berlakunya UU tersebut (misalnya tahun 2007), gaji guru dan dosen akan meningkat sesuai dengan pernyataan tekstual UU.

     Kedua, pertimbangan kebijakan politik. Melalui otonomi daerah, aplikasi sebuah program akan sangat dipengaruhi oleh konteks daerahnya masing-masing. Termasuk dalam hal ini, mengenai realisasi penghargaan pemerintah terhadap profesi guru. Secara umum, perhitungan mengenai gaji pokok sudah tidak ada masalah, karena perhitungan masalah ini, ada peraturan perundangan khusus yang mengatur masalah gaji pokok pegawai negeri.

     Hal yang krusial, dan dapat membedakan tingkat kesejahteraan guru dan dosen ini, adalah masalah tunjangan. Misalnya mengenai tunjangan profesi.

     Pada pasal 16 (3) UUGD, dinyatakan bahwa “Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)”. Marilah kita cermati pernyataan tekstual UUGD ini. tampaknya kita sepakat bahwa ayat ini, dengan jelas dan tegas menyatakan alokasi untuk tunjangan profesi ini bersumber dari APBN dan APBD, sementara kedua anggaran belanja tersebut, dipengaruhi (ditentukan) oleh kekuatan ketersediaan dana pada tingkat pemerintahannya masing-masing.

     Persoalannya yang muncul dari analisa ini adalah bagaimana jika kekuatan APBD sebuah kabupaten/kota itu sangat minim ? bukankah setiap kabupaten, memiliki kekuatan yang berbeda dalam menggali pendapatan asli daerah (PAD)-nya ? akankah,setiap kabupaten/kota memiliki kebijakan yang sama mengenai tingkatan dan besaran tunjangan profesi ?

     Untuk melengkapi analisa ini, penulis teringat pada kasus di Kabupaten Majalengka. Bagi mereka yang masih berstatus sebagai CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) di Kabupaten Majalengka, ternyata tunjangan fungsionalnya sempat tidak dibagikan. Bagi aparat Pemda Majalengka, berargumen bahwa para CPNS belum mengikuti prajabatan (belum PNS), maka dia tidak berhak untuk mendapatkan tunjangan fungsional. Kebijakan daerah seperti ini, ternyata berbeda dengan berbagai daerah lainnya di Jawa Barat ini.

     Fenomena seperti inilah, yang dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan guru di masa yang akan datang. Dengan kata lain, bukan hal yang mustahil, akan ditemukan ada guru atau dosen di kabupaten/kota tertentu yang lebih sejahtera dibandingkan dengan guru dan dosen di daerah lainnya. Pada titik ini, tampaknnya, imajinasi kesejahteraan seorang guru, akan dipengaruhi oleh kebijakan daerahnya masing-masing. Imajinasi kesejahteraan guru orang daerah, bisa jadi harus berbeda kualitas dengan imajinasi kesejahteraannya guru di kota. Atau, dengan istilah puitisnya, UU kita sama, mimpi kita pun sama, namun kesejahteraan yang riilnya berbeda. Atau jangan-jangan, muncul gejala ”Satu UU, namun berbeda efeknya”. Itulah konsekuensi dari sebuah kebijakan otonomi daerah.

     Ketiga, perbedaan dinas instansi pengelola personalia tenaga kependidikan. Sekali lagi, untuk sekedar contoh mengenai apresiasi pemerintah terhadap tenaga pendidik di kota Bandung. Apresiasi Pemkot Bandung terhadap guru, ternyata berbeda, khususnya guru Dinas Pendidikan Kota Bandung dengan guru yang ada di lingkungan Departemen Agama. Landasan hukumnya jelas, guru Disdik Kota, adalah guru daerah, sedangkan guru Depag adalah guru pusat. Akibatnya, –walaupun tidak besar– guru-guru di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bandung, pada tahun 2005 ini mendapat tunjangan ’uang kupat’ menjelang hari raya idul fitri, sementara mereka yang berada di lingkungan Depag (walaupun dia tinggal atau mengajar di Kota Bandung) tidak mendapatkannya. Hal ini, menunjukkan bahwa perbedaan instansi pengelola personalia tenaga kependidikan, potensial melahirkan kebijakan yang berbeda. Dan setiap kebijakan yang berbeda, dapat berimplikasi pada penghargaan yang berbeda.

     Keempat, merujuk pada UUGD, ditemukan bahwa masih terdapat poin-poin pernyataan hukum UUGD yang membutuhkan penjelasan dan pengoperasionalan ke dalam bentuk peraturan perundangan yang lainnya. Dari UUGD tersebut, ditemukan bahwa untuk memahami UU tersebut, perlu dikaitkan, dijelaskan, atau didukung oleh peraturan perundangan atau kebijakan yang lain yang relevan.

     Untuk sekedar contoh, dalam pasal 2 sampai pasal 44, yaitu materi UU yang terkait dengan profesi guru (tanpa dosen) ditemukan (a) minimalnya pernyataan UU yang membutuhkan 5 UU yang terkait, misalnya dengan mengenai kedudukan dan jenjang pendidikan, serta kebebasan menilai dan mengevaluasi dari seorang guru, (b) minimalnya ada 12 poin pernyataan UUGD yang terkait dengan kebutuhan (hubungan perundang-undangan) dengan peraturan pemerintah, baik yang peraturan yang sudah ada maupun yang belum dikeluarkan, misalnya yang terkait dengan kompetensi guru, sertifikat pendidik, hak guru dan peralihan jabatan, kemudian (c) minimalnya perlu sebuah kebijakan menteri yang terkait dengan mekanisme pembinaan profesi, dan terakhir yaitu (d) sebuah peraturan organisasi profesi berupa Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga profesi guru. 

     Dari telaahan tadi, dapat dikemukakan bahwa minimalnya masih ada 18 peraturan perundangan, yang harus dipahami dalam memahami UUGD tersebut. Jumlah peraturan seperti ini, sudah sangat banyak, terlebih lagi bila dikaitkan dengan profesi dosen. Apakah dengan demikian, jika juklak juknis (petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis) dari UUGD tersebut belum tersedia, akankah impian kesejahteraan guru tersebut dapat terwujud ?

     Kelima, yang merupakan masalah paling substansial, dan menurut penulis merupakan hal yang paling penting, adalah masalah sertifikat profesi atau sertifikat kompetensi.

     Dalam UUGD dinyatakan bahwa setiap guru dan dosen akan mendapatkan tunjangan profesi yang akan diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji. Tetapi, dalam UU ini pun dinyatakan bahwa tunjanag tersebut khusus diberikan kepada mereka yang sudah memiliki sertifikat pendidik. Untuk mendapatkan sertifikat pendidik itu, seseorang harus menemupuh mekanisme pendidikan yang khusus untuk mendapatkan sertifikat tersebut. UUGD menyatakan bahwa sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pendidikan tenaga kependidikan yang terakreditasi. Sementara bagi mereka yang tidak memiliki sertifikat pendidik, paling lama 10 tahun, harus berusaha untuk mendapatkan sertifikat tersebut. Jika dalam sepuluh tahun tidak mendapatkannya, apa yang akan terjadi ? salah satu jawaban yang paling logis, adalah dia tidak mendapatkan tunjangan profesi.

     Berdasarkan hal tersebut, jelaslah sudah bagi kita, bahwa UUGD adalah sebuah sandaran hukum formal yang patut dijadikan salah satu kebanggaan hasil reformasi dalam dunia pendidikan. Namun demikian, tidak dapat dengan serta merta para guru bisa berbangga hati, karena masih ada beberapa hal yang akan menjadi pekerjaan ekstra bagi dirinya guna meraih kesejahteraan yang maksimal.

     Sekali lagi, andai berbagai problema tersebut tidak dapat di atasi, atau belum dapat direalisasikan, maka kesejahteraan guru –sebagaimana dinyatakan dalam UUGD tersebut – hanya akan menjadi sesuatu hal yang bergantung di atas lelangit impian para guru. Itulah yang kita sebut, sebagai sebuah gejala ’kesejahteraan yang tergantung’, karena masih adanya berbagai persoalan legal, teknis, profesi, dan operasional yang harus dipenuhi terlebih dahulu, oleh setiap anggota profesi pendidik ini.

     Kendatipun demikian, tidak perlu pesimis, bahkan para guru harus tetap memikul semangat optimisme, dalam mengemban amanat konstitusi untuk terus mencerdaskan kehidupan bangsa.

     Wallahu ’alam bishowwab.

Advertisements