Oleh : Winda

Bagi seorang guru, mendengar adanya guru yang tidak layak mengajar/mendidik, sudah tentu akan merasa sedih. Dan bila kita berposisi sebagai seorang wali murid, atau orang tua siswa, mendengar banyaknya guru yang tidak layak mengajar/mendidik ini, menjadi waswas. Artinya, mungkin kita, sebagai orang tua, mau menyerahkan masa depan anak terhadap tenaga pendidik yang tidak layak mengajar/mendidik ? relakah, seorang ibu atau orang tua menggadekan masa depan anak kepada satuan pendidikan yang diisi oleh guru-guru yang tidak layak mengajar/mendidik ? Itulah persoalan yang mengerikan dan perlu dengan segera untuk dituntaskan.

Sebagai salah seorang tenaga pendidik di satuan pendidikan dasar, dan juga di sekolah swasta, penulis merasa kekurangan informasi untuk mengetahui apa alasan, atau apa standar yang digunakan oleh para peneliti untuk menyebut layak-tidaknya seseorang dalam menjalan tugasnya sebagai seorang guru. Apakah mereka melihat ijazah atau kemampuan nyata seorang guru di lapangan ?

Namun demikian, kita semua perlu berprasangka baik terhadap para pengamat atau peneliti dalam bidang kependidikan tersebut. Dan, bagi kita yang dilapangan, baik sebagai seorang guru maupun sebagai orang tua murid, dapat merumuskan beberapa hal yang positif dalam pemberian layanan pendidikan.

Bagi orang tua

Dengan adanya temuan bahwa sebagian besar tenaga pendidik tidak layak mengajar/mendidik, tidak perlu dijadikan alasan untuk ragu dalam menyekolah anak-anaknya ke lembaga pendidikan. Justru sebaliknya, orang tua murid perlu menjadikan informasi tersebut sebagai bahan dalam pengambilan keputusan dalam pemilihan tempat pendidikan anak-anaknya.

Di masyarakat kita, terlebih lagi dalam pemilihan perguruan tinggi, kerapkali hanya melihat megahnya gedung, atau rendahnya biaya pendidikan. Tanpa menghiraukan budaya akademik yang dibangunnya, seorang calon mahasiswa kerak kali langsung mendaptarkan diri ke lembaga pendidikan tersebut. Padahal, sejatinya, baik orang tuanya maupun dirinya sendiri tidak mengetahui budaya akademik dari dosen pengajarnya tersebut.

Mengetahui kondisi atau kualitas proses belajar mengajar pada satuan pendidikan tersebut, memang agak sulit. Dan itulah, salah satu bukti lain mengenai kelemahan system pendidikan di Negara kita saat ini, yaitu tidak transparannya budaya akademik dari satuan pendidikan di Indonesia.

Ketidakjelasan mengenai budaya akademik atau kualitas layanan pendidikan dari satuan pendidikan tersebut, bisa disebabkan karena kurang efektifnya Badan Akreditasi Nasional terhadap satuan pendidikan, baik terhadap pendidikan dasar, menengah maupun perguruan tinggi.

Sebagaimana diketahui, badan akreditasi memiliki tujuan untuk mengevaluasi mutu layanan pendidikan pada satuan pendidikan. Dan hasil dari akreditasi sekolah tersebut, akan menunjukkan mengenai kinerja layanan pendidikan pada satuan pendidikan tersebut. Sayangnya, dan ini kelemahan kita, hasil dari akreditasi sekolah tersebut jarang dipublikasikan. Selain itu, masyarakat pun hampir tidak peduli atau tidak paham mengenai makna dan fungsi dari akreditasi sekolah. Sehingga, banyak orang tua yang tidak memperhatikan nilai hasil akreditasi terhadap satuan pendidikan yang dimaksud.

Pada masa lalu, sempat kita mendengar ada pertanyaan orang tua mengenai status sekolah (terdaftar, diakui, disamakan atau negeri). Perbedaan status sekolah dengan kategori tersebut, kini sudah tidak digunakan lagi. Pada masa sekarang, status kinerja pendidikan itu dicerminkan dengan nilai kualitatif A,B atau C. Nilai A, adalah nilai tertinggi yang diberikan tim evaluasi (tim akreditasi) terhadap kinerja lembaga pendidikan tersebut.

Seiring dengan hal tersebut, tepat kiranya bila menyebarnya informasi mengenai adanya tenaga pengajar yang tidak layak mengajar/mendidik, dapat dijadikan sebagai pencerahan bagi orang tua untuk dapat berhati-hati dalam menyekolahkan anak-anaknya. Pengambilan keputusan dalam penentuan satuan pendidikan tersebut, hendaknya dilakukan secara penuh pertimbangan.

Kebiasaan kita selama ini, yang hanya mengggunakan pertimbangan jarak dan biaya pendidikan dalam penentuan satuan pendidikan bagi anak, kiranya perlu dilengkapi dengan informasi mengenai kinerja proses layanan pendidikan di satuan pendidikan tersebut.

Bagi tenaga pendidik

Tersiarnya informasi bahwa masih banyak tenaga pendidik yang kurang berkualitas, secara tidak langsung memprihatinkan kita semua. Bagi kita, yang ada di internal pendidikan, dan khususnya sebagai tenaga professional, informasi tersebut dapat dijadikan sebagai sebuah lecutan untuk terus meningkatkan wawasan dan pengetahuan, sehingga kompetensi nyata keprofesian ini dapat meningkat lebih baik.

UU Guru dan Dosen, yang telah ditetapkan oleh Dewan dan Pemerintah, kiranya dapat dijadikan sebagai landasan yuridis untuk terus meningkatkan kemampuan dasar dan kemampuan professional tenaga pendidik.

Tidak dipungkiri, bahwa di satuan pendidikan kita, memang masih ada tenaga pendidik yang tidak memiliki akta IV. Dengan kata lain, secara formal, rekanan kerja kita ini dapat dikatakan sebagai guru yang tidak layak. Namun demikian, bila dilihat dari sisi kemampuan, mereka memiliki kemampuan minimal sebagai tenaga pendidik.

Lebih jauhnya lagi, dengan adanya informasi tersebut, para guru dapat bersiap-siap menjelang diberlakukannya sertifikasi, baik untuk uji kompetensi atau profesi menjelang berlakunya UUGD. Oleh karena itu, nyata-nyata dengan adanya informasi mengenai masih lemahnya kelayakan guru dalam menjalankan tugas profesinya tersebut, memberikan dampak yang positif bagi masa depan pendidikan Indonesia.

What next….

Munculnya analisa mengenai adanya tenaga pendidik yang tidak layak ini, bukan sesuatu hal yang baru. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan adanya guru yang tidak layak mengajar di satuan pendidikan. Setuju atau tidak, diakui atau tidak, budaya KKN di masa lalu, adalah salah satu penyebab dasar munculnya tenaga pendidik yang tidak layak mengajar/mendidik. Namun demikian, menyalahkan sejarah masa lalu, yakin tidak akan mampu menyelesaikan kondisi pendidikan saat ini.

Dengan adanya kritikan terhadap para guru tersebut, kita pun tidak wajib untuk membela diri atau balik menyerang orang yang mengkritik dunia pendidikan. Kendatipun memang, dengan argument self-defensive (mempertahankan diri) para guru pun dapat menyatakan bahwa banyak aparatur pemerintah yang tidak layak sebagai abdi Negara. Tetapi, kritik balikan seperti ini, tidak memecahkan masalah mengenai apa yang sedang terjadi di dunia pendidikan. Artinya, kendati benar bahwa di tingkat aparatur pendidikan pun ada yang tidak layak, di tingkat peneliti pendidikan pun ada yang tidak layak sebagai peneliti, dan pada satuan pendidikan pun ada guru yang tidak layak mengajar/mendidik, namun menutupi kelemahan pribadi dengan menyerang orang lain ini, tidak akan menyebabkan diri kita menjadi lebih baik. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, penulis ingin mengajak pada seluruh praktisi pendidikan, untuk kembali merevitalisasi kemampuan professional kita dalam mengemban amanah tugas Negara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

-o0o-

Guru Freelance di Ar-Rafi Bandung

Advertisements